Varian Baru Virus Covid-19: Dampak Menyalahi Solusi Islam


Pandemi virus SARS-CoV-2 (Covid-19) masih menjadi masalah paling pelik bagi dunia hingga saat ini. Dilansir dari worldometers (31/1/2021), virus ini telah menginfeksi sebanyak 103.066.730 orang di seluruh dunia. Namun, belum tuntas persoalan pandemi Covid-19, kini muncul varian baru virus Covid-19 dari Inggris yang diberi nama B117 dan saat ini telah menyebar di banyak negara. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut, ada beberapa bukti bahwa B117 bisa lebih mematikan dari varian lainnya, selain lebih menular.

Di negara tetangga (ASEAN), seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Thailand telah melaporkan varian baru virus tersebut. Misalnya Singapura yang melaporkannya pada 23 Desember 2020, Malaysia pada 25 Desember 2020, Vietnam pada 2 Januari 2021 dan Filipina pada 13 Januari 2021. Menanggapi kabar ini, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, sampai saat ini Indonesia belum melaporkan varian baru virus Covid-19. Klaim itu didasarkan atas sampel yang dianalisis di Lembaga Molekuler Eijkman. “Dari surveilans sampel virus yang dianalisis Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, sampai sekarang belum ditemukan varian B117 di Indonesia,” kata Wiku. (http://Kompas.com, 31/1/2021)


Negara Meremehkan Penanganan Pandemi

Melihat pernyataan Wiku di atas, tetap saja tidak bisa dihindari bahwa angka penambahan rekor kasus Covid-19 di negeri ini masih terus menanjak, dan Ahli Epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman pernah memperingatkan bahwa hal itu berpotensi memunculkan mutasi varian baru. “Indonesia dalam kondisi pandemi yang tak terkendali, bisa menghasilkan strain virus baru. Jadi strain virus baru yang merugikan itu akan muncul pada negara yang pandeminya tidak terkendali. Akibat virus ini leluasa menginfeksi manusia dan hewan dan akhirnya dia leluasa bermutasi, jadi dia gampang bangat multiplikasi,” kata Dicky Budiman saat dihubungi Suara.com, Rabu (6/1/2021).

Hal senada juga dijelaskan oleh Dosen dan Peneliti Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati di Institut Teknologi Bandung (ITB), Husna Nugrahapraja PhD. Menurutnya, kemungkinan atau potensi munculnya varian baru di Indonesia ini sangat bisa terjadi karena sifat mutasi alamiah yang terjadi pada makhluk hidup, seperti virus tersebut. Untuk diketahui, mutasi virus Covid-19 merupakan proses perubahan informasi genetika. Ditegaskan Husna, jika mutasi itu terjadi semakin banyak dan semakin lama, dan tak kunjung bisa dikendalikan, maka varian virus SARS-CoV-2 bisa berubah menjadi barang lain (varian baru) yang lebih sulit dikendalikan. 

Sehingga, menurut Husna yang juga Ketua Forum Peneliti Muda Indonesia (ForMIND), mutasi dan varian baru dari virus SARS-CoV-2 tidak hanya bisa terjadi di luar negeri. “Betul sekali, sangat mungkin terjadi dan bercampur produk variannya, jika genomik surveilansnya di Indonesia tidak segera dilakukan, karena mobilitas orang di dunia yang borderless ini dapat menyebabkan virus menyebar lebih cepat,” tegasnya. (Kompas.com, 12/1/2021)

Dari sajian analisis para ahli di atas, maka negara seharusnya tidak lengah dalam menghadapi ancaman itu. Sebab, hanya persoalan waktu untuk hadirnya varian baru virus Covid-19 (B117) tersebut jika tidak segera mengambil langkah yang tepat. Namun apabila berkaca pada pengalaman selama ini, pemerintah nampak selalu meremehkan penyebaran pandemi Covid-19 yang semakin mengganas. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan sejak awal kemunculan pandemi yang terkesan “asal-asalan” dan tidak pernah menyentuh akar permasalahan. Misalnya, mulai dari social/physical distancing, PSBB hingga new normal life yang akhirnya hanya membawa negeri ini berada dalam kondisi darurat pandemi.

Mirisnya, di tengah kondisi genting ini dan adanya bayang-bayang varian baru virus Covid-19 di Indonesia yang konon tingkat penyebarannya sangat cepat dan berpotensi lebih menular, negara masih tidak bergeming.Untuk kesekian kalinya, Indonesia justru menerima 153 Warga Negara Asing (WNA) dari China melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (23/1/2021). Informasi ini dibenarkan Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi, Ahmad Nursaleh ketika menaggapi isu kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang beredar di media sosial.

“Pada Sabtu, 23 Januari 2021 telah mendarat pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri dari 153 WN RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dan 18 WNI,” kata Nursaleh, Senin (25/1/2021).

Nursaleh pun mengatakan, sebanyak 153 WNA China itu terdiri dari 150 orang dengan izin tinggal terbatas (Itas) dan izin tingga tetap (Itap), serta 3 orang pemegang visa diplomatik. Karenanya, mereka diizinkan masuk ke Indonesia. “Seluruh penumpang asing (WNA dari China) yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan Surat Edaran (SE) Dirjen imigrasi tentang pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi Covid-19,” tambah Nursaleh.

Sebelumnya, pada akhir Juni 2020 lalu di tengah larangan masuknya WNA dari seluruh dunia ke dalam negeri karena pandemi, Indonesia mendatangkan 500 WNA asal China melalui Bandara Halu Oleo, Sulawesi Tengara. Kedatangan mereka bertujuan untuk bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Stell yang berlokasi di Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini pun memancing reaksi dan protes keras dari publik, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara. Kendati demikian, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tetap mengizinkan 500 TKA itu masuk ke Indonesia. Adapun Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan alasan dibolehkannya WNA asal China masuk di Indonesia di tengah pelarangan tersebut, bahwa TKA China ini datang ke Sulawesi Tenggara dalam proyek persiapan industri litium baterai. (nasional.kompas, 25/1/2021)

Memang sangatlah berat hidup di negara sekuler-kapitalisme ini. Pemerintah nampak tidak serius dalam mengatasi pandemi untuk keselamatan rakyat, melainkan rakyat dibiarkan bertaruh nyawa di tengah wabah Covid-19, dan varian baru virus Covid-19 yang menghantui, dengan dalih kepentingan perekonomian dan industri. Upaya preventif hampir tidak ditemukan sebab kebijakan ataupun keputusan yang diambil selalu berlandaskan takaran untung-rugi. Ketakutan akan kerugian materi lebih utama dibandingkan keselamatan rakyatnya. Rakyat menerima beraneka macam beban, seperti kewajiban membayar aneka pajak untuk kepentingan negara. Namun, rakyat menjadi bingung “bukan kepalang” melihat kelakuan negara yang mandul peran. 

Angka pasien positif Covid-19 yang sudah menembus angka 1 juta orang, kemudian varian baru dari virus B117 juga tidak bisa dihindari, sayangnya kebijakan yang ada masih terkesan acak-acakan dan tidak ada upaya serius mengendalikannya. Buktinya, langkah lockdown sebagaimana telah dicontohkan pada zaman kegemilangan Islam yang efektif dalam mengendalikan penyebaran wabah tidak juga diterapkan oleh negara saat ini, karena di luar masalah efektifitas dan manfaat kebijakan lockdown, ada hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan, yang tidak lain adalah perekonomian.

Begitulah sekularisme yang meniscayakan pemisahan aturan agama dari kehidupan, termasuk dalam penanganan wabah yang harus steril dari Islam kemudian merujuk kepada aturan manusia yang berlandaskan hawa nafsu. Dengan berpijak pada sistem kapitalisme, rakyat selalu menjadi obyek yang terabaikan atau bahkan terlupakan sebab orientasinya memang hanya untuk kepentingan pribadi, dengan terus bermain-main dengan nyawa rakyat. Alhasil, solusi sebagaimana harapan bersama tak kunjung terwujud.

Inilah kegagalan sekuler-kapitalisme yang telah tampak sedemikian jelasnya dalam menghadirkan solusi tuntas untuk pandemi saja, penulis belum berbicara problematika yang lain seperti kemiskinan, utang, kelaparan dan sebagainya yang sudah berada pada titik terendah. Kegagalan rezim dalam menjalankan roda pemerintahan terbukti hanya menjerumuskan kondisi bangsa ini dalam situasi yang kian menyedihkan. Dalam perkara pandemi, belum usai Covid-19 kini negara harus dihadapkan dengan munculnya masalah varian baru B117.


Islam sebagai Solusi Terbaik Menyikapi Pandemi

Memang benar, hadirnya bencana berupa wabah di bumi Allah ini tak lepas dari ketetapan-Nya. Sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah sudah sepatutnya kita meyakini apapun, keberadaannya  atas izin Allah Ta’ala. Bencana tidak serta-merta baik atau pun buruk bagi manusia, namun yang akan dinilai adalah sikap dari manusia itu dalam menghadapi atau mengantisipasi wabah yang ada, terutama apakah kewajiban yang dibebankan Allah kepada para pemimpin untuk melindungi rakyatnya dipenuhi atau tidak. Sebagaimana Rasulullah  SAW  pernah  bersabda: “Seorang imam (kepala negara) itu bagaikan perisai, tempat kaum Muslim berperang dan berlindung di belakangnya.” (HR Muslim)

Ketika perintah ini dipahami dan menjadi standar di masyarakat, maka akan terjadi sinergi yang luar biasa. Dengan begitu, masyarakat Muslim selalu menjadi masyarakat yang terjaga hak-haknya oleh negara. Dalam Islam, pemimpin tertinggi Negara (Khalifah) akan bertanggungjawab penuh terhadap kesehatan serta keselamatan rakyatnya. Khalifah akan membuat kebijakan tegas dan mengeluarkan dana yang besar demi mencegah maupun menangani suatu wabah.

Adapun, lockdown adalah perintah syara’ yang sudah seharusnya diambil pemimpin dalam menghadapi wabah Covid-19 sebelum merambah menjadi persoalan yang lebih kompleks. Sebagaimana hadits Rasululah SAW: “Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagai contoh penerapannya adalah ketika terjadi wabah kolera di Syam, Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak ke Syam dan kembali ke Madinah. Amirul Mukminin tidak meremehkan penyakit yang terjadi di Syam, meski tidak terjadi di Madinah. Begitulah gambaran sosok pemimpin negara yang memiliki pandangan luas terhadap urusan dunia dan menyelamatkan nyawa kaum Muslimin. Maka jelas, untuk mengatasi pandemi  ini, solusi dari syariat Islam adalah sebaik-baik solusi itu. 

Pemimpin (Khalifahnya) taat dan tegas, kemudian didukung oleh sistem yang benar (Khilafah), yakni sistem politik yang menempatkan syariat Islam kaffah sebagai solusi atas semua masalah, termasuk wabah Covid-19. Selain ketegasan dalam menetapkan kebijakan lockdown, seorang Khalifah juga akan menggunakan tata aturan ekonomi yang benar yakni dengan mendayagunakan semua potensi ekonomi yang ada, baik berupa fai’, kharaj dan lainnya. Bahkan dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang melimpah dilakukan oleh negara untuk mengatasi wabah. Bukan justru sikap gagap dalam menetapkan kebijakan antara rakyat dan materi, sehingga melanggar tata tertib lockdown.

Begitulah Islam dalam menyelesaikan bahkan mencegah masalah di tengah wabah secara cepat dan tepat, dimana pemimpin sebagai aparatur negara menyadari sepenuhnya bahwa tugasnya adalah pelayan (pengurus) bagi rakyat yang menjadi amal shalih baginya. Oleh karena itu, batas-batas Allah lah yang mereka jaga bukan sekadar menjaga eksistensi kekuasaan dengan mengorbankan banyak nyawa manusia. Wallahu a’lam bi shawwab.[]

Oleh: Mustika Lestari
(Pemerhati Sosial)

Posting Komentar

0 Komentar