Ustaz Labib: Bukan Sekadar Fardu, Khilafah adalah Mahkota Kewajiban



TintaSiyasi.com-- KH Rokhmat S Labib menegaskan khilafah bukan sekadar fardu (kewajiban), namun khilafah adalah tâj al-furûdh (mahkota berbagai kewajiban). "Keberadaan Khilafah bukan sekadar fardu, namun lebih dari itu, Khilafah adalah tâj al-furûdh (mahkota berbagai kewajiban)," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Ahad (21/2/2021).

Ustaz Labib, sapaan akrabnya, mengatakan, keberadaan khilafah merupakan suatu kewajiban bagi kaum Muslimin sebagaimana ketentuan dalam kaidah fikih: 

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Apa yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu adalah kewajiban (juga).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, hal tersebut telah dijelaskan oleh para ulama mu’tabar seperti, Al-Imam Abu Zakari al-Nawawi rahimahullah berkata:

لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إِمَامٍ يُقِيمُ الدِّينَ، وَيَنْصُرُ السُّنَّةَ، وَيَنْتَصِفُ لِلْمَظْلُومِينَ، وَيَسْتَوْفِي الْحُقُوقَ وَيَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا

Menjadi keharusan bagi umat adanya seorang imam yang bertugas menegakkan agama, menolong sunnah, membela orang yang didzalimi, menunaikan hak, dan menempatkan hak pada tempatnya. (Rawdhat al-Thâlibîn wa Umdat al-Muftîn, III/433).

Al-Syaikh Abdurrahman al-Jaziri rahimahullah juga berkata, 

اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على : أن الإمامة فرض وأنه لا بد للمسليمن من إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين وعلى أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان 

Para imam rahimahumullah telah sepakat bahwa imamah adalah fardhu; dan bahwa kaum Muslimin harus memiliki seorang pemimpin yang menegakkan syiar-syiar agama dan melindungi orang-orang yang dizalimi dari orang-orang yang zalim. Kaum Muslimin pada waktu yang sama di seluruh dunia tidak boleh memiliki dua imam, baik keduanya bersepakat maupun bertentangan. (al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, V/197).

"Patut ditegaskan, penerapan syariah secara kafah itu memerlukan institusi yang menerapkannya. Sebagian besar hukum muamalat, seperti sistem pemerintahan, sistem ekonomi, strategi pendidikan, dan politik luar negeri; juga nidzâm al-uqûbât (sistem sanksi) dalam Islam hanya bisa dijalankan oleh institusi. Dan satu-satunya institusi yang disyariahkan itu adalah Khilafah Islamiyyah," tegasnya

"Artinya, hukum-hukum Allah SWT tidak mungkin bisa ditegakkan di muka bumi ini kecuali dengan tegaknya khilafah," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar