Toleransi di Negeri Demokrasi Hanya Mimpi


Masalah demi masalah seakan tiada henti menghampiri negeri yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Resesi ekonomi yang tidak kunjung selesai bahkan  semakin runyam karena hutang negara semakin menggunung. Kasus korupsi bansos sampai kepada penanganan  Covid-19 yang cenderung tidak serius. Sekarang ditambah lagi kado pahit awal tahun yakni bencana alam. Dalam rangka untuk menutupi ketidakberdayaan rezim, maka beragam isu dimunculkan sedemikian rupa dan sasaran utamanya adalah isu islamophobia dan intoleransi.

Kasus yang masih menjadi polemik hingga hari ini adalah adanya dugaan pemaksaan siswi non Muslim memakai jilbab di SMKN 2 Padang Sumatera Barat (Sumbar). Pihak sekolah menggelar pertemuan dengan kuasa hukum orang tua siswi tersebut dan harapan ke depannya tidak ada lagi miskomunikasi dan mencari solusi bersama menuju perdamaian. Dan pihak sekolah akan kembali membuat aturan sekolah sesuai dengan peraturan daerah serta Ombudsman dan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar. Yaitu, kewajiban berjilbab hanya untuk siswi muslim. 

Meski banyak pihak yang masih menganggap masalah ini terlalu dibesar-besarkan karena aturan berjilbab ini sudah menjadi peraturan yang telah berjalan 15 tahun dan berjalan dengan tertib. Bahkan dengan viralnya kasus ini semakin menguatkan tendensi kasus intoleransi itu hanya dialamatkan kepada kaum muslimin, ketika  yang  melakukan itu adalah non muslim, maka justru umat islam harus menjunjung tinggi  sikap toleransi. Sebagaimana larangan kebijakan memakai jilbab di sekolah negeri di Bali justru umat islam diminta menghargai kearifan lokal budaya pulau dewata tersebut.

Sistem demokrasi yang katanya menjunjung  tinggi hak kebebasan untuk menjalankan agama yang dianutnya ternyata hanyalah berhenti pada  tulisan diatas kertas. Bukti itu diantaranya adalah pertama, kebebasan beragama yang dibanggakan dalam negara demokrasi nyatanya tak seindah teorinya. Indonesia yang dikenal sebagai negara paling demokratis tak cukup mampu menangani konflik agama yang melibatkan muslim mayoritas. Kebanyakan kasus intoleransi yang menimpa umat Islam menguap begitu saja. 

Kedua, isu intoleransi yang selalu dipakai dan digoreng sedemikian rupa bila menyangkut pengekangan kebebasan beragama kaum minoritas di negeri ini. Mengingat Indonesia dihuni oleh berbagai suku, budaya, adat, dan agama, maka isu intoleransi menjadi isu yang sangat sensitif bila sudah menyentil agama tertentu. 

Tanpa menelusuri apa yang sedang terjadi, justifikasi ‘intoleransi’ kepada umat Islam pun menggema. Serasa kaum mayoritas di negeri ini tak memiliki jiwa tepa selira kepada saudara sebangsa. Alhasil, jadilah umat mayoritas di negeri ini seringkali dipandang negatif bila terjadi peristiwa serupa. 

Ketiga. Pentingnya negara sebagai penyeimbang. Ketika masalah menghinggapi masyarakat, sudah selayaknya negara tampil sebagai penyelesai masalah. Terlebih, kasus yang mengusik toleransi beragama jangan salah sikap. Apalagi sikap berat sebelah yang salah satu pihak merasa dirugikan atau diuntungkan.Negara adalah penyelaras dan pemersatu rakyat. Bukan pemecah belah umat. Maka dari itu, sikap yang harus ditonjolkan pemimpin dalam hal ini adalah keadilan dan kebijaksanaan.

Sayangnya, sikap yang dimunculkan terkesan meremehkan. Kerukunan antarumat beragama seakan menjadi hal langka di sistem demokrasi sekuler. Bagaimana tidak langka bila kasus semacam ini terus saja terjadi di tiap tahunnya? Tak pernah sepi dengan konflik agama dan isu intoleransi. Penegakan hukum yang cenderung memihak menambah runyam masalah kerukunan beragama. Sebab, seringkali tuduhan intoleran diarahkan pada umat Islam. Sementara intoleran dari umat agama lain tak dipandang oleh mereka. Inilah salah satu faktor mengapa kerukunan umat beragama bagai mimpi. Karena pemerintah sendiri pilih-pilih menangani kasus seperti ini. Perlakuan hukum yang berat sebelah sangat nampak terjadi.


Toleransi yang Hakiki

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ' alamin merupakan agama yang sempurna dan paripurna. Dan ketika sistem kapitalisme liberal  belum lahirpun sebenarnya Islam telah mengajarkan sikap toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai antarsesama. Toleransi dalam Islam adalah membiarkan umat nonmuslim beribadah sesuai keyakinannya. Tidak mencampuradukkan al haq dan batil secara serampangan. Sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam surat al Mumtahanah ayat 8, “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Ibnu Jarir ath Thobari mengatakan bahwa bentuk berbuat baik dan adil di sini berlaku pada setiap agama. Berbicara keteladanan dalam bertoleransi, maka Rasulullah saw adalah jawabannya. Daulah Islam di Madinah adalah satu potret indah bagaimana kerukunan antarumat beragama diterapkan. Hidup berdampingan antara muslim, yahudi, nasrani, dan musyrik. 

Dalam hukum Islam, warga negara daulah Islam yang nonmuslim disebut sebagai dzimmi. Negara wajib melindungi dan menjaga keyakinan, kehormatan, kebutuhan, dan harta benda mereka. Tak boleh ada diskriminasi antara muslim dan dzimmi. Kedudukan dzimmi diterangkan dalam sabda Nabi saw. “Barang siapa membunuh seorang mu’ahid (kafir yang mendapatkan jaminan keamanan) tanpa alasan yang hak, maka ia tidak akan mencium wangi surga, bahkan dari jarak empat puluh tahun perjalanan sekali pun.” (HR Ahmad).

Rasulullah saw juga bersabda, “Barang siapa menyakiti dzimmi, maka aku berperkara dengannya, dan barangsiapa berperkara dengan aku, maka aku akan memperkarakannya di hari kiamat.” (al-Jâmi’ al-Shaghîr, hadis hasan). Kerukunan antarumat beragama dalam Islam bukan berarti mencampuradukkan ajaran Islam dengan selainnya. “Bagimu agamamu, bagiku agamaku.” Itulah makna toleransi dalam Islam. Sesuai batasan syariat serta sesuai kadar yang ditetapkan syariat dalam memperlakukan non Muslim.

Konflik antarumat beragama seperti pelarangan ibadah, perusakan tempat ibadah, pelarangan jilbab atau bertetangga dengan nonmuslim tak akan berulang terjadi jika kehidupan sosial masyarakat diatur dengan sistem Islam. Karena batas-batas Islam jelas. Rukun, teratur, aman, dan damai.Sementara dalam demokrasi, keteraturan hidup bermasyarakat tak memiliki standar yang pasti. Mudah berselisih dan mau menang sendiri. Insya Allah hidup  berkah bila kita mau diatur dengan syariah Islam. Wallahu 'alam bish'shawwab.[]

Oleh: Miratul Hasanah
(Pemerhati Masalah Kebijakan Publik)

Posting Komentar

0 Komentar