Tentang RUU Pemilu, Prof. Suteki: Ini 'Zombie' Hukum



TintaSiyasi.com-- Menanggapi masalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tengah bergulir, Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. mengibaratkannya sebagai zombie (mayat hidup) hukum.

"Saya katakan RUU ini akan menghidupkan kembali sesuatu yang sudah dimatikan. Berarti apa? Ini, di RUU ini ada zombie hukum. Mayat hidup itu," ujarnya dalam FGD#18: RUU Pemilu dan Peta Kekuatan Politik Umat Islam di saluran Youtube Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Sabtu (6/2/2021). 

Menurut Prof. Suteki, wacana pencabutan hak pilih dan dipilih bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi masalah yang ada pada RUU Pemilu ini. Sebab, menurutnya, HTI yang telah dicabut Badan Hukum Perkumpulannya (BHP-nya) itu tidak pernah dinyatakan sebagai ormas terlarang. Ia menjelaskan, pencabutan hak politik warga negara mesti ada statement pengadilan, tidak bisa serta-merta. 

"Kita melihat pada beberapa tindak pidana, korupsi, misalnya. Hakim itu bisa memberikan tambahan hukuman berupa pencabutan hak politik. Itu bisa. Tapi, ini kan, masih harus dibuktikan dulu di pengadilan," imbuhnya. 

Ia menjelaskan, di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada ketentuan bahwa untuk menjadi caleg, capres atau cawapres harus bukan eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) atau apa pun lainnya. Karena menurutnya, ketentuan di pasal 60 huruf G Undang-undang Pemilu Tahun 2003 telah dilakukan judicial review. 

"Artinya apa? Bekas tahanan politik PKI, anak keturunannya, yang simpatisan ormas terlarang lainnya itu berhak untuk memilih dan juga untuk dipilih," terangnya. 

Karena itu, ia mengatakan, ketika sekarang ditemukan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang memuat PKI dimunculkan kembali, kemudian ditambah dengan eks HTI, itu berarti DPR dan presiden (kalau RUU ini jadi) tidak patuh pada putusan MK tersebut. 

"DPR dan presiden tidak boleh dengan cara-cara yang sama kemudian mencabut hak politik warga negara manapun kecuali yang tadi memang dipebolehkan atau ditambahkan oleh pengadilan," pungkasnya. [] Saptaningtyas

Posting Komentar

0 Komentar