Sumber Daya Alam di Tangan Para Kapitalis


Dikutip dari Liputan6.com, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)/Mining Industry Indonesia (MIND ID) Orias Petrus Moedak mengusulkan izin usaha pertambangan (IUP) berlaku seumur tambang. Menurutnya, hal ini bakal memberikan kepastian usaha bagi para penambang.

Selama ini, kegiatan usaha tambang diatur dalam jangka waktu tertentu. Ketika penambang selesai mengelola wilayah yang dimaksud, maka penambang harus mencari wilayah kerja yang lain.
"Berbicara soal waktu, minerba ini kan barang yang habis, baik itu kita habiskan langsung atau ditunda, ini pasti akan habis. Dan kebijakan dalam pengelolaannya mempengaruhi cara menambang kita," ujar Orias dalam Sosialisasi Kebijakan Minerba, Kamis (10/2/2021).

Berkaca dengan banyaknya tambang yang diurus oleh swasta atau perorangan saat ini, faktanya ternyata banyak yang merugikan masyarakat serta menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan. Selain itu juga menyebabkan kemiskinan masyakarat disekitar lahan yang digunakan pertambangan. Mereka tidak perduli kerusakan yang terjadi, karena yang mereka pikirkan bagaimana mereka mendapatkan untung sebesar-besarnya dari tambang-tambang itu. 

Contoh nyata yang terjadi di tambang Lapindo merusak ribuan hektar lahan produktif dan lahan pemukiman, menghilangkan puluhan perkampungan dan menciptakan lautan danau lumpur beracun. Fakta seperti ini seakan-akan tidak terlihat dan mereka menutup mata dengan fakta yang ada. Ijin pertambangan terus diberikan kepada para pengusaha yang mampu membayar upeti kepada penguasa saat ini. Begitulah sistem kapitalisme, siapa yang memiliki dana dan kekuasaan maka mereka akan menjadi pemenangnya.

Berbeda jika perekonomian dan politik dijalankan dengan sistem Islam, maka tidak akan ada lahan pertambangan yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak yang dikuasai oleh swasta dan individu secara mutlak. Sumber daya alam yang berjumlah besar hingga diibaratkan mengalir terus, akan dikelola oleh negara serta akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyakarat.

Negara hanya memiliki hak untuk mengelola tanpa mengambil keuntungan. Sejatinya sumber daya alam milik rakyat dan akan kembali kepada rakyat. Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.

Sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, setiap Muslim, termasuk para penguasanya, wajib terikat dengan seluruh aturan syariah Islam. Karena itu semua perkara dan persoalan kehidupan, termasuk masalah pengelolaan sumberdaya alam, harus dikembalikan pada Al-Quran dan as-Sunnah. 

Allah SWT berfirman: "Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (as-Sunnah) jika kalian mengimani Allah dan Hari Akhir."  (TQS an-Nisa [4]: 59).

Sudah saatnya umat Muslim Kembali kepada aturan yang Allah berikan yang sudah terbukti mampu menyejahterakan dan menyelesaikan semua permasalahan umat.[]

Oleh: Lutfiatul Khasanah

Posting Komentar

0 Komentar