SKB Larangan ASN, Advokat Senior: Bertentangan dengan UUD 45 Pasal 27



TintaSiyasi.com-- Menanggapi polemik Surat Keputusan Bersama (SKB) Larangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Advokat Senior Prof. Dr. Eggi Sudjana Mastal, S.H.,M.Si. menyatakan SKB larangan ASN bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 ayat 1.

“SKB apa lagi, kan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 1, yaitu setiap warga negara Indonesia berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa terkecuali,” tuturnya dalam acara FGD PKAD: Antara Din Syamsuddin, Perpres RAN PE dan SKB Larangan ASN, Sabtu (20/2/2021) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD).

Menurutnya, perlu dibangun perspektif berdasarkan teori yaitu objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil, sebagai satu mekanisme berpikir yang untuk membedah semua masalah.

Secara objektif, ia menemui, terdapat kekeliruan konstitusional yang dipahami.  Misalnya, sampai enam jenazah yang kita terima faktanya dari kawan-kawan FPI, pembubaran HTI, pembubaran FPI juga terjadi dan sebelumnya lagi juga banyak kasus-kasus lain di Tanjung Priok, seperti di Lampung, Poso, dan Ambon.

“Kekeliruannya adalah kalau kita konsisten dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, maka semua peristiwa yang terjadi itu sesungguhnya sudah dipastikan bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945,” ujarnya.

Lanjutnya, “Nah, sekarang terus diulangi sudah tujuh puluh lima tahun kita merdeka tujuh kali ganti presiden. Tapi hingga hari ini yang namanya wujud Pancasila yang sebenarnya, tidak terjadi bahkan penyimpangannya semakin serius."

Ia menilai, sangat bertentangan dengan Pancasila dan mengikuti gaya liberal, “Misalnya sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lho, mengapa ada Pilpres? Mengapa ada Pilkada? Lalu perwakilannya mana? Musyawarahnya di mana? Ini mengikuti gaya liberal-kapitalis dan itu kan jelas tidak sesuai dengan Pancasila,” tegasnya.

“Nah, ini yang saya maksud persepsi kita keliru sejak awal gitu, sehingga sampai detik ini segala sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila tapi justru dilegitimasi bahwa ini adalah sesuai dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 45 sampai pada suatu freming Islam terpojok membuat Islam menjadi sandra yang sangat terus-menerus berkepanjangan sampai hari ini,” ujarnya.

Menurutnya, perjalanan bangsa yang sudah tujuh puluh lima tahun lebih tujuh kali ganti presiden, tapi mengapa hingga hari ini tidak tegak hukum Islam.

“Kita dosa besar, Kenapa? karena perintah Allah SWT sangat jelas, hai orang yang beriman taatlah kepada Allah, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan takwa. Nah, bagaimana kita mau mati dalam keadaan takwa, sistem yang berlaku tidak menopang kita bertakwa kepada Allah SWT," ujarnya. [] Aslan La Asamu

Posting Komentar

0 Komentar