SKB Go-SerSe: Layakkah Kepala Sekolah Dijatuhi Sanksi akibat Menghimbau Siswinya Memakai Busana Muslimah?



TintaSiyasi.com-- Kegaduhan akibat diterbitkannya SKB Tiga Menteri terkait dengan Seragam Sekolah--disingkat Go-SerSe, bukan aplikasi online-- masih terjadi di tengah masyarakat. Pasalnya, diungkap oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menemukan adanya: (1) Adanya misinformasi; (2) pro kontra yang sangat tajam plus ketidakpercayaan terhadap pemerintah termasuk Mendikbud membuat misinformasi ini tersebar dengan masif; (3) kekhawatiran banyak orang tua terutama yang menyekolahkan anaknya di madrasah. Mereka khawatir jika madrasah seperti MI, MTs maupun MA jangan-jangan juga akan dikenakan aturan yang sama. Yang pada akhirnya menyisakan tanya di benak kita, mengapa kegaduhan ini terjadi dengan ketidakjelasan informasi dan minimnya rasa "trust" masyarakat terhadap penguasa (pemerintah). Kegaduhan ini makin mengkhawatirkan karena sanksi yang akan dijatuhkan kepada kepala sekolah jika tidak mematuhi "perintah" SKB Go-SerSe

Kepala Sekolah adalah pemimpin skala lokal di lingkungan sekolah. Artinya ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, termasuk kebaikan akhlak peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Maka terkait dengan sanksi yang berpotensi jatuhkan kepada kepala sekolah akibat himbauannya atas pemakaian busana muslimah kepada peserta didik.

Akurasi Penerapan Sanksi atas Himbauan Khusus oleh Suatu Sekolah untuk Berseragam Sekolah Muslimah

Epicentrum SKB Tiga Menteri Tentang Seragam Sekolah, yang penulis sebut SKB Go-Ser ada di diktum ketiga yang pada intinya berbunyi: "Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh: 

(1) mewajibkan,
(2) memerintahkan, 
(3) mensyaratkan, 
(4) mengimbau, atau 
(5) melarang 

penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu. 

Adapun ancaman sanksi jika ada ketidakpatuhan atas SKB ini berupa: (1) peringatan tertulis dan atau sanksi lainnya; (2) sanksi disiplin pegawai; (3) penghentian dana BOS dan atau dana lainnya dari Pemerintah. 

Atas dasar beberapa diktum adanya sanksi atas himbauan berseragam sekolah muslimah ini, maka dapat dinyatakan bahwa kekhawatiran kepala sekolah dijatuhi sanksi ternyata benar. Lalu dapatkah dibenarkan penjatuhan sanksi kepada pihak atau Kepala Sekolah yang menghimbau warga sekolahnya untuk menaati perintah agama dalam berbusana? Kiranya Pemda dan Sekolah perlu melakukan reorientasi dan mengkaji ulang atas peraturannya (Perda dan Peraturan Kepala Sekolah) untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan sekolah. 

Seluruh unsur sekolah perlu membicarakan lagi peraturan terkait dengan seragam dan atribut khusus keagamaan dengan tetap membangun kesadaran peserta didik, pendidik dan tenaga kependikan bahwa konstitusi menjamin kebebasan setiap penduduk untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan agamanya (Pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945). Jangan sampai kita mengamini sekularisme, karena bukankah pada dasarnya negara kita adalah sebagai religious nation state (Pasal 29 ayat 1 UUDNRI 1945). 

Negara, dalam hal ini Pemerintah diharapkan mampu memenuhi kewajibannya untuk menghormati (to respect), memenuhi (to fullfil) dan melindungi (to protect) HAM terkait dengan hak menjalankan keyakinan agama seluruh warga negara, termasuk warga sekolah. Jangan karena hendak menghormati HAM sekelompok orang lalu merasa sah melanggar HAM kelompok yang lainnya. Negara juga tidak boleh main ancam dengan pengutamaan pemberian sanksi, namun utamakan aspek pembinaan, bukan pembinasaan. Jadilah negara "benevolen", yakni negara pemurah bukan negara c.q. Pemerintah yang berwatak bengis terhadap warganya. 

Dugaan Hidden Agenda di Balik SKB Go-SerSe. 

Perlu ditegaskan terkait himbauan seragam dan atribut khusus keagamaan ini, bahwa sejatinya hijab bagi seorang muslimah (para siswi muslim) bukanlah atribut melainkan syariat Islam dalam berbusana bagi seorang muslimah. Jadi, pada prinsipnya adanya moderasi seragam sekolah seharusnya tidak boleh meninggalkan syariat berbusana bagi seorang muslim, yang cenderung menanggalkan penutup aurat. Hal itu juga dibenarkan oleh Permendibud No. 45 Tahun 2014 Tentang Seragam Sekolah: Pakaian Seragam Khas Muslimah. 

Kenekadan Pemerintah menerbitkanSKB Go-SerSe memunculkan pertanyaan: adakah hidden agenda di balik SKB Go-Ser? Jika konsekuen dengan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUDNRI 1945, seharusnya pemerintah negara ini harus menghormati umat Islam untuk menjalankan semua pemeluk agama dalam menjalankan ajarannya, tanpa takut secara berlebihan akan merongrong kekuasaan pemerintah negara. Seharusnya pemerintah justru satu nafas melawan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila bersama umat Islam. Bukan yang justru nampak terjadi sekarang adalah pemerintah tampak terjangkit islamopobhia, maka akhirnya dapat kita tanyakan bahwa "apa bedanya antara Pemerintah dengan penjajah"? 

Ketika terjadi indikasi radikalisme dan ektremisme yang dinilai pemerintah berbahaya, lebih baik pemerintah melakukan dialog dengan para pihak terkait. Bukan menggebuk tetapi memeluk. Bukan menebar jala dengan memata-matai rakyatnya sendiri dengan meminjam sebagian rakyat (termasuk sekolah-sekolah) berperan serta, melalui RAN PE dengan dalih community policing, misalnya dengan Pam Swakarsa. Potensi adu domba baik secara vertikal maupun secara horisontal hanya akan menguntungkan "penjajah", dan sekaligus merugikan interaksi antara pemerintah dengan warga negara maupun sesama warga negara. 

Langkah Terbaik untuk Menyikapi SKB Go-SerSe. 

Patut diduga bahwa SKB Go-Serse ini sebagai tindak lanjut dari program Perpres RAN PE, SE MenPANRB dan BKN yang melarang ASN untuk "berhubungan" (mendukung, kerjasama, menggunakan atribut dll) dengan organisasi keagamaan yang telah dilarang, dibubarkan, dicabut badan hukumnya atau dilarang kegiatannya. Organisasi itu misalnya HTI dan FPI. Akhirnya kita kembali bertanya, inikah roadmap pelumpuhan Islam di Indonesia? Dan apakah peta jalan akan berakhir di situ? Ternyata tidak. Di RUU Pemilu bahkan akan dikokohkan upaya melarang eks organisasi kemasyarakatan keagamaan yang telah dicabut badan hukumnya, yakni HTI untuk turut serta dalam pencalonan caleg atau cakada dalam Pemilu (Pasal 182 ayat 2 huruf j). Apakah hal ini adil untuk umat Islam, seperti halnya organisasi keagamaan HTI yang disamakan dengan PKI? Apakah hal yang sama juga akan dialami oleh FPI atau ormas Islam lainnya yang dinilai sepihak oleh pemerintah sebagai ormas yang "berbahaya"? Atau jika dikaitkan dengan SKB Go-SerSe ini maka apakah sekolah-sekolah yang di bawah Pemda yang mewajibkan muridnya memakai seragam dan atribut dengan kekhususan akan dibubarkan? Apakah sekolah itu akan dijuluki sekolah radikal dan warganya distempeli ekstremis? Jika hal ini terjadi, maka sungguh kontradiktif dengan status Indonesia sebagai religious nation state (Pasal 29 UUDNRI 1945) dan tujuan pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun2003) dalam menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. 

Dengan demikian, hendaklah pemerintah benar-benar meninjau ulang atas kebijakan melalui SKB Tiga Menteri ini, jika berbagai dugaan negatif atas agenda tersembunyi yang cenderung menyasar umat atau kelompok ormas dan ajaran Islam tersebut tidaklah benar, sehingga trust (kepercayaan) masyarakat atas kinerja dan kebijakan pemerintah dapat kembali, dan layak dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun sikap kita masyarakat, jika SKB Go-SerSe ini tetap dijalankan tanpa ada perbaikan, maka dapat ditempuh melalui dorongan untuk mengajukan Judicial Review, terhadap UU Sisdiknas ke Mahkamah Agung dan atau menuntut agar SKB SerSe ini untuk segera dicabut oleh Tiga Menteri dengan asas contrarius actus. 

SKB Go-SerSe telah menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Pemerintah pusat seharusnya melakukan pembinaan bersama pemerintah daerah terhadap sekolah dalam hal pelaksanaan keyakinan agama di sekolah, bukan dengan main ancam kepada kepala sekolah yang hanya sekedar menghimbau kepada warga sekolah muslim untuk mengenakan seragam sekolah muslimah. Sebagai konsekuensi dari wewenang Pemda untuk mengelola pendidikan Paud, dasar dan menengah maka Pemerintah Pusat harus memberikan kebebasan Pemda bersama sekolah untuk mengatur penggunaan seragam dan atribut sekolah dengan tetap berpedoman pada ketentuan seragam sekolah nasional sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud No. 45 Tahun 2014. 

Patut diduga ada hidden agenda di balik SKB Go-SerSe yakni Islamopobhia dan sekularisasi pendidikan dengan misi utama berupa proyek deradikalisasi dan de-ekstremisasi yang nota bene hanya menyasar umat Islam, di mana pun termasuk di sekolah. SKB yang cacat dan bertentangan dengan Konstitusi dan UU Sisdiknas layak untuk didelegitimasi dengan Judicial Review kepada MA dan atau mendorong revisi bahkan pencabutan SKB Go-SerSe ini. Dengan demikian, hendaklah pemerintah benar-benar meninjau ulang atas kebijakan melalui SKB Tiga Menteri ini, sehingga trust (kepercayaan) masyarakat atas kinerja dan kebijakan pemerintah dapat kembali, dan layak dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara. []


Oleh: Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum dan Liza Burhan 
Rekol dan Dosol Uniol 4.0 Diponorogo

#LamRad
#LiveOppressedOrRiseUpgainst

Posting Komentar

0 Komentar