SKB 3 Menteri, Gagal Paham Mendidik Generasi


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama meluncurkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di lingkungan sekolah Negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah, Rabu (3/2/2021).

SKB Tiga Menteri tersebut mencakup 6 (enam) keputusan utama yang salah satu poinnya berisi tentang keharusan bagi Pemerintah Daerah dan Kepala Sekolah untuk mencabut aturan terkait keharusan maupun larangan penggunaan seragam maupun atribut keagamaan di lingkungan sekolah negeri.

Pemerintah daerah dan kepala sekolah, papar Mendikbud Nadiem Makarim, wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

Diakui atau tidak SKB 3 menteri yang mendadak viral ini merupakan respon atas peristiwa yang terjadi di sebuah sekolah menengah kejuruan di padang. Sebanyak 34 siswi non Muslim di SMK tersebut memakai kerudung dan seragam panjang layaknya siswi yang beragama Islam. Pertanyaan kemudian mengemuka saat pemerintah memberikan respon yang sungguh tak terduga. Memberikan peringatan bahkan hingga ancaman pemecatan kepada kepala sekolah SMK tersebut. Padahal dilansir dari detiknews.com, pihak sekolah telah memberikan penjelasan bahwa berhijabnya siswi non Muslim adalah tanpa paksaan. 

Karenanya turunnya SKB 3 menteri tersebut patut menjadi perhatian bersama. Reaksi berdatangan dari berbagai kalangan. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan SKB 3 menteri tentang seragam sekolah. Apalagi, persoalan itu tidak ada kaitannya dengan mutu pendidikan.(okezone.com). 

Sementara itu, ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis meminta kepada pemerintah untuk mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Penggunaan Seragam Sekolah yang telah diterbitkan. Karena, menurut dia, jika lembaga pendidikan tak boleh melarang dan mewajibkan soal pakaian atribut keagamaan, maka tidak lagi mencerminkan pendidikan.

Pernyataan para ulama yang menolak SKB 3 menteri tersebut bukan tanpa alasan. Jika dicermati, dalam Undang Undang nomor 2 tahun 1985 termaktub dengan jelas tujuan pendidikan di negeri ini, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa.

Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi poin utama yang dituju dalam pendidikan. Karena ketakwaan adalah kunci bagi seseorang agar menjadi manusia yang senantiasa tertuntun dalam kebenaran. Dengan demikian dia pun akan memiliki sinergi penuh sebagai masyarakat yang bedaya guna untuk negara dan bangsanya. Memiliki loyalitas tinggi dalam setiap amanah yang diembannya. SKB 3 menteri telah menafikan semua itu. Pasalnya dalam SKB 3 menteri secara jelas dikatakan bahwa tidak boleh ada perintah atau larangan dalam menetapkan seragam sekolah bagi semua siswa, baik muslim maupun non muslim. Peraturan demikian telah penuh dengan arima kebebasan ala barat. Yang membebaskan manusia dari semua aturan tak terkecuali aturan dari Sang Pencipta. 

SKB 3 menteri dapat menjadi pintu gerbang strategis bagi liberalisme generasi muda dalam tataran kehidupan yang lebih luas lagi. Tentu hal ini akan menambah miris fakta generasi muda yang telah banyak mengalami permasalahan di luar sekolah. Pergaulan bebas, hamil dinluar nikah, kasus aborsi, hingga penyalahgunaan narkotika adalah diantara permasalahan yang melingkupi generasi di luar sekolah. Selama ini sekolah menjadi harapan masyarakat agar kerusakan generasi tak makin melebar lagi. Kini jika melalui seragam, institusi sekolah pun telah mengalami liberalisasi,  Harus pada siapa lagi umat manaruh harap terhadap perbaikan generasi? 

Jika kepada siswi Muslim saja tak boleh lagi ada seruan menggunakan pakaian seragam yang menutup aurat, apakah masih layak sekolah disebut sebagai lembaga pendidikan? Sementara seruan untuk berpakaian yang patut menurut ajaran agama merupakan bagian dari proses pendidikan. 

Selayaknya hal tersebut menjadi renungan kita bersama, bahwa pendidikan sebagai sarana strategis dalam mencetak generasi penerus peradaban negeri harus dikembalikan pada posisinya. Bukan malah menjadi ajang untuk meliberalkan generasi. Menggiring anak didik kepada kebaikan serta menciptakan situasi yang kondusif agar mereka senantiasa cenderung kepada kebaikan merupakan tugas mulia dengan harapan setelah dianggap tuntas proses pendidikan di sekolah, lahir manusia yang beriman dan bertaqwa sesuai dengan tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Untuk itu dibutuhkan peran negara dalam menopang hal tersebut, karena negara menjadi pelaksana semua regulasi sistemik termasuk pendidikan, agar tak lagi gagal paham dalam mendidik generasi. Wallahu alam bishshowab.[]

Oleh: Ummu Azka
(Pengamat Kebijakan Publik)

Posting Komentar

0 Komentar