Sesuai Pancasila enggak? Jokowi Undang Asing Investasi Miras



TintaSiyasi.com-- Tolong bantu jawab, sesuai dengan Pancasila enggak sih ketika Presiden Jokowi menggelar karpet merah kepada asing untuk berinvestasi di sektor minuman keras? 

Undangan itu tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal pengganti Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagai pelaksanaan dari disahkannya ombibus law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Penanaman Modal. 

Konsekuensi ditetapkannya peraturan presiden pada 2 Februari 2021 tersebut, 14 sektor termasuk miras yang sebelumnya masuk daftar bidang usaha tertutup (daftar negatif investasi/DNI) kini dibuka lebar-lebar. 

Sekali lagi, tolong bantu jawab, sesuai dengan Pancasila enggak sih asing diundang untuk berinvestasi miras?


Sudut Pandang Islam

Kalau dalam sudut pandang agama/ideologi Islam, jelas itu haram alias ilegal dan termasuk perbuatan kriminal. Salah satu dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, “Rasulullah SAW melaknat tentang khamr (minol/miras) sepuluh golongan: [1] yang memerasnya, [2] yang minta diperaskannya, [3] yang meminumnya, [4] yang mengantarkannya, [5] yang minta diantarinya, [6] yang menuangkannya, [7] yang menjualnya, [8] yang makan harganya, [9] yang membelinya, dan [10] yang minta dibelikannya.” 

Dalam sudut pandang Islam juga, negara berfungsi untuk memastikan agar kesepuluh poin larangan tersebut jangan sampai dilanggar oleh semua warga negaranya sehingga mustahil melegalkan miras apalagi sampai mengundang asing untuk berinvestasi membuat industri cairan najis yang dilaknat Rasulullah SAW tersebut. 

Karena fungsi negara dalam Islam itu adalah menerapkan syariat Islam secara kafah di dalam negeri serta menjadikan dakwah dan jihad sebagai poros politik luar negerinya. Negara yang fungsinya seperti itu dalam berbagai kitab fikih disebut sebagai khilafah dan kepala negaranya disebut sebagai khalifah. 


Sudut Pandang Kapitalisme

Sedangkan dalam sudut pandang ideologi kapitalisme, miras boleh saja diproduksi selama ada konsumennya. Wajar ideologi kapitalisme berpendapat demikian karena ideologi yang lahir dari akidah sekularisme itu memang enggan diatur oleh aturan Islam terutama di ruang publik. 

Mereka inginnya agama itu tidak boleh dibawa-bawa ke ruang publik jadi negara tidak boleh menggunakan aturan Islam kecuali yang menguntungkan para kapitalis. Haji, zakat dan wakaf merupakan salah satu syariat Islam yang dianggap menguntungkan para kapitalis. Sedangkan larangan miras, khilafah dan jihad merupakan syariat Islam yang dianggap merugikan mereka. Negara kapitalis ini akan mendukung yang menguntungkan dan akan mencap ekstrem, radikal bahkan teroris kepada orang Islam yang mendakwahkan Islam secara kafah.  

Sebagai konsekuensi dari dianutnya akidah sekularisme (memisahkan agama dari kehidupan di ruang publik termasuk dalam bernegara), maka peran Allah SWT dalam membuat hukum diganti oleh para wakil rakyat, yang pada praktiknya akan menjalankan aspirasi rakyat bila sesuai dengan kemauan para kapitalis. Bila bertentangan, maka nafsu para kapitalis ini yang akan ditetapkan sebagai aturan. Sistem pemerintahan seperti itu disebut demokrasi. Salah satu sebutan untuk kepala negaranya adalah presiden.


Sudut Pandang Pancasila?

Lantas kalau menurut Pancasila bagaimana? Tolong, tolong bantu jawab, karena ini penting untuk dijawab. Sesuai dengan Pancasila enggak sih asing diundang untuk berinvestasi miras?

Tadi sudah disebutkan kalau dengan Islam jelas tidak sesuai malah sangat bertentangan karena melanggar perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kalau dengan kapitalisme wow sesuai banget. Justru para kapitalis sangat ngiler untuk berinvestasi miras karena keuntungannya secara materi bagi mereka sangat menggiurkan meskipun sangat berdampak buruk pada tatanan sosial.

Kalau dengan Pancasila bagaimana? Serius, saya bertanya.


Bila Pakai Islam

Bila negeri yang mayoritas berpenduduk Muslim ini menjadikan Islam sebagai dasar negara dan menerapkan syariat Islam secara kafah tentu saja tidak akan ada ceritanya kepala negara menggelar karpet merah kepada asing untuk berinvestasi alias membuat pabrik miras di wilayahnya. 

UU Cipta Kerja yang menitahkan khalifah untuk mengundang investasi asing berinvestasi miras juga otomatis tiada. Karena dalam Islam miras jelas haram, khalifah tinggal menegakkan hukuman ta’zir bagi siapa saja yang melakukan salah satu dari 10 laknat Rasul terkait khamr kecuali yang meminumnya. Karena yang meminumnya sudah ada hudud berupa 40-80 cambukan.

Bila Muslim yang minum khamr ikhlas dan ridha dihukum cambuk karena menyadari bahwa itu memang aturan dari Allah SWT, maka cambukan tersebut sebagai penebus dosanya. Jadi di akhirat tidak masuk neraka gegara minum khamr tersebut. Justru dia berpahala karena keikhlasan dan kerelaannya tersebut. Mengumpulkan pahala berarti mengumpulkan pundi-pundi untuk masuk surga.

Dicambuknya di depan publik, di alun-alun bakda shalat Jumat, siapa saja bisa menontonnya betapa malu dan perihnya dicampuk gegara minum khamr, sehingga membuat orang yang ketakwaannya sedah merosot sekali pun akan berpikir ribuan kali untuk tergoda minum cairan najis itu. Lagian mau beli ke mana? Pabriknya saja enggak ada! Apalagi pabrik miras yang dimodali asing, jelas sangat-sangat terlarang.

Itu menurut Islam lho. Kalau menurut Pancasila bagaimana? 


Sesuai enggak?

Terakhir, tolong dijawab. Sesuai Pancasila enggak melegalkan miras bahkan sampai mengundang asing berinvestasi miras?

Kalau tidak sesuai, mengapa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum juga komentar? Padahal sejak diundangkannya UU Cipta Kerja Klaster Penanaman Modal konsekuensi pelegalan asing berinvestasi di bidang miras sudah viral. 

Kalau bertentangan dengan Pancasila, mengapa partai yang paling pancasilais malah mendukung pengesahan UU Cipta Kerja?

Kalau sesuai dengan Pancasila, maka Pancasila bertentangan dengan Islam atau Islam bertentangan dengan Pancasila. Karena agama Islam, agama yang dianut mayoritas penduduk negeri ini, sangat menentang setiap kekufuran termasuk pelegalan miras apalagi membuka keran investasi asing di bidang cairan najis tersebut. 

Sekarang timbul pertanyaan baru. Orang-orang Islam yang menentang kekufuran tersebut disebut apa oleh Pancasila? Benar enggak sih disebut radikal? Kalau benar, berarti sejalan dong dengan para kapitalis yang kerap mencap radikal kepada Muslim yang mendakwahkan Islam kafah. 

Benar enggak sih Islam juga disebut pula sebagai musuh Pancasila? Mengingat orang yang paling otoritatif dalam pembinaan ‘ideologi’ Pancasila pernah berkata, “Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan." Agama apa yang dimaksud kalau bukan Islam? 

Di sisi lain pun, para pengusung ideologi kapitalisme menganggap Islam sebagai musuh. Karena sebagian ajaran Islam dianggap merugikan mereka, salah satunya terkait larangan minuman keras, kewajiban menegakkan khilafah dan jihad.

Asli, ini benar-benar pertanyaan terakhir. Pancasila itu lebih dekat ke Islam atau ke kapitalisme sih? Mengingat Islam mewajibkan semua aturan dari Tuhan yang Maha Esa ditegakkan secara kafah sedangkan kapitalisme hanya menerapkan aturan Allah SWT yang sesuai dengan hawa nafsu para kapitalis saja.[]


Oleh: Joko Prasetyo
Jurnalis

Depok, 13 Rajab 1442 H | 25 Februari 2021 M

Posting Komentar

0 Komentar