Sekjen LBH Pelita Umat Yakini Sertifikat Tanah Elektronik Bagian Rencana Besar UU Omnibus Law



TintaSiyasi.com-- Sekretaris jenderal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Panca Putra Kurniawan,S.H., M.Hum  meyakini sertifikat tanah elektronik sebagai bagian rencana besar undang-undang omnibus law.

"Sepertinya ini bagian dari rencana besar UU Omnibus Law," tuturnya kepada Tintasiyasi.com, Sabtu (6/1/2021).

Menurutnya, ini jalan membuka kran yang besar buat kemudahan investasi, khususnya investasi asing. 

Ia mengamini jika di luar negeri telah banyak dokumen kepemilikan aset dibuat secara elektronik. Namun, itu jika sistem dan kinerja administrasi pemerintahan sudah baik, birokrasi yang efisien dan bebas korupsi. "Ini tidak masalah," jelasnya.

Karena itu, ia menegaskan jangan sampai dokumen elektronik ini menjadi celah baru kejahatan atau moral hasad dari oknum birokrasi.


Terkait Keamanan Sertifikat Tanah Elektronik, Patut Hati-hati

Mengenai keraguan sistem keamanan sertifikat tanah elektronik, ia mengingatkan patut hati-hati. "Mengenai perlindungan data, kita patut hati-hati," tuturnya.

Ia pun meragukan adanya jaminan data elektronik aman seratus persen. Sedangkan menurutnya, selama ini masyarakat terbiasa memegang dokumen fisik sertifikat.

"Sebaiknya migrasi elektronik ini pilihan saja, bukan keharusan," usulnya.

"Prinsipnya otoritas pertanahan tidak boleh sewenang-wenang memaksakan apa yang menjadi hak rakyat atas tanahnya," lanjutnya.

Ia tidak menafikan era digitalisasi, namun dibutuhkan jaminan dari otoritas agar masyarakat sepenuhnya mendapat kejelasan dan perlindungan secara hukum.

Apalagi, ia menjelaskan masalah pertanahan bukan tentang migrasi ke elektronik ini. "Artinya konsentrasi badan pertanahan bisa bias," jelasnya.

Menurutnya, masalah sengketa tanah yang berlarut-larut seharusnya diprioritaskan. "Berapa banyak sudah jatuh korban jiwa dengan latar belakang masalah tanah," pungkasnya.[] Dewi Srimurtiningsih

Posting Komentar

0 Komentar