Radikalisme dan Ekstremisme: Inikah Hantu Baru Pasca Revisi UU ITE Nanti?


Semenjak Prof. Din Syamsudin dituduh melakukan tindakan radikal atau setidaknya terpapar radikalisme oleh kelompok yang mengaku GAR ITB, lagi-lagi masalah radikalisme kembali menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Benarkah isu radikalisme yang dihembuskan oleh GAR ITB itu benar-benar dalam rangka mendukung para pihak itu termasuk para punggawa pemerintah (Rektor, BIN, BNPT hingga Presiden) yang memang sejak kabinet Jokowi Periode 2 ini memiliki "core" program tentang War On Radicalism? Lalu apakah betul radikalisme itu persoalan utama negeri ini? Ini persoalan hukum atau persoalan politik? Di beberapa kesempatan saya telah menyampaikan bahwa radikalisme ini lebih condong pada isu politik dibandingkan isu hukum. Oleh karena cenderung pada isu politik maka unsur kepentingan politik sehingga nomenklatur itu tetap obscure dan lentur meskipun kita sudah punya PP 77 Tahun 2019 yang bicara tentang deradikalisasi dan kontra deradikalisasi. 

Persoalannya makin tidak menentu ketika jenis kelamin dan rincian tentang apa saja yang termasuk perbuatan atau sikap atau "faham" yang termasuk terpapar radikalisme tidak juga ditentukan secara pasti. Ide khilafah termasuk dikelompokkan oleh pemerintah sebagai "faham" radikalisme yang harus diperangi bahkan dianggap sebagai "common enemy". Padahal kita ketahui bahwa khilafah sebagai siyasah Islam itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari materi fikih (ajaran Islam). Ironi dan merupakan sebuah keprihatinan bagi umat muslim apalagi umat Islam meyakini bahwa khilafah adalah idenya Allah. Jika itu idenya Allah, bagaimana mungkin berpotensi memiliki daya rusak dan merusak. Tampaknya, diskursus tentang khilafah dan "daya rusaknya" perlu dilakukan secara open mind di negara demokrasi ini, bukan dengan intimidasi terhadap perbedaan yang ada. 

Pada akhir 2019 dalam sebuah seminar di Jakarta saya mengatakan: “Prediksi saya, dengan pengalaman tahun 2018-2019 itu, kayaknya kok 2020 itu masih suram,”. Di bidang politik, rezim akan tetap mengangkat isu radikalisme. “Serangannya akan semakin gencar!”. Hal itu saya tegaskan di hadapan sekitar 200 peserta diskusi akhir tahun yang memenuhi ruangan. Isu radikalisme ini akan terus ‘digoreng’ karena ketentuan tentang radikalisme itu hingga kini belum jelas. Sehingga isu ini bisa disebut obscure  (kabur) dan lentur. Jadi tahun 2021 ini tampaknya makin ganas menggunakan isu radikalisme untuk melabeli pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah khususnya dari umat Islam. 

Secara tegas saya katakan bahwa radikalisme itu obscure dan juga lentur pada akhirnya nanti akan dipakai secara legal dan konstitusional untuk menggiring bahkan sampai menggebuk orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah". Saya katakan bahwa ASN, pegawai BUMN, masjid, pesantren dan juga ‘kampus’ dapat menjadi sasaran tembak isu radikalisme dan juga ekstremisme yang lebih empuk. Saya berkata begitu, bukan hanya karena saya korban persekusi "rezim" tetapi  juga sesuai dengan pernyataan Peneliti Institut Studi Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda (KITLV), Ward Berenschot. 

Berenschot mempertanyakan definisi radikalisme yang digunakan oleh pemerintah (Indonesia, red) karena definisi radikalisme yang digunakan pemerintah itu identik dengan orang-orang yang berseberangan atau berbeda pendapat dengan pemerintah atau kepentingan pemerintah. Kemudian dilabeli dengan apa? Anti Pancasila. Karena itu, ketika orang itu dikatakan anti Pancasila, ini sudah sulit sekali untuk berkelit. Karena prinsipnya ‘Aku Pancasila’ jadi siapa saja yang menentang ‘Aku’, maka dia itu melawan atau anti Pancasila, termasuk orang atau kelompok di kampus dan luar kampus yang berkeyakinan bahwa khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam. Bagaimana, masih tetap mau menggoreng terus issue radikalisme di kampus, di masjid, di pesantren dan di apa pun momen termasuk rekruitmen CPNS, PPPK? Belumkah cukup menjadikan saya dan tokoh-tokoh kritis lainnya sebagai korban "propaganda" issue radikalisme di kampus, di masjid, di pesantren dan masyarakat pada umumnya? 

Kini muncul propaganda baru yakni tentang ekstremisme yang nomenklaturnya juga tidak jelas. Pun jenis kelaminnya juga tidak jelas, apakah hukum atau politik. Jika hukum, maka peraturan lebih tinggi mana sebagai "cantolan" pengaturannya melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021? Di UU Pemberantasan Terorisme tidak ditemukan, lalu di PP turunan UU Terorisme yakni PP No. 77 Tahun 2019 juga tidak ditemukan. Mengapa tiba-tiba ada aturan di level bawah yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme dalam program Rencana Aksi Nasional (RAN)? Namun, diyakini bahwa ekstremisme ini lebih "hard" dibandingkan dengan radikalisme. Akan tetapi keduanya memiliki kesamaan, yakni sama-sama tidak jelas jenis kelaminnya. 

Tersiar kabar santer bahwa Presiden dan DPR hendak merivisi UU ITE yang telah lama digunakan pihak tertentu sebagai senjata "boomerang" dalam rangka "menghabisi" lawan-seberang. Namun, usaha ini akan sia-sia ketika pasca revisi UU ITE telah dipersiapkan "tool" lain sebagai hantu baru untuk menghentikan langkah lawan-lawan politik dengan RAN EKSTREMISME. Ibarat terlepas dari cengkeraman mulut harimau, terjebak masuk ke mulut buaya. Maka, jika ingin kehidupan rakyat ini tenteram, aman dan tidak dalam keadaan saling curiga, lebih baik revisi dan jika perlu hapus saja UU ITE dan Perpres RAN PE. Kembalikan pada aturan pokoknya, yakni KUHP----sembari menunggu pengesahan RUU ABADI KUHP BARU. Tabik.! []

Oleh: Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum
Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat
Semarang, Kamis: 18 Februari 2021

Posting Komentar

0 Komentar