PSBB, New Normal, Hingga PPKM: Bukti Kegagalan Demokrasi-Kapitalisme


Menganalisa pengendalian mata rantai Covid-19 tidak akan terlepas dari politik kesehatan suatu negara. Apa itu politik kesehatan? Politik kesehatan adalah ilmu dan seni untuk memperjuangkan derajat kesehatan masyarakat dalam satu wilayah melalui sebuah sistem ketatanegaraan yang dianut oleh suatu wilayah atau negara. 

Kesehatan adalah bagian dari politik  dimana arah dan kebijakannya mengikuti  sistem pemerintahan yang ada. Sistem ketatanegaraan memiliki nilai  khas akan mempengaruhi cara pandang pemerintah dalam mengambil kebijakan kesehatan. 

Perbedaan sistem ketatanegaraan yang dianut setiap negara akan menghasilkan kedaan situasi politik  kesehatan atau penanganan kesehatan yang berbeda pula. Pemetaan situasi politik kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19 diberbagai negara di dunia terus disorot. Setiap negara dituntut mampu menyelesaikan masalah serta ditantang untuk berupaya membuat kebijakan terbaik dan efektif agar dapat mengatasi pandemi Covid-19 ini. 

Meganalisa politik kesehatan pada sistem ketatanegaraan yang diemban oleh suatu negara memang menarik. Di Indonesia misalnya, anggapan bahwa negara penganut sistem demokrasi mengalami kesulitan mengendalikan kedisiplinan masyarakat agaknya berupa kesimpulan yang sangat memojokkan masyarakat. 

Pernyataan tersebut dapat menggiring opini bahwa tidak disiplinnya masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan adalah satu-satunya variabel penentu ketidak berhasilan negara penganut sistem demokrasi dalam menghadapi  pandemi. Lagi-lagi masyarakat menjadi objek yang tertuduh sebagai penyebab kegagalan penaganganan pandemi. Beberapa solusi kapitalis yang gagal memutus mata rantai Covid-19 diantaranya:

Pertama. Menolak lockdown. Jika kita analisa lebih tajam, maka titik poin penyebab kegagalan justru bersumber dari sistem negara demokrasi yang mengemban nilai ideologi kapitalis dalam menjalankan politik kesehatannya. 

Sudah merupakan tabiat demokrasi-kapitalis yang selalu berorientasi pada nilai ekonomi dalam menyelesaikan segala macam masalah.  Kita dapat melihat fakta dari beberapa kebijakan pemerintah di awal munculnya pandemi. 

Pemerintah menolak lockdown sebab khawatir ekonomi RI bisa minus jika itu diberlakukan. Penolakan lockdown juga karena dianggap sarat biaya yang tinggi. Namun diperparah dengan pemerintah membiarkan warga negara asing khususnya China untuk tetap masuk ke beberapa wilayah di Indonesia. 

Kedua. PSBB hingga New Normal. Di tengah kegagapan dan kegamangan pemerintah dalam memutus mata rantai virus corona, muncul kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) yang pada saat pelaksanaannya juga tidak memiliki kejelasan aturan, semata agar ekonomi tetap berjalan. 

Kejengahan masyarakat pada saat diberlakukannya PSBB, diluncurkan lagi kebijakan ‘new normal’ dibarengi dengan pembukaan mall, dengan alasan jika mall tidak dibuka kembali, maka semua kegiatan perekonomian akan collaps. 

Pada fase new normal pemerintah juga membuka kembali sektor pariwisata. Tidak sampai disitu kapitalis memandang kesehatan merupakan sebuah komoditas ekonomi, alih-alih berupaya memberikan pengobatan gratis pada saat pandemi, rakyat justru harus membayar mahal jika ingin melakukan beberapa tes berkenaan Covid-19 seperti rapit tes dan swab. 

Ketiga. PPKM. Penerapan Pelaksaanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pulau Jawa dan Bali telah resmi diberlakukan pada periode 11 - 25 Januari 2021. Menteri Dalam Negeri pun telah mengeluarkan Instruksi No. 1 Tahun 2021 untuk memastikan PPKM berjalan dengan baik dan sejauh ini telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. 

Sangat disayangkan akhirnya pemerintah pun mengakui kebijakan PPKM pun gagal.  penerapan Pemberlakuan hingga, pemerintah lagi-lagi membuat kebijakan turunan dengan pembatasan lebih micro ketingkat RT/RW.   
Indonesia terkonfirmasi tembus mencapai lebih dari 1 Juta kasus positif Covid-19. 

Sampai saat ini pemerintah terbukti tidak menemukan formula yang efektif. Jika saja pemerintah tegas berani melakukan keputusan terbaik dengan tidak mementingkan ekonomi maka situasi tidak akan seberat ini. Betapa kita diperlihatkan dengan sangat gamblang bahwa sebuah negara demokrasi yang berpijak pada kapitalis dalam menjalankan politik kesehatannya terbukti gagal mengatasi pandemi. 


Politik Kesehatan Islam Contoh Terbaik

Sistem Islam menjalankan politik kesehatan sesuai dengan tuntunan wahyu, metode pelaksanaan dan teknisnya dilihat dari kacamata Islam. Islam sangat menjaga jiwa manusia, sehingga nyawa lebih diproritaskan keterjagaannya. Dalam Islam, ketika suatu wilayah terserang penyakit menular seperti Covid-19 maka hal pertama yang akan dijalankan oleh seorang khalifah adalah kebijakan lockdown sementara waktu. 

Kebijakan tersebut semata agar wabah tidak meluas. Hal ini bukan tidak berdasar, melainkan  perintah syariat sesuai hadis Rasulullah SAW, adapun hadis yang berkaitan  dengan penanganan penyakit menular diantaranya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

“Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Sesuai hadis Rasulullah metode lockdown/karantina wilayah adalah metode paling efektif dalam memutus mata rantai penyakit menular, hal ini juga sebenarnya diterapkan dimasa para Sahabat. Islam memandang kesehatan adalah hak bagi setiap warga negara dari lahir. Sehingga negara bertanggung jawab penuh dalam menjamin kesehatan masyarakat. 

Sistem kesehatan Islam kebijakannya sesuai dengan wahyu yang berorientasi keberkahan, dan dijalankan dengan sepenuh hati baik oleh khalifah maupun rakyatnya, sebagai bentuk ketaatan ke pada Allah SWT. Maka dari itu dalam sistem Islam, kebijakan lockdown akan di upayakan sebagai prioritas utama. Sebab khalifah meyakini lockdown formula satu-satunya yang terbaik dilakukan jika ada indikasi pandemi diawal kemunculannya.[]

Oleh: Khaiz Qarawiyyin

Posting Komentar

0 Komentar