Prof. Suteki Ungkap 'Hidden Agenda' di Balik Perpres Ekstremisme



TintaSiyasi.com-- Mengamati polemik terkait Perpres Ekstremisme yang disahkan pemerintah pada waktu terakhir ini, Pakar Hukum dan Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof. Dr. Suteki S.H., M,Hum., mengungkap adanya hidden agenda di balik perpres tersebut.

“Sebenarnya ada hidden agenda yang mendorong pemerintah membuat perpres yang dapat membahayakan rakyat dan negaranya sendiri, secara teoretik dapat dijelaskan sebagai upaya penyelamatan kekuasaan,” tuturnya dalam Diskusi Publik Tokoh dan Intelektual yang bertajuk Perpres Ekstremisme: Akankah Picu Konflik Antar Masyarakat? Ahad, (14/2/2021) di Zoom Meeting Room.

Menurutnya, upaya penyelamatan kekuasaan ini akan dilakukan oleh rezim otoriter dengan berbagai cara dan menjadikan hukum sebagai sarananya.
“Rezim yang dikenal otoriter akan cenderung berusaha untuk mempertahankan status quo dengan cara merepresi setiap pihak yang berseberangan dengan berbagai cara," tandasnya.

"Hukum sebagai sarana yang efektif untuk memuluskan usaha defensif tersebut. Hukum bahkan dipakai sebagai sarana untuk melegitimasi semua tindakannya sekalipun hal itu bertentangan dengan amanat konstitusi,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, Perpres RAN PE dapat dimaknai sebagai cara untuk melindungi kekuasaan dan juga tidak terlepas dari road map agenda pencegahan dan pemberantasan paham radikalisme dan terorisme. Namun, ia menilai, penggunaan nomenklatur radikalisme ini tidak jelas jenis kelaminnya, "bahkan menjadi hantu politik yang menyasar siapa pun khususnya umat Islam."

Persoalannya yang ia temui adalah ketika Perpres Ekstremisme lebih cenderung sebagai nomenklatur politik dibandingkan nomenklatur hukum. "Pada akhirnya kita akan bertanya Perpres Ekstremisme lebih menguntungkan 'penjajah' ataukah rakyat Indonesia sendiri? Ketika RAN-PE ini lebih tertuju pada umat Islam," imbuhnya. 

Secara cepat ia bisa menerka, pihak yang akan diuntungkan dengan perpres tersebut adalah mereka yang selama ini pobhia dengan Islam atau islamopobhia. "Siapa itu? Bisa pihak liberal kapitalis, juga bisa pihak sosial komunis yang bisa memerankan diri sebagai 'penjajah'. Bagaimana dengan Pemerintah Indonesia?” pungkasnya.[] Liza Burhan

Posting Komentar

0 Komentar