Prof. Suteki: Hukum Islam Menjamin Hadirnya Keadilan bagi Siapa pun



TintaSiyasi.com-- Menanggapi kasus ketidakadilan hukum yang sedang dihadapi da'i kondang Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki S.H.,M.Hum mengatakan hanya hukum Islam yang bisa menjamin keadilan untuk siapa pun.

“Hukum Islam sebagai hukum yang datangnya dari Yang Maha Adil, maka dipastikan penegakannya akan menjamin hadirnya keadilan bagi siapa pun, khususnya bagi pelaku dan korban perbuatan yang dinilai sebagai kejahatan,” ungkapnya dalam acara Focus Group Discussion Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): Kedzaliman atas Gus Nur di Tengah Wacana Revisi UU ITE? Sabtu 27/02/2021 di Channel YouTube PKAD.

Ia menilai, dalam kasus Gus Nur perlu melakukan penegakan progresif agar keadilan dapat diwujudkan.
 
“Perlu melakukan penegakan hukum secara progresif agar keadilan dan sosial welfare itu dapat diwujudkan. Cara berhukum progresif lebih mengutamakan keadilan substantif sehingga lebih condong pada mission oriented  dibandingkan dengan procedure oriented,” jelasnya.

Dalam perspektif Islam menurut Prof. Suteki, juga mengadopsi ide restorative justice, yakni ada qishas ada diyat. “Lembaga permaafan sangat terbuka dalam hukum Islam, sehingga dalam hal ini negara boleh memfasilitasi kedua belah pihak (korban dan pelaku kejahatan) untuk didamaikan dengan kesepakatan bersama Jika para pihak telah setuju," terangnya.

"Misal kasus antara Gus Nur dengan NU ini. Jika sudah ada kesepakatan menyelesaikan perkara dengan baik, maka negara tidak perlu memprosesnya,” tukasnya.

Namun secara teoretik menurutnya, hukum seperti ini hanya bisa terlaksana jika syariat Islam diterapkan secara kafah. “Sistem itu bernama immamah atau kekhalifahan yang secara teoretikal dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Sistem pemerintahan Islam yang melindungi segala warga negara,” tandasnya.

Sebelumnya ia mempertanyakan, mengapa Surat Edaran (SE) terkait penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melalui ide restorative justice ini baru muncul setelah banyak korban berjatuhan karena dituduh melakukan delik UU ITE? 

"Patut diduga surat edaran ini keluar untuk menarik bumerang yang telah memakan korban lawan-lawan politik dan sentimen-sentimen pribadi. Buzzer dan pihak pihak pro rezim patut diduga hendak diselamatkan dengan Surat Edaran ini,"  imbuhnya.

"Dengan cukup minta maaf, masalah tidak akan diteruskan polisi. Surat Edaran berfungsi sebagai dalil sekaligus dalih menolak laporan dan menghentikan penyelidikan atau penyidikan," pungkasnya.[] Liza Burhan

Posting Komentar

0 Komentar