Prof. Suteki: Ada Batasan Waktu Pencabutan Hak Berpolitik



TintaSiyasi.com-- Terkait pencabutan hak berpolitik seseorang dalam kasus tertentu, Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., mengatakan putusan itu tidak berlaku selamanya. "Jadi, dalam hal ini ada batasan waktu, tidak bisa selamanya sampai mati, nggak ada itu," tuturnya dalam Fokus: RUU Pemilu, Rampas Hak Politik? Ahad (31/01/2021) di kanal Youtube Fokus Khilafah Channel.

Prof. Suteki sapaan akrabnya mengatakan, di dalam pasal 38 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa masa pencabutan hak politik seseorang hanya berlaku lima tahun setelah menjalani masa hukumannya.

"Ini sudah terjadi, dilakukan terhadap Pak Joko Susilo, seorang polisi yang itu dihukum 18 tahun ditambah dengan pencabutan hak politiknya baik untuk memilih maupun dipilih. Itu untuk berapa tahun itu ya, tapi paling lama itu hanya 5 tahun," tandasnya

Ia menambahkan pencabutan hak berpolitik juga diberikan kepada terpidana suap Irman Gusman, mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD). "Pak Irman Gusman dari DPD juga dicabut hak politiknya itu selama 3 tahun," tambahnya.

Selanjutnya ia mengingatkan bahwa pencabutan hak berpolitik seseorang hanya boleh ditujukan kepada pejabat hasil pemilihan, bukan ditunjuk atau diangkat. "Prinsip bahwa yang dilarang adalah untuk jabatan yang dipilih bukan ditunjuk atau diangkat. Nah ini bahaya kalau tidak ada batas-batasan begitu," pungkasnya.[] Zainul Krian

Posting Komentar

0 Komentar