Privatisasi Tanah Pasca Omnibus Law, Advokat: Negara di Bawah Kendali Kapitalisme Global



TintaSiyasi.com-- Menyikapi potret dinamika privatisasi pengelolaan dan kepemilikan tanah di Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, Advokat dan Pemerhati Politik Ahmad Khozinudin S.H. menilai negara telah dikendalikan oleh Kapitalis Global. 

“Kita harus akui bahwa negara ini, di bawah kendali sistem ekonomi global yakni kapitalisme global, yang di sana mereka meyakini adanya liberalisasi ekonomi,” ujarnya dalam acara FGD Spesial eLSEI Lingkar Studi Ekonomi Ideologis dan  PKAD Pusat Kajian dan Analisis Data, Ahad (31/1/2021) di kanal YouTube PKAD.

Menurutnya, negara terlihat sekali melayani para Kapitalis itu dengan tiga tindakan. “Kalau saya lihat negara ini  melayani kepentingan kapitalis dengan melakukan tiga tindakan. Pertama, privatisasi,  (kedua) relebelisasi, dan (ketiga) deregulasi. Privatisasi ini contohnya adalah pengelolaan dan kepemilikan tanah,” ujarnya.

Ahmad menawarkan solusi Islam untuk memutus mata rantai para kapitalis ini. “Karena Islam dapat memutus mata rantai para Kapitalis untuk masuk di dalam kekuasaan, untuk mengatur peraturan perundang-undangan,” ungkapnya. 

Ia menjelaskan, bahwa di dalam Islam kedaulatan di tangan syariat. “Sehingga para kapitalis ini tidak bisa merubah adopsi undang-undang yang halal menjadi haram atau sebaliknya,” bebernya.

Menurutnya, dengan perspektif (sudut pandang) Islam ini mampu mengatur seluruh urusan negara termasuk pengelolaan dan kepemilikan tanah. “Agar tidak ada lagi kepentingan kapitalis yang bisa melakukan intervensi terhadap negara,” pungkasnya.[] Lukman Indra Bayu

Posting Komentar

0 Komentar