Praktisi Hukum: Perpres Anti Ekstremisme Mengarah Kepada Islam



TintaSiyasi.com-- Menanggapi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024, Praktisi Hukum, Ahmad Khozinudin, SH menyatakan, perpres ini mengarah kepada Islam.

“Kita simpulkan bahwa ini mengarah kepada Islam, gerakan Islam dan umat yang termasuk di dalamnya da’i,” tuturnya di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) dalam acara bertema Perpres Pencegahan Ekstrimisme Menyasar Da’i? Sabtu (30/1/2021).

Menurutnya, di dalam perpres, keyakinan seseorang bisa diadili dan dianggap sebagai keyakinan yang ekstrem dan bisa dipersoalkan “Coba bayangkan, keyakinan bisa dikiriminalisasi contoh pada umat Islam misalkan meyakini bahwa hukuman orang mencuri itu potong tangan dan keyakinan itu tidak keliru, memang demikian tetapi ini bisa dikualifikasikan sebagai keyakinan yang ekstrem yang bisa dipersoalkan melalui perpres ini,” ujarnya.

“Kecuali dia melakukan pemotongan tangan si pencuri baru sudah sampai pada tindakan memotong tangan pencuri baru keliru itu melanggar hukum, tapi kalau dia meyakini bahwa hukum Allah itu harus diterapkan, bahwa orang yang mencuri harus potong tangan, orang yang berzina harus dirajam, ya kan bahwa riba itu haram itu bukan satu tindak pidana,” tambahnya.

Ia menduga bahwa khilafah sebagai ajaran Islam bisa dianggap sebagai ekstrem. “Bisa jadi nanti khilafah, orang punya cita-cita mendirikan khilafah dianggap ekstrem, padahal khilafah itu ajaran Islam,” ujarnya 

Kecuali kalau menegakkan khilafah itu dengan cara kekerasan, misalnya, dengan cara memukul orang dan membunuh orang, hal itu menurutnya termasuk pidana. "Tapi, kalau dia meyakini dengan cara dakwah, edukasi menjelaskan dalilnya, menjelaskan sejarahnya, menjelaskan urgensinya, menjelaskan hari ini kapitalisme juga tidak bisa memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan termasuk persoalan pandemi, persoalan ekonomi, persoalan korupsi, utang, persoalan pengelolaan aset-aset negara, persoalan pengelolaan sumber daya alam yang tadi dikuasai oleh segelintir orang karena ada doktrin kebebasan kepemilikan dalam sistem kapitalisme sehingga orang asal punya uang bisa mengambil semua kekayaan walaupun kekayaan itu menurut syariat Islam tidak boleh dimiliki oleh individu seperti tambang, hutan, lahan konserfasi hutan dan rawa-rawa laut itu kalaupun orang punya uang dalam Islam tidak boleh dimiliki, nah ini yang menjadi persoalan,” bebernya.

Ia pun menilai bahwa ada motif politik dari perpres tersebut, tujuannya menyasar gerakan Islam yang mengkritik rezim selama ini. “Saya katakan tadi motifnya politik yang pertama untuk membungkam gerakan yang akan mengancam kekuasaan rezim dan siapa dan apa gerakan itu tentu kembali kepada gerakan Islam,” ungkapnya.

Terakhir ia berpesan kepada umat islam agar tetap berdakwah. “Kita tidak ada pilihan pertama syariat memerintahkan kita untuk tetap dakwah yang disampaikan tadi itu yang kedua memang pilihannya itu kita yang harus menang dakwah ini harus menang tidak boleh ada pilihan orang-orang zalim itu memenangkan pertarungan ini dakwah yang harus menang dan keyakinan dakwah itu menang,” ujarnya.[] Aslan La Asamu

Posting Komentar

0 Komentar