Potensi Wakaf Dimanfaatkan, Syari'at Islam Dibungkam


Senin (25/1/2021) Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara. Jokowi mengungkapkan bahwa selama ini wakaf kurang produktif karena hanya dimanfaatkan untuk penyediaan ibadah saja. Oleh karena itu, menurutnya perlu dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat (kompas.com, sabtu 30/01/2021).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Wapres Maruf Amin. Dilansir dari Republik.co.id,  Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan bahwa rencana gerakan nasional ini ditujukan untuk pengumpulan wakaf tunai. Sebab selama ini penggunaan dana wakaf hanya untuk masjid, madrasah atau pemakaman.

"Wakaf cash uang selama ini kan untuk masjid, madrasah, pemakaman. Nah kita coba ini kembangkan supaya menjadi dana besar yang bisa diinvestasikan dan dikembangkan jangka panjang, ini bisa memperkuat sistem keuangan nasional kita," ucapnya.

Wapres menjelaskan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dilakukan melalui penguatan dan perluasan dana sosial Syariah yang mencakup zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Khusus mengenai wakaf, pihaknya mendorong penguatannya melalui Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT) untuk memperluas partisipasi seluruh masyarakat.

Menurutnya dana yang terkumpul melalui wakaf tunai tersebut merupakan dana yang bersifat abadi, atau dana abadi umat, yang jumlah pokoknya tidak boleh berkurang namun manfaatnya akan terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangannya, Sabtu (24/10/2020).

Tidak hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa potensi wakaf Indonesia secara nasional sebesar Rp 217 triliun atau setara 3,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan potensi tersebut berasal dari 74 juta penduduk kelas menengah saja. “Potensi yang besar ini, saya mengajak seluruh masyarakat untuk memulai melakukan gerakan wakaf, salah satunya melalui instrumen surat berharga negara syariah (SBSN) atau sukuk,” ujarnya saat konferensi pers virtual ‘Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia’ (Republik.co.id, 24/10).

Ternyata Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang di rencanakan, disebabkan karena pemerintah mengetahui bahwa potensi aset wakaf Indonesia sangat besar, yakni mencapai 2000 Triliun Rupiah yang terdiri dari tanah dan gedung yang belum produktif. Sedangkan potensi wakaf uang dapat menembus angka Rp 188.000 per tahunnya yang sangat menggiurkan untuk dikelola.

Menurut pemerintah, pengelolaan dana wakaf secara transparan ini akan mampu menggerakkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama umat muslim. Pemerintah yang sedang menyuarakan gerakan wakaf ini, ternyata disebabkan saat ini negara sedang terhimpit keuangan akibatkan pandemi yang tak kunjung selesai.

Gubernur Bank Indonesia dari warjio mengatakan bahwa wakaf bisa menjadi salah satu instrumen alternatif untuk membantu pemulihan ekonomi nasional yang terkena dampak positif. kondisi keuangan negara tertekan akibat anjloknya penerimaan pajak, membuat negara ini mencari solusi lain untuk menambal dinasnya keuangan dengan potensi wakaf, Rabu (28/10).

Kondisi keuangan negara yang tertekan dan anjlok disebabkan karena penerapan sistem ekonomi kapitalis di negeri ini. Di saat yang sama pemerintah dengan Ridho membiarkan kekayaan alam negeri dikelola oleh Para kapitalis. 

Di sisi lain, kekayaan alam yang harusnya bisa menjamin kehidupan rakyat malah dikuasai para kapitalis. Ditambah penyakit kronis korupsi yang sudah mendarah daging menjadikan kerugian ekonomi negeri ini semakin besar. Padahal jika kekayaan alam dikelola sendiri oleh negara, maksud jika dihitung dana pemasukan dari pengelolaan sumber daya alam akan jauh lebih besar daripada dana wakaf. 

Akibatnya negara tidak memiliki keuangan mandiri yang mampu menopang perekonomian di saat keadaan darurat dan hanya mengandalkan rakyat untuk mengembalikan kestabilan ekonomi melalui dana umat maupun penarikan pajak. 

Namun ironinya, di balik agenda ini, Pemerintah dengan paradigma sekularisme kapitalis menjadikan apapun yang berpotensi menghasilkan pundi-pundi rupiah terus menerus dicari peluangnya dan dimanfaatkan sesuka hatinya. Termasuk menghimpun dana wakaf. 

Inilah dampak dari diterapkannya sistem sekuler kapitalisme. Besarnya potensi umat Islam tidak diarahkan untuk menerapkan aturan Allah. Negeri ini justru mengadopsi dari akal manusia. Negara pun tak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelayan rakyat, hingga kedermawanan rakyat pun di manfaatkan untuk menutupi kegagalan perekonomian negara dengan sistem kapitalis. 

Sistem kapitalisme bersikap zalim terhadap umat Islam. Umat didorong mengeluarkan dananya untuk menutup borok kelemahan sistem kapitalisme. Namun pada saat yang sama aspirasi umat untuk melaksanakan ajaran Islam secara kaffah justru dicampakkan bahkan dikriminalisasi. Sistem kapitalis tidak mampu memberikan solusi atas carut marutnya ekonomi, sudah saatnya mengganti sistem kapitalis dengan sistem Islam. Wallahu A'lam Bishshawwab.[]

Oleh: Zulaikha
(Mahasiswi IAIN Jember dan Aktivis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar