Potensi Unggul Generasi Dilelang Demi Korporasi

Masa pandemi Covid-19 tak kunjung menemui titik terang. Semakin bertambahnya waktu bukanlah grafik penurunan kasus yang terjadi, justru lonjakan tajam penambahan kasus baru yang terus bermunculan. Hingga saat ini keseluruhan korban positif Covid-19 telah menyentuh angka 1 juta jiwa. Seperti yang dilansir di laman kompas.com (26/1). Dalam konferensi pers Budi Gunadi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengatakan "Hari ini Presiden memanggil ratas beberapa menteri dan saya dititipi pesan oleh Bapak Presiden, untuk menyampaikan ke seluruh rekan-rekan bahwa hari ini adalah hari di mana jumlah orang yang terpapar Covid-19 di Indonesia menembus angka satu juta orang." 

Hal ini tentunya menjadi peringatan keras bagi seluruh warga negara Indonesia, bahwa saat ini kondisi negeri ini sedang kritis. Wabah ini juga telah membawa dampak serius pada aspek pendidikan di Indonesia. Covid-19 ini telah menjadikan kualitas pendidikan di Indonesia terus mengalami penurunan sejak diterapkannya pembelajaran daring atau SFH (School From Home). Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran bagi para pemangku jabatan pendidikan, pendidik, orang tua dan khususnya para siswa. Faktanya langkah yang diambil pemerintah melalui pembelajaran daring ini masih banyak menemui kesulitan baik dalam proses penyampaian pembelajaran maupun pemahaman ilmu oleh setiap siswa. 

Belum tuntas kebijakan pemerintah terkait pembelajaran daring di Indonesia, baru-baru ini pemerintah kembali mencanangkan beberapa kebijakan baru untuk pendidikan di negeri ini. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto dan dilansir pada lama detiknews.com (9/1) mengenai program penyesuaian kurikulum bagi siswa SMK dengan menetapkan 5 perubahan diantaranya mata pelajaran yang bersifat akademik dan teori akan dikontekstualisasikan menjadi vokasional (ilmu terapan), magang atau praktik kerja industri (prakerin) minimal satu semester atau lebih, terdapat mata pelajaran project base learning dan ide kreatif kewirausahaan selama 3 semester, SMK akan menyediakan mata pelajaran pilihan selama 3 semester, dan terdapat co-curricular wajib di tiap semester, misalnya membangun desa dan pengabdian masyarakat. 

Adapun program kebijakan lainnya yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) bersama Google, Gojek, Tokopedia, dan Traveloka menyelenggarakan program Bangun Kualitas Manusia Indonesia (Bangkit) 2021 (Kompas.com, 8/1). Program ini ditujukan khusus untuk mahasiwa dan bertujuan untuk membangun keahlian teknologi dan soft skill mahasiswa untuk bekal peralihan dari dunia akademis menuju dunia kerja nantinya. 

Melihat solusi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam perbaikan aspek pendidikan ini rasanya tak sesuai untuk direalisasikan jika melihat kondisi saat ini. Kebutuhan utama generasi penerus bangsa saat ini adalah menciptakan pelayanan pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa di era pandemik seperti saat ini. Pelayanan pendidikan yang bertujuan untuk memudahkan proses belajar mengajar bagi siswa maupun pendidik.

Namun kebijakan ini justru mengarahkan pada pemberdayaan potensi generasi muda yang berbasis pelibatan korporasi. Hal ini sama artinya dengan menyerahkan potensi unggul bangsa pada korporasi (asing). Ini terbaca dari perubahan kurikulum pada jenjang pendidikan menengah hingga atas, dimana fokus pendidikan saat ini diutamakan untuk kebutuhan kerja bukan kualitas pendidikan si anak. Padahal di negeri kapitalisme seperti ini, kita tahu bahwa pemilik modal utama dari perusahaan atau tempat kerja di Indonesia di dominasi oleh pihak asing. Ini berarti negara telah siap kehilangan SDM terbaiknya untuk keunggulan dan kemajuan bangsa.

Langkah kebijakan pemerintah saat ini sangatlah berbeda dengan jaman Kekhilafahan Islamiyyah terdahulu. Para khalifah akan lebih memprioritaskan kebutuhan hidup bagi setiap warga negaranya baik dalam segi kesehatan maupun kualitas pendidikannya. Maka, langkah awal yang diambil oleh seorang khalifah ketika suatu negeri terkena wabah penyakit adalah memutus rantai penularan penyakit dengan membatasi pergerakan rakyatnya.

Selain itu, khalifah juga memisahkan daerah bagi rakyat yang terkena penyakit dan yang sehat. Oleh karena itu, di wilayah yang aman dan terbebas dari penyakit, roda kehidupan dapat berjalan seperti semula baik dalam aspek pendidikan, sosial, budaya dan lain sebagainya. Hal ini tentu dapat menekan permasalahan pendidikan di negeri yang terkena wabah penyakit. 

Hal lain yang dilakukan para khalifah jaman dulu saat terjadi wabah penyakit adalah memastikan kebutuhan hidup warga negaranya terpenuhi. Meskipun terdapat kemungkinan pendidikan tidak dapat berjalan secara normal kembali, maka khalifah akan memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai untuk setiap warganya serta meningkatkan kualitas pengajar dengan diadakan pealtihan khusus. Kebutuhan utama umat saat ini akan penegakan kembali peraturan Islam sudah kian dekat dan tinggal menunggu waktu. Karena, hanya Islam lah sebaik-sebaik solusi dari permasalahan kehidupan manusia.[]

Oleh: Utrujah Inayah

Posting Komentar

0 Komentar