Polemik Pernikahan Dini, Butuh Edukasi Komplet


Promosi tentang pernikahan dini sontak ramai dibicarakan di media sosial sejak munculnya unggahan promosi pernikahan muda oleh Wedding Organizer (WO) Aisha pada Selasa (9/2/2021). Polda Metro Jaya segera turun untuk melakukan penyelidikan kepada WO tersebut, pada Senin (15/2/2021). Dalam promosinya, WO Aisha mengampanyekan untuk menikah di usia 12-21 tahun. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan disebutkan bahwa usia minimal pasangan yang boleh menikah adalah 19 tahun.

Walaupun WO Aisha telah menghapus unggahan promosi tersebut, tetapi polisi tetap melanjutkan penyelidikan. Hal ini disebabkan karena promosi jasa WO tersebut dianggap meresahkan masyarakat terkait ajakan menikah muda. Apalagi kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati turut menyampaikan pernyataannya mengenai hal ini. Bintang Darmawati menyatakan bahwa, promosi pernikahan dini tersebut telah melanggar dan mengabaikan pemerintah dalam upaya melindungi dan mencegah anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.

Lebih jauh, Bintang Darmawati kemudian mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mencegah pernikahan dini. Hal ini karena yang dilakukan oleh WO Aisha dianggapnya sebagai tindakan pelanggaran. Bahkan, ia mengaitkan promosi pernikahan dini ini dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan orang.

Namun sesungguhnya, jika Bintang Darmawati mengaitkan pernikahan dini dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang rasanya terlalu berlebihan. Apalagi jika menganggap pernikahan dini berpotensi menjadikan anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Karena pada faktanya, anak yang melakukan pernikahan dini tidak pernah ada yang kemudian tercatat menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. 

Seorang gadis jika telah baligh maka sesungguhnya secara fisik ia telah siap organ-organ reproduksinya. Kalaupun ada yang belum siap biasanya di aspek psikologisnya. Hal ini penyebabnya tentu karena kurangnya edukasi dari orang tua dan sistem pendidikan yang diterapkan tentang filosofi dan esensi pernikahan itu sendiri. Terlebih, dengan banyaknya kemudahan akses kepada situs ‘dewasa’ saat ini, maka naluri seksual akan semakin mudah mendapat wadah pembinaan.

Ketika naluri seksual mendapat pembinaan yang masif, sementara pernikahan yang menjadi satu-satunya sarana untuk menyalurkan naluri ini harus ditangguhkan hingga minimal usia 19 tahun, apa yang terjadi? Tentu naluri seksual akan mencari jalan untuk bisa disalurkan dengan berbagai cara di luar pernikahan. Kalau sudah demikian, maka perintah Allah untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan seperti dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30 akan berpotensi untuk terabaikan.

Dapat ditarik pengertian di sini, bahwa membuat kebijakan mengundurkan usia pernikahan bukanlah langkah yang tepat dalam menangani masalah hubungan antara pemuda dengan pemudi. Hal ini justru akan menghasilkan banyaknya perzinahan yang akan dilakukan oleh pasangan remaja untuk menyalurkan naluri seksualnya. Kalaupun tidak berani melakukan perzinahan, para remaja bisa terjerumus pada perbuatan menyalurkan naluri seksual secara mandiri, misalnya dengan melakukan perbuatan onani dan masturbasi. 

Ini semua justru yang harus lebih dikawatirkan dan menjadi perhatian pemangku kebijakan seperti kementerian PPPA. Bukan mengawatirkan hal-hal yang sesungguhnya tidak memiliki korelasi yang jelas dengan masalah terkait pernikahan, seperti kekerasan dan eksploitasi anak. Bahkan larangan pernikahan dini jika tidak disinergikan dengan upaya pengentasan kemiskinan justru akan membuka peluang yang sangat lebar bagi suburnya prostitusi anak dan remaja. Contohnya adalah prostitusi remaja yang pemesanannya melalui online yang baru-baru ini terjadi di Depok. Bukankah ini yang lebih tepat disebut sebagai eksploitasi anak?

Sementara tindakan kekerasan yang menimpa anak-anak atau remaja, pada faktanya banyak menimpa anak-anak dan remaja yang tidak terlindungi dengan aman dalam penjagaan keluarga dan institusi negara. Orang tua yang kurang perhatian kepada anak-anaknya, bisa jadi penyebab anak tak terpantau pergulannya. Akibatnya anak menjadi korban kekerasan seksual di luar rumah. Kadang terjadi pula, anak perempuan menjadi korban kebuasan seksual ayahnya, anggota keluarganya atau kerabatnya sendiri. Ternyata rumah pun  menjadi tempat yang tidak aman bagi anak dan remaja puteri.

Naluri seksual yang diumbar tak tepat arah, juga menjadi hal penting yang harus ditangani oleh pemerintah. Pencabulan hingga pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru kepada muridnya, sudah seringkali terjadi. Aksi begal payudara (tindakan meraba payudara perempuan secara paksa), kembali terjadi di akhir bulan Oktober tahun 2020 lalu di daerah Kampung Lio, Pancoranmas, Depok, menjadi satu contoh lagi perbuatan mengumbar nafsu seksual secara serampangan. Bukankah perbuatan-perbuatan merendahkan martabat perempuan dan remaja puteri yang marak terjadi ini yang harusnya lebih menjadi concern pemerintah untuk ditanggulangi?

Terlepas dari promosi nikah dini oleh WO Aisha yang menempuh cara-cara tidak Islami, pernikahan, baik dini ataupun tidak dini sesungguhnya mutlak berada di ranah individu. Islam menganjurkan pernikahan, tetapi tidak ada satu dalil pun yang menentukan usia berapa boleh menikah. Hal ini karena, pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Pernikahan itu mulia, bukan perbuatan main-main. Dalam ajaran Islam, sangat penting dipahamkan kepada para remaja tentang hakikat pernikahan yang suci, sehingga remaja tidak salah dalam melangkah.

Dengan menikah, maka naluri seksual dapat disalurkan kepada pasangan yang sah untuk digauli, sehingga menghindari perzinahan. Pernikahan juga menjamin nasab (garis keturunan) terjaga, dan menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia. Pernikahan juga dapat mendatangkan kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Hal ini karena rasa cinta dan kasih sayang dapat terbina dan tersalurkan dalam jalur yang tepat. 

Kehidupan pernikahan yang sakinah mawadah warahmah tentu tidak ada kaitannya sama sekali dengan usia istri. Berapapun usianya, seorang istri yang mengerti hakikat pernikahan akan mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Sebaliknya, jika seorang istri, meski sudah berumur, jika tidak mengerti hakikat pernikahan yang benar, maka bisa dipastikan ia akan mengalami banyak kesulitan dalam membina rumah tangganya. 

Ini artinya, edukasi yang komplet tentang pernikahan sangat penting diajarkan kepada para remaja. Bahkan kurikulum pendidikan harusnya menyertakan edukasi terkait hakikat pernikahan. Hal ini supaya para remaja mempunyai bekal yang memadai untuk membina keluarga kelak. Jadi kehidupan dan orientasi remaja akan lurus dan suci, bukan sekadar main-main dengan lawan jenis atau menjadi korban budak cinta (bucin) semata. []

Oleh: Dewi Purnasari, Aktivis Dakwah Politik

Posting Komentar

0 Komentar