Perpres Ekstremisme, Direktur Pamong Institute: Kebijakan yang Tidak Menjawab Persoalan Rakyat



TintaSiyasi.com-- Keluarnya Perpres Ekstremisme dinilai oleh Direktur Pamong Institute Wahyudi al Maroky tidak menjawab persoalan utama rakyat. 

"Pemerintahan kita ini, selalu memproduksi kebijakan yang tidak menjawab persoalan rakyat," ungkapnya dalam Islamic Lawyer Forum (ILF): Perpres Ekstremisme: Memecah belah Masyarakat?  Di Kanal Youtube LBH Pelita Umat, Rabu (10/02/2021).

Menurutnya, persoalan utama rakyat saat ini adalah krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis kepemimpinan dengan maraknya korupsi di Indonesia.

"Harusnya jika presiden ingin mengeluarkan perpres, menyangkut tiga hal utama itu," tambahnya. 

Ia mengatakan, Perpres Ekstremisme ini merupakan kebijakan yang ekstrim di masa pandemi dan tidak menjawab persoalan utama rakyat, serta sangat berbahaya bagi ikatan sebuah negara yang mempersatukan rakyatnya dengan satu tujuan bersama.

Menurutnya, mempersatukan suatu bangsa menjadi sebuah negara harus digabungkan dengan ikatan sosial yang kuat, ikatan sosial yang kuat itu dimulai dari adanya kesamaan kesamaan yang harus di satukan. "Jadi perbedaan-perbedaan harus diperkecil, jangan sampai perbedaan itu diperuncing yang justru menimbulkan kecurigaan-kecurigaan," jelasnya.

Menurutnya, adanya perpres ekstrimisme ini justru yang ditonjolkan adalah kecurigaan dan perbedaan di tengah-tengah masyarakat. 

"Harusnya masyarakat itu kita pupuk persatuannya, perbedaan-perbedaan nya kita perkecil agar hidup nyaman, bisa kompak, gotong royong, kuat untuk menghadapi persoalan-persoalan. Ini justru mengeluarkan satu kebijakan yang bisa memperuncing perbedaan bahkan memicu kecurigaan sesama anak bangsa," bebernya. 
 
Ia kembali menegaskan, perpres ini sangat berbahaya dalam konteks untuk merajut ikatan bersama agar bisa hidup secara nyaman, suasana yang kondusif, mandiri, masyarakatnya bisa bersatu, kompak, kokoh, bisa bahu-membahu menghadapi persoalan-persoalan bangsa, yang ada nantinya adalah saling lapor melaporkan.

Pada akhirnya ia berharap, agar pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan tinjauan kembali atau bahkan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA).

"Kepada pemangku kepentingan dan penguasa yang memiliki kewenangan, alih-alih hukum untuk bisa melakukan kajian kembali kalau perlu melakukan judicial review atau mengadukan," pungkasnya. [] Ade Sunandar

Posting Komentar

0 Komentar