Perpres Ekstremisme, Rocky Gerung: Bisa Menimbulkan Spekulasi Islam akan Dicap Musuh Negara



TintaSiyasi.com-- Terkait penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 tahun 2021 tentang ekstremisme, Rocky Gerung mengatakan, undang-undang tersebut akan menimbulkan spekulasi yang menganggap Islam akan dicap sebagai musuh negara. 

“Hal itu akan menimbulkan spekulasi ke depan, yang menganggap bahwa memang Islam itu akan dicap sebagai musuh negara sepanjang umur bangsa ini. Dan akan terus begitu,” tuturnya dalam wawancara berdurasi 18 menit di Forum News Network di kanal YouTube Rocky Gerung Official yang bertajuk Saya Terkontaminasi HTI, Perlu Divaksinasi Anti Radikal, Selasa (26/01/2021).

Ia menegaskan, spekulasi itu terjadi  karena adanya kepentingan yang bercokol, atau political interest yang memang ingin menguasai Indonesia terus menerus, sehingga Islam disudutkan  sebagai pengganggu. Padahal menurutnya, sejarah keislaman di Nusantara tidak bisa dihapus dan terbukti, bahwa Indonesia dulu pernah menjadi kesultanan Islam. 

Rocky menyebutkan, pembentukan Perpres Eskstremisme tersebut adalah bentuk kebutaan pemerintah terhadap demokrasi. "Apalagi sampai menyasar HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang dianggap sama dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). Seri peraturan perundang-undangan yang dibuat soal ekstremisme, wajib militer yang separuh sebetulnya adalah mobilisasi sipil, dan sekarang muncul lagi kontrovesri baru soal HTI. Pemerintah betul- betul buta terhadap demokrasi," bebernya.

Menurutnya, perpres tersebut juga menyasar HTI, karena rezim Jokowi parno  (takut) terhadap sesuatu yang tidak dipahaminya (khilafah). Ia juga menyebutkan ada orkestrasi baru yang menghalangi hak orang untuk ikut di dalam memperbaiki bangsa ini. Pelarangan HTI dari awal menurutnya hanyalah alasan yang dibuat-buat. Kemudian, diadakan lagi alasan untuk sesuatu yang sudah pernah dilarang. Hal tersebut menurut Rocky adalah pelanggaran konstitusi.

“Kelihatannya ada orkestrasi baru, menghalangi hak orang untuk ikut di dalam memperbaiki bangsa ini. HTI dilarang dengan membuat-buat alasan. Sekarang diadakan lagi alasan untuk sesuatu yang sudah pernah dilarang. Dan itu melanggar konstitusi. Ini yang membuat rezim jadi parno terhadap sesuatu yang tidak ia pahami,” tandasnya. 

Selama pemerintahan Jokowi menurut Rocky, telah terjadi devided nation yang menghilangkan kesetaraan hidup sebagai warga negara di Indonesia. Ia mengatakan, pertukaran pikiran dengan kelompok yang memiliki alternatif pemikiran seperti HTI yang mengusung negara Islam seharusnya dibuka. Sebab secara intelektual, diskursus tentang persoalan bangsa adalah hal yang biasa, katanya. 

“Pertukaran pikiran harus benar-benar terbuka. HTI punya perspektif terkait negara Islam. Harus kita tahu apakah perspektif HTI tentang negara Islam. Dan bagaimana peluangnya di Indonesia. Apakah bisa jadi alternatif ketika dunia tidak menghendaki kapitalisme, komunisme, dan lainnya. Dan itu diskursus biasa yang diperbincangkan dalam dunia intelektual," pungkasnya.[] M. Siregar

Posting Komentar

0 Komentar