Perda Syariah Pembawa Keberkahan, Layakkah Dibatalkan?


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan ultimatum kepada seluruh pemerintah daerah dan sekolah negeri agar mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Perintah dalam SKB 3 menteri tersebut ditanda tangani Nadiem bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Demikian dilansir dari cnnindonesia.com, 3/2/2021.

Sebagaimana kita ketahui, munculnya SKB 3 Menteri tersebut  berawal dari polemik peraturan wajib jilbab di SMKN 2 Padang. Peraturan sekolah yang mengadopsi Intruksi Wali Kota Padang nomor 451.444/BINSOS-iii/ 2005 dan telah berjalan 15 tahun tersebut tiba-tiba dipermasalahkan. Hal ini setelah kasus seorang siswi non muslim yang enggan mengenakan jilbab. Padahal jauh sebelumnya sudah terbiasa mengenakan jilbab waktu ke sekolah.

Berita SMKN 2 Padang itu pun langsung ditanggapi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disertai ancaman akan memecat  pihak yang menerapkan kewajiban jilbab bagi non muslim. Tidak cukup itu, SKB  3 Menteri pun dikeluarkan. Aturan Seragam Agama dicabut dalam 30 hari.

Sebagian pihak pun masif mendesak pemerintah membatalkan keputusan Walikota setempat ini dan sejumlah peraturan yang bersandar pada aturan agama (Perda Syariah). Banyak problem diklaim lahir dari pemberlakuan Perda Syariah.

Sebagaimana dalam sebuah diskusi memperingati Hari Toleransi Internasional yang bertema Perda Injili dan Syariah di Jakarta 24/11/2018 lalu, sejumlah pengamat berpendapat, penerapan Perda Syariah dinilai memunculkan sejumlah masalah, diantaranya: Menjadi komoditas politik, berpotensi diskriminatif dan menghilangkan kepercayaan publik. Seorang aktivis perempuan, Nong Darol Mahmada, yang merupakan salah satu pembicara dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa agama dan moralitas adalah ranah privat. Karena itu negara tidak boleh mengaturnya. 

Munculnya polemik Perda Syariah mempertegas sekulerisme di negeri ini. Agama dijauhkan dari pengaturan publik dan bernegara. Demokrasi dijunjung tinggi. Benar salah, baik buruk terhadap sebuah aturan di masyarakat disandarkan pada akal manusia dan menurut suara terbanyak di parlemen.

 Apa yang dilarang dalam Islam bisa menjadi sesuatu yang dibolehkan dalam demokrasi. Sebaliknya apa yang diperintahkan dalam Islam seperti penggunaan jilbab dan pemberlakuan perda syariah, bisa menjadi larangan dalam demokrasi. Demikianlah kontradiksi antara sistem demokrasi dengan Islam.

Demokrasi tak memberi ruang bagi syariat Islam untuk diterapkan sebagai aturan di masyarakat dan negara. Islam hanya ditempatkan dalam ranah individu. Dengan demokrasi Islam dikerdilkan sebatas ajaran ritual saja sebagaimana agama yang lain.

Padahal Islam adalah agama yang sempurna, ideologi yang memancarkan setiap aturan hidup dan sumber solusi setiap problematika manusia. Dengan Islam, setiap masalah bisa ditemukan solusi dan cara mengatasinya secara sempurna sesuai dengan fitrah manusia. Sebagaimana firman Allah SWT," Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu." (TQS. al-Mâ'idah: 3)

Sebagai Muslim, baik individu maupun penguasa wajib mengatur setiap urusannya mengikuti syariat Islam. Allah SWT berfirman, "Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang Mukmin dan perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata." (TQS. al-Ahzâb: 36)

Penerapan syariah Islam akan membawa keberkahan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah SWT berfirman," Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (TQS. al'Anbiyâ': 107)

Hal ini karena syariah Islam bersifat universal dan memberikan perlindungan kepada semua kalangan, termasuk non Muslim. Melindungi akal, agama, kehormatan, harta, keturunan, keamanan, negara dan jiwa manusia. Dan semua itu akan terwujud bila syariah Islam diterapkan dan diemban oleh negara.

Sejarah telah membuktikan, bahwa negara yang menerapkan sistem Islam mampu memelihara dan merawat kerukunan umat manusia dengan beragam etnis, budaya bahkan agama hingga hampir 14 abad lamanya. Seorang sejarawan Barat Will Durant menggambarkan realitas tersebut dalam bukunya The Story of Civilization. Secara jujur ia menyatakan," Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah telah mempersiapkan berbagai kesempatan bagi siapapun yang memerlukannya, dan meratakan kesejahteraan selama berabad-abad, dalam luasan wilayah yang belum pernah tercatatkan lagi."

Jika demikian, layakkah menuding Islam sebagai ajaran diskriminatif dan intoleran? Layakkah perda Syariah dibatalkan? Tentu jawabnya tidak. Semoga para penguasa dan segenap masyarakat segera menyadari untuk menerapkannya kembali sebagai aturan yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi semua umat. Allahu a'lam bishshawâb.[]

Oleh: Sumiatun
Komunitas Pena Cendekia

Posting Komentar

0 Komentar