Pengalaman Manis Mengkritik Penguasa


Sekarang ini Istana ini menjadi sorotan terkait pelbagai pernyataannya yang pada intinya meminta agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah. Pernyataan itu termasuk keluar dari Presiden Joko Widodo. Jokowi meminta agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam perbaikan pelayanan publik. 

Demikian pula Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan pemerintah membutuhkan kritik yang pedas dan keras dari pers. Pramono mengibaratkan kritik media massa ini sebagai jamu. Sejak kapan prinsip-prinsip itu dianut? Bukankah sejak Presiden Jokowi menjabat juga begitu? Apa yang baru? Kalau disebut "rakyat" itu siapa yang dimaksud? Termasuk ASN juga kan? Tapi kok akhirnya "penjara" dan persekusi lainnya muaranya? 

Saya merasa betapa berat KRITIKUS itu menahan beban ketika menyuarakan kebenaran dan keadilan yang diyakininya. Ini pengalaman saya pada tahun 2017/2018. Sekedar menjadi ahli di MK lantaran tidak setuju dengan Perppu Ormas dan PTUN Jakarta Timur karena tidak setuju dengan cara mencabut badan hukum HTI serta beberapa postingan Facebook utk membela kebenaran dan keadilan lalu berakir pada penjatuhan sanksi di Undip.  Sanksi itu berupa pemberhentian tetap ---jadi tidak sementara lagi--- atas jabatan saya sebagai Kaprodi Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat FH Undip yang dituangkan dalam SK Rektor No. 586/UN.7/KP/2018 yang saya terima tidak pada waktu semestinya (terlambat). Jadi praktis setelah SK Pembebasan sementara tugas jabatan tidak pernah ada sidang, padahal tujuan utama SK 223 itu adalah untuk kelancaran pemeriksaan (sidang pembuktian). Bagaimana bisa menetapkan seseorang melakukan pelanggaran berat disiplin tanpa melalui proses pembuktian yang patut, transparan dan akuntabel sesuai dengan AUPB? Apalagi SK penetapan yang memuat sanksi itu telah dibuat sejak 28 November 2018 dan baru diberikan 25 Mei 2019, 6 bulan setelah dibuat. 

Sanksi ini tergolong sanksi pelanggaran disiplin berat yang berarti 5 (lima) tahun ke depan sejak pemberhentian itu saya tidak dapat menjabat---tugas tambahan--- apa pun di UNDIP, sesuai dengan Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2019. Berdasarkan keputusan Rektor No. 586/UN7.P/KP/2018 Saya pengajar Pancasila dan Filsafat Pancasila selama 24 tahun tetapi dinyatakan terbukti anti Pancasila dan anti NKRI serta tidak setia kepada Pemerintah. Sakit rasanya di-labeling dan di-stamping seperti itu. Atas putusan itu saya mengajukan gugatan TUN mulai dari PTUN Semarang, PTTUN Surabaya hingga Kasasi MA, namun seperti saya duga, hasilnya nul. Saya dikalahkan di semua level peradilan tersebut. 

Adilkah, tindakan itu buat saya? 

Saya membayangkan Anda ASN yang jabatan fungsional, pangkat dan golongan yg lebih rendah dari saya, sedang terhadap saya yang nota bene Guru Besar, Pembina Utama Muda, Golongan IV D saja mendapat perlakuan seperti ini. Bagaimana dengan nasib  ASN tersebut? 

Inilah artikel terpendek saya, semoga Anda tidak gagal paham dan tidak membuat saya "ditangkap" karena menyampaikan pengalaman  memberikan kritik kepada Penguasa. Jadi, berdasar pengalaman saya ini, meskipun Presiden membuka lebar-lebar kritik, tetaplah waspada karena boleh jadi kritik itu akan menjadi boomerang buat Anda. Apalagi Anda ASN, mungkin diam membisu lebih baik bagi karir Anda hingga pensiun. Selamat menunggu pensiun dengan aman dan damai.  Tabik...!!! []

Oleh: Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum
Pakar Filsafat Pancasila & Hukum-Masyarakat
Semarang, Kamis: 11 Pebruari 2021

Posting Komentar

0 Komentar