Peneliti Fakta: Redenominasi Rupiah Bukan Solusi Menguatkan Perekonomian



TintaSiyasi.com-- Menanggapi wacana redenominasi rupiah, Peneliti Fakta Muhammad Ishaq mengatakan, masalah redenominasi adalah masalah administrasi, maka dia tidak akan mengubah nilai riil atau nilai tukar mata uang.

“Kalau kita lihat, upaya redenominasi Rupiah tujuannya untuk efisiensi pencatatan saja, jadi keuntungannya dari sisi administrasi. Maka dia tidak mengubah nilai riil, nilai tukar mata uang” tuturnya dalam Kabar Malam di Kanal Youtube Khilafah Channel, Selasa (9/2/2021).

Ishaq mengatakan bahwa negara-negara lain yang pernah melakukan redenominasi ini juga tidak berhasil mempertahankan nilai tukar mereka. Ia mencontohkan, tahun 2005, Turki dianggap sukses melakukan redenominasi dari 100.000 menjadi menjadi 1 lira, tetapi dalam tujuh tahun nilai tukar lira hampir 700 persen mengalami pelemahan.

“Persoalan itu ada di fundamental ekonominya, dan mata uang yang digunakan sebagai alat tukar itu yang menjadi persoalan bukan dari sisi pencatatan atau dari sisi nominal” imbuhnya.

Menurutnya, Indonesia secara fundamental ekonominya rapuh, karena sangat bergantung pada impor, utang luar negeri, dan aliran modal asing sangat besar, sehingga bisa berdampak pada nilai rupiah.

“Persoalan ketidakstabilan mata uang ini fundamentalnya harus di selesaikan, nilai tukar atau mata uang itu sendiri yang harus diubah jadi mata uang yang lebih stabil. Bukan mata uang yang tidak berbasis satu komoditas yang memiliki nilai yang tinggi,” tegasnya.

Keunggulan Emas dan Perak

Ishaq mengatakan, emas dan perak mempunyai banyak keunggulan. Karena menurutnya, komoditi emas dan perak berlaku universal, orang yang diberi rupiah belum tentu menerima, namun ketika diberi emas pasti diterima. 

“Saya punya banyak studi yang gambarkan bahwa ketika inflasi mata uang emas sangat stabil," imbuhnya.

Ishaq menegaskan bahwa ada satu bentuk proteksi sistem global untuk menghambat kembalinya pengunaan mata uang emas dan perak yang secara ekonomi itu sangat stabil dan sangat menguntungkan bagi perekonomian suatu negara dan masyarakat global. 

“Kita lihat di laporan IMF (International Monetary Fund) ada semacam regulasi yang membatasi melarang anggotanya menggunakan standar emas,” imbuhnya.

Ishaq mengatakan bahwa kendala utama ada pada sistem yang sekarang ini, sistem ini menghambat kembalinya mata uang yang benar menurut Islam dan lebih rasional dari sisi ekonomi.

“Sistem kita atau negara sesuai dengan syariat Islam otomatis akan di adopsi sebagai mata uang negara, dan ini akan menguntungkan bukan hanya muslim tapi juga nonmuslim, bukan hanya Indonesia tapi juga negara-negara lain,” pungkasnya.
[] Sri Purwanti

Posting Komentar

0 Komentar