Pandangan Islam dalam Isu Kontroversi Jilbab


Di tengah banyak problem akut yang mendera bangsa ini, tiba-tiba mencuat isu jilbab. Tepatnya isu tentang jilbab di SMKN 2 Padang, Sumatra Barat. Isu ini menjadi isu nasional. Mengalahkan isu-isu besar. Isu “Jilbab Padang” mencuat saat ada orangtua salah satu siswi non Muslim yang keberatan putrinya “dipaksa” memakai jilbab di sekolahnya.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi, sekolah di Kota Padang memang ada aturan berpakaian Muslim. Namun, aturan itu dikhususkan bagi murid yang beragama Islam. “Dalam aturan itu, dijelaskan bagi siswi Muslim wajib menggunakan jilbab. Namun, bagi siswi non Muslim, aturan itu tidak berlaku. Pakaian siswi non Muslim itu harus sopan sesuai dengan norma sopan santun jika tidak menggunakan jilbab,” ujar Habibul. Habibul mengatakan, aturan wajib jilbab tetap dipertahankan karena memiliki nilai positif. Aturan bagi siswi yang Muslim itu sudah diberitahu sejak pertama masuk sekolah. Orangtua murid juga memberikan tanda tangan persetujuan saat baru pertama kali mendaftar (Kompas.com, 25/1/2021).

Eks Wali Kota (Walkot) Padang Fauzi Bahar juga mengatakan aturan yang mewajibkan siswi di sekolah negeri berpakaian Muslimah bukan hal baru. Fauzi menga­takan aturan itu dibuat justru untuk melindungi kaum perempuan. “Itu sudah lama sekali. Kok baru sekarang di­ributkan? Kebijakan 15 tahun yang lalu itu,” kata Fauzi Bahar (Detik.com, 23/1).

Dengan memperhatikan fakta di atas, isu “Jilbab Padang” hanyalah politisasi. Lagi-lagi tujuannya untuk memojokkan Islam dan kaum Muslim. Senyatanya, ini adalah kasus kecil yang dibesar-besarkan oleh se­jumlah pihak. Termasuk para pejabat negara. Tak hanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang lantang ber­suara. Menko Polhukam Mahfud MD juga turut berkomentar. Yang paling ribut tentu saja kalangan para pembenci Islam. Peng­idap islamophobia. Mereka inilah yang sering teriak-teriak intoleran kepada kaum Muslim jika “korban”-nya non Muslim. Sebaliknya, mereka mingkem saat banyak tindakan intoleransi yang korbannya adalah kaum Muslim. 

Komentar Mendikbud Nadiem juga aneh. Ia tiba-tiba bersuara lantang. Ia menuding kasus “Jilbab Padang” sebagai bentuk intoleransi. Ia menyebut perkara tersebut tak hanya melanggar undang-undang, namun juga nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika (Cnnindonesia.com, 24/1/2021).

Padahal, pada saat yang sama, banyak kasus di dunia pendidikan yang sejatinya lebih layak dia urusi. Misalnya saja, kasus seks bebas di kalangan remaja, termasuk pelajar. Dalam sebuah riset tahun lalu, sebanyak 33% remaja (termasuk pelajar), telah melakukan hubungan seks pranikah (Liputan6.com, 19/7/2019). Belum lagi problem pendidikan daring selama masa Covid-19 ini, yang tentu membutuhkan solusi dan terobosan. Inilah yang seharusnya menjadi fokus Mendikbud.

Di dalam Islam, lelaki Muslim maupun wanita Mus­limah yang telah dewasa wajib menutup aurat. Ke­wajiban menutup aurat ini telah disebutkan di dalam al-Quran. Di antaranya QS al-A’raf: 26. 

Rasulullah saw., antara lain, bersabda:

إِنَّ الجَارِيَةَ إذَاحاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أنْ يُرَى مِنْها إلاَّ وَجْهُهَا وَيَدَاها إلىَ الْمِفْصَلْ

Sungguh seorang anak pe­rempuan, jika telah haid (balig), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan (HR Abu Dawud).

Kewajiban memakai keru­dung tertuang dalam firman Allah SWT  (QS an-Nur [24]: 31). Dalam ayat ini, terdapat kata khumur yang merupakan bentuk jamak (plural) dari kata khimar. Khimar adalah apa saja yang dapat menutupi kepala.

Adapun kewajiban berjilbab terdapat dalam QS al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini terdapat kata jalabib yang merupakan bentuk jamak (plural) dari kata jilbab. Secara bahasa, di dalam kamus Al-Muhith dinyatakan bahwa jilbab itu seperti sirdab (terowongan) atau sinmar (lorong), yakni baju atau pakaian longgar bagi wanita selain baju kurung atau kain apa saja yang dapat menutup pakaian kesehariannya seperti halnya baju kurung.

Dalam Islam, non Muslim yang hidup sebagai warga negara Khilafah (ahludz dzimmah) dibiarkan memeluk aqidah dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Begitu juga dalam hal makanan, minuman dan pakaian. Namun demikian, me­reka terikat dengan dua batasan. Pertama: Batasan menurut agama mereka. Kedua: Batasan yang ditetapkan oleh syariah, yaitu hukum-hukum kehidupan umum yang mencakup seluruh rakyat, baik Muslim maupun non Muslim, untuk laki-laki dan perempuan.

Jadi pada dasarnya pakaian mereka dalam kehidupan umum adalah sama dengan perempuan Muslim. Fakta sejarah menyata­kan bahwa sepanjang masa Khilafah, para wanita baik Muslimah maupun non Muslimah mengenakan jilbab.

Hikmah:

Rasulullah saw. bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya tunduk pada apa saja yang aku bawa (al-Quran dan as-Sunnah, red.). (Ibnu Bathtah, Al-Ibanah al-Kuba, 1/298).[]

Oleh: Puri Pratitis

Posting Komentar

0 Komentar