Merenda Nalar di Balik SKB 3 Menteri


“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka'. Yang demikian supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.”

Ayat di atas merupakan terjemahan QS. Al-Ahzab: 59. Ayat tentang jilbab tersebut jika dikaitkan dengan kewajiban muslimah, sungguh jilbab dalam Islam adalah mulia. Namun, kemuliaan jilbab seolah menjadi momok pengekang kaum wanita saat ini. Anjuran mengenakannya kerap kali dikatakan sebagai bentuk intoleransi.

Hal ini seperti apa yang terjadi beberapa waktu lalu sebuah video yang memperlihatkan percakapan antara orang tua murid dengan pihak SMKN 2 Padang terkait adanya kewajiban memakai jilbab di lingkungan sekolah viral di media sosial.

Dalam video itu, terdengar orang tua murid tengah menjelaskan bahwa ia dan anaknya merupakan non Muslim, sehingga ia meminta toleransi kepada pihak sekolah untuk tidak menggunakan jilbab (Kompas.com, 24/01/2021).  

Buntut dari mengemukanya persoalan penggunaan jilbab ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan ultimatum kepada seluruh pemerintah daerah dan sekolah negeri agar mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

"Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang atribut tersebut (kekhususan agama) paling lama 30 hari sejak SKB ini ditetapkan," katanya dalam konferensi pers daring yang disiarkan dalam YouTube Kemendikbud, Rabu (3/2).

Perintah tersebut diungkapkan berdasarkan surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Nadiem bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas siang ini.

Melalui SKB itu, ketiganya melarang semua sekolah negeri di penjuru daerah, kecuali Provinsi Aceh, membuat aturan yang melarang atau mewajibkan siswa dan guru memakai seragam dengan kekhususan agama (IKNnews.id, 03/02/2021)


Sekulerisasi di Balik SKB

Bentuk kebijakan ini merupakan cerminan pendidikan yang makin mengarah kepada sekular yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Sebagaimana cuitan Tengku Zulkarnain: “Semuanya bebas memakai seragam yang mereka pilih. Hmm, sekuler dong. Bapak 3 menteri yang keluarkan SKB soal pakaian seragam di sekolah negeri, apakah menekankan pelajar puteri memakai jilbab di sekolah melawan dan bertentangan dengan tujuan pendidikan di NKRI. Bukankah puteri muslimah yang berkerudung adalah upaya menjadi taqwa? Kenapa dilarang?”

Ia melanjutkan, mewajibkan siswi muslimah berjilbab adalah dalam rangka mendidiknya kelak dewasa menjadi insan yang bertaqwa. Kenapa dilarang? Itukan upaya? “Sama dengan melarang siswa merokok, biar dia jadi baik kelak. Apakah mesti dibiarkan siswa memilih mau merokok atau tidak tanpa paksaan?” ucap Tengku.

Lembaga pendidikan yang mewajibkan kewajiban seperti berpakaian sesuai syariat bagi muslim dan muslimah adalah bagian dari pendidikan karena pendidikan harusnya dilandasi kepada agama karena merupakan asas dari perilaku apalagi masyarakat yang tinggal di negeri ini mayoritas penduduknya beragama Islam. 

Namun karena sejak awal sistem di negara ini telah menganut paham sekuler maka sangat terlihat sejengkal demi sejengkal, negara ini akan menghapus syariat Islam. Mulai pemisahan agama melalui pelarangan jihad dan khilafah di bidang politik dan pemerintahan, masalah poligami, perubahan hukum waris, dan terkini adalah masalah jilbab.

Dengan adanya SKB ini, syariat Islam dalam hal ini jilbab menjadi terancam. Sekularisme telah merampas hak seorang muslimah untuk menjalankan aturan Sang Pencipta.

Padahal Rasulullah Saw. yang telah mengingatkan akan bahaya sekularisme sebagaimana sabdanya: “Tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia bergantung pada tali berikutnya. Yang paling awal terputus adalah hukumnya, dan yang terakhir adalah shalat.” (HR Ahmad).


Jilbab dalam Kehidupan Masyarakat Islam

Di dalam Islam tiap muslimah diwajibkan untuk mengulurkan jilbab dan khimar. Tak ada selisih pendapat para ulama mengenai kewajiban jilbab bagi seorang muslimah. Sehingga persoalan ini bukanlah perkara mubah yang di dalamnya terdapat pilihan memakai atau menanggalkan. 

Adapun warga non Muslim di dalam Islam yang berstatus sebagai ahlu dzimmah (warga negara khilafah) dibiarkan untuk memeluk dan menjalankan sesuai aqidah dan keyakinan mereka masing-masing. Begitu pun dalam hal pakaian, minuman dan makanan dalam batas yang diperbolehkan syara’ dalam kehidupan umum.

Namun demikian, mereka terikat dengan dua batasan. Pertama: Batasan menurut agama mereka. Pakaian sesuai agama mereka yaitu pakaian rahib dan pendeta mereka. Laki-laki dan perempuan non Muslim ini boleh mengenakan pakaian ini. Kedua: Batasan yang ditetapkan oleh syariah, yaitu hukum-hukum kehidupan umum yang mencakup seluruh warga negara, baik muslim maupun non Muslim, laki-laki dan perempuan.

Jadi pada dasarnya pakaian perempuan dalam kehidupan umum adalah sama. Ketentuan pakaian dalam kehidupan umum ini berlaku atas seluruh individu warga negara kecuali pakaian yang sesuai agama mereka. Selain itu, mereka wajib menutup aurat, tidak tabarruj dan wajib mengenakan jilbab dan kerudung. 

Fakta sejarah menyatakan bahwa sepanjang masa Khilafah, para wanita baik Muslimah maupun non Muslimah mengenakan jilbab. Sebagian kampung yang di situ ada Muslimah dan non Muslimah, pakaian mereka tidak bisa dibedakan. Inilah hal yang bisa menunjukkan bahwa pakaian perempuan dalam kehidupan umum diatur sesuai syariah. Wallahu a’lam bisshowab.[]

Oleh: Jumarni Dalle
Anggota Komunitas Pecinta Al-Qur’an

Posting Komentar

0 Komentar