Menikah Tak Sekedar Cinta Namun Perkara Iman


Sebagai perempuan pastinya takut jika telat nikah. Takut dikatakan perawan tua. 
Apalagi di desa-desa yang notabene teman teman pada nikah umur belasan tahun. 

Bagi saya menikah itu perkara yang sakral. Tidak boleh sembarangan menerima lamaran laki laki. Harus mempersiapkan bekal baik fisik, mental, spiritual dan modal tentunya. Walaupun kita seorang perempuan juga harus mempersiapkan segalanya. Terutama ilmu setelah menikah. Ilmu menjadi seorang istri. Ilmu menjadi ibu dari anak-anak. Dan terutama ilmu memasak. Bagi saya sangat penting juga karena memasak itu tugas istri. 

Dari ilmu yang saya pelajari. Dengan menikah maka syurga seorang istri berada pada ridha suami. Maa syaa Allah. Mudahnya meraih surga bagi perempuan yang sudah menikah. Pikir saya. Tapi setelah menjalani maka kita akan merasakan nikmatnya ombak yang menghantam. Dan tetaplah pada tujuan awal menikah yaitu meraih ridha Allah. Menyempurnakan separuh agama. 

Nah, lalu bagaimana dengan pernikahan yang dilakoni oleh sepasang mempelai yang bisa dikatakan masih "bocah" menikah. Maa syaa Allah. Dorongan gharizah nau' yaitu dorongan untuk melestarikan jenis sudah menggelora dalam jiwa pemuda pemudi yang baru mekar. Padahal untuk mental, fisik dan spiritual mereka masih belum stabil. 


Respon Pemerintah atas Kasus Aisha Wedding

Merdeka.com (11/2/2021) melansir, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mencegah pernikahan dini. Bintang yakin, dengan adanya dukungan yang penuh dari masyarakat dan kementerian lainnya, maka permasalahan perempuan dan anak, termasuk pernikahan dini bisa ditekan jumlahnya.

"Ketika kita ada gerakan bersama dan bersinergi bersama, saya yakin permasalahan bangsa bisa kita selesaikan lebih baik lagi. Tentunya tidak terlepas dari dukungan media," kata Bintang saat media gathering KemenPPPA, Kamis (11/2).

Sebelumnya, ramai di media sosial terkait wedding organizer bernama Aisha Wedding yang mempromosikan pernikahan dini. Saat ini, kasus tersebut sedang diusut oleh kepolisian. Selain itu, website Aisha Wedding juga sudah diblokir oleh Kemenkominfo. Bintang pun berharap, tidak ada lagi kasus serupa.

"Kami sudah koordinasi dengan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dan meminta Kemenkominfo untuk memblokir website atau akun Aisha Wedding," ujarnya.

Seperti yang diketahui, pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehingga, kata Bintang, promosi pernikahan dini tersebut dianggap telah melanggar dan mengabaikan pemerintah dalam upaya melindungi dan mencegah anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.

"Tindakan ini melawan hukum, melangggar Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Perkawinan Anak dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang," kata Bintang.

Dengan tindakan penanganan yang langsung dilakukan dengan cepat oleh KemenPPPA, harapannya kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak yang mempromosikan atau mengkampanyekan pernikahan dini.

"Dari kasus Aisha Weding ini, banyak gerakan teman-teman individu maupun NGO (Non Government Organization) yang menyatakan komitmennya menggelorakan pencegahan perkawinan anak," ujarnya.
Sementara itu, dalam upaya pencegahan pernikahan dini, sejak tahun 2019, KemenPPPA sudah menginiasi gerakan bersama pencegahan perkawinan anak.

"Kami bersama pemerintah bersama stakeholder yang ada telah melakukan sosialisasi dan pencegahan perkawinan anak. Gerakan tersebut sedang intensif kita lakukan sampai di tingkat desa," ujarnya.

Wah ternyata di balik pernikahan dini anak pihak-pihak yang menggelorakan. Yang pasti pihak ini bertentangan dengan pemerintah yang mencegah pernikahan dini.

Dengan mengerahkan menteri-menterinya. Pemerintah telah memberikan perhatian khusus bagi perempuan dan anak-anak, serta program kesehatan reproduksi. 

Bappenas.go.id (29/2/21) melansir, untuk memastikan akses universal terhadap informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi (kespro), terutama untuk perempuan dan anak, Pemerintah Indonesia bersama United Nations Population Fund (UNFPA) telah menandatangani Rencana Aksi Program Kerja Sama atau Country Programme Action Plan (CPAP) 2021-2025 senilai USD 27,5 juta. Sebagai koordinator pelaksana, Kementerian PPN/Bappenas akan menjabarkan CPAP 2021-2025 menjadi rencana program tahunan yang akan dilaksanakan kementerian/Lembaga, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan pentingnya akses universal terhadap informasi dan layanan kespro sebagai salah satu langkah implementasi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. “Pemerintah menyambut baik kelanjutan program kerja sama dengan UNFPA yang akan berkontribusi signifikan dalam pencapaian target prioritas nasional, khususnya terkait perempuan dan anak. Kerja sama RI-UNFPA selama lima tahun ke depan akan berfokus pada isu-isu yang sangat sensitif namun juga sangat penting untuk menjadi perhatian seperti kesehatan ibu, Keluarga Berencana, kekerasan berbasis gender, dan dinamika kependudukan. Program kerja sama ini akan terus menghasilkan berbagai inovasi dan praktik baik untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti yang menjadi daya ungkit dalam percepatan pencapaian target pembangunan,” ujar Menteri Suharso usai menandatangani dokumen CPAP 2021-2025.

Dari sini kita bisa memahami semua yang dilakukan pemerintah dalam sistem kapitalisme adalah orientasi materi/keuntungan. 


Menikah dalam Pandangan Islam

Menikah adalah ibadah, bagian dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Perintah menikah dapat dijumpai dalilnya dalam Al Quran maupun Hadits.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. an-Nur: 32)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda: “Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.”

Menikah merupakan perbuatan yang mulia jika dilandasi keimanan (kesadaran manusia terhadap hubungannya dengan Allah). Menikah bukan sekedar persoalan cinta antara suami-istri, melainkan kepatuhan seorang hamba terhadap aturan Ilahi. 

Menikah adalah bentuk pemenuhan salah satu naluri manusia, yakni naluri melestarikan jenis. Apabila seorang laki-laki maupun perempuan telah mampu (lahir dan batin) untuk menikah, maka harus disegerakan. Islam tidak memberikan batasan minimal maupun maksimal usia calon mempelai. 

Dalam sistem Islam, perempuan dan laki-laki non mahram diatur interaksinya. Sehingga, benih-benih asmara yang bersemai sebelum pernikahan bisa diminimalisir. Berbeda jauh dengan sistem hidup hari ini yang sangat bebas dan membolehkan apapun asalkan membuat hati senang.[]

Oleh: Ummu Ahsan

Posting Komentar

0 Komentar