Mengkritisi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)


Presiden Joko Widodo mengakui dengan diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif. Hal itu disampaikan melalui kanal berbagi video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021). 

Ia mengatakan bahwa yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi covid-nya tetap naik. 

Karena itu Joko Widodo meminta, ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangannya (kompas.com, 31/1/2021).

"Februari 2021 ini pemerintah akan semakin menggencarkan program vaksinasi Covid-19. Kegiatan ini akan dibarengi dengan kebijakan pengendalian Covid-19," kata Jokowi. Dengan kebijakan pengendalian dan program vaksinasi ini, diharapkan penyebaran covid-19 bisa turun dan perekonomian kembali membaik (cnbcindonesia.com, 31/1/2021).

Mengamati fakta tersebut, kesalahan terbesar pemerintah terletak pada cara pandang terhadap pandemi hanya sebatas perkara teknis dan saintifik. Hal ini terbukti dari Presiden Jokowi yang mengatakan lonjakan kasus baru di tengah kebijakan PPKM sebagai persoalan implementasi PPKM, serta pernyataan Presiden yang akan mengatasi pandemi dengan mengandalkan program vaksinasi. Sementara vaksin belum terbukti efektif sebagai pemutus rantai penularan, hanya efektif mencegah sakit bila terinfeksi dan saat sakit tidak sampai parah. 


Kelalaian Negara dalam Pandangan Islam 

Memperhatikan hal ini, pandemi covid-19 ini bukan hanya perkara teknis dan saintifik. Pandemi ini merupakan perkara yang bersifat paradigmatis ideologis, terstruktur, hasil dari penerapan sistem politik demokrasi dan sistem kapitalisme. 

Kelalaian ini telah memberikan peluang wabah masuk ke Indonesia dengan impor dan berlanjut pada pandemi covid-19 yang berlarut-larut. Maka dari itu, masyarakat menanggung beban kehidupan dengan krisis ekonomi dan sosial yang berkepanjangan. 

Jumlah yang terinfeksi tercatat sudah melewati angka satu juta. Ratusan ribu jiwa meninggal dan termasuk tenaga kesehatan. Pemerintah sudah seharusnya mengevaluasi berbagai kelalaian dan abainya negara selama ini. Dengan cara memutuskan mata rantai penularan melalui aturan Islam. 


Islam Solusi dalam Menuntaskan Pandemi 

Sungguh benar-benar ironis, sejak dunia dikooptasi sistem sekuler kapitalisme neoliberal, rasa kemanusiaan memang kian hilang. Potret negara pengekor dan miskin seperti Indonesia, semakin abai mengurus rakyat. Rakyat berjibaku melawan kemiskinan di tengah-tengah pandemi Covid-19. 

Kondisi hari ini sangat berbeda jauh dengan kondisi masyarakat saat negara Islam menaungi kehidupan. Dunia betul-betul dalam keberkahan dan kedamaian, sebab penerapan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan. 

Saat itu, negara Islam memfungsikan diri sebagai pelindung dan pengurus rakyat dengan layanan terbaik dan prima. Terkhusus dalam aspek jaminan kesehatan. 

Pertama, sejak awal virus mewabah, Islam mengajarkan untuk melakukan karantina. Seperti dulu saat Rasulullah masih hidup, beliau melarang umatnya untuk memasuki wilayah yang terkena wabah, entah itu lepra, pes, maupun penyakit menular lain. 

Beliau memastikan dengan mendirikan tembok di sekitar wilayah yang terkena wabah dan menjanjikan pada mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah, sedangkan pada mereka yang melarikan diri dari wilayah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. 

Pada saat diisolasi, orang yang terpapar wabah diperiksa secara detail, kemudian dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan memonitor ketat. Para penderita baru dibolehkan meninggalkan ruang isolasi ketika dinyatakan sudah sembuh total. 

Kedua, Islam memberikan panduan untuk senantiasa disiplin melakukan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) dan 3T (testing, tracing, and treatment)   sebagaimana jamak kita ketahui. Sudah seharusnya dilakukan otoritas terkait untuk melakukan pengujian, pelacakan, kemudian langkah pengobatan atau perawatan kepada orang yang terjangkit Covid-19. 

Solusi negara Islam yang mandiri ini seharusnya dioptimalkan seraya pemerintah berusaha dalam pengadaan vaksin yang utamanya benar-benar halal, aman, efektif, dan efisien serta dalam menetapkan kebijakan-kebijakan lain. Tidak hanya mengandalkan vaksinasi dan PPKM sebagai satu-satunya solusi, dan cenderung mengabaikan upaya-upaya lain yang penting dan mendesak untuk menghentikan Covid-19. Wallaahu a'lam bish-shawwab.[]

Oleh: Fitria Zakiyatul Fauziyah Ch
(Mahasiswi STEI Hamfara Yogyakarta)

Posting Komentar

0 Komentar