Mencegah Perampokan Harta Negara


Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) orde baru Fuad Bawazier menceritakan, 50 tahun lalu pendapatan perkapita penduduk Indonesia setara dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Malaysia, Thailand bahkan Cina. Namun sekarang, Indonesia jauh tertinggal. Padahal Indonesia memiliki keunggulan di bidang sumber daya alam. Indonesia dililit kemiskinan kronis; pengangguran, gizi buruk, malnutrisi, pramuwisma, akses terhadap air bersih dan listrik, buta huruf dan sebagainya.

Usut punya usut, ternyata sumber alam Indonesia dijarah kapital raksasa melalui berbagai mekanisme sistematik. Hal ini terlihat dari besarnya persentase kepemilikan asing di sektor pertambangan, industri, keuangan dan sektor vital lainnya. Indonesia pun laksana sapi perah dan meninggalkan sedikit untuk rakyat; limbah, wabah dan kemiskinan berkelanjutan.

Munculnya para kapital raksasa di Indonesia dimulai dari terbentuknya penguasa pro-pengusaha. Kita mengenal istilah mafia berkeley (ekonom binaan Amerika Serikat) yang memang disisipkan di setiap kabinet pemerintah Indonesia. Sejak awal tim ekonomi ini menghamba pada instruksi dan resep-resep internasional serta menjadi corong kepentingan kapital asing. Melalui jaringan internasional yang kuat seperti IMF, Bank Dunia, USAID dan Bank Pembangunan Asia, tim ekonomi ini mendesaign berbagai kebijakan yang pro-asing.

Mengalirnya aset negara ke luar negeri bisa melalui berbagai macam cara di antaranya, pertama: privatisasi. Di masa orde baru, tim ekonomi ini telah mengeluarkan UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Secara esensi, undang-undang ini mengizinkan asing ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sumber alam Indonesia.

Sejak itu, Freeport resmi mendapatkan gunung tembaga Grasberg di Papua Barat. Dengan demikian, pemerintah kehilangan puluhan triliun tiap tahun. Tahun 2002 keuntungan bersih perusahaan itu Rp 1,27 triliun, menjadi Rp 1,63 triliun pada 2003 dan naik drastis menjadi Rp 9,34 triliun pada tahun berikutnya. Keuntungan yang dilaporkan itu pun lari ke Amerika.

Selain itu, sebuah konsorsium AS/Eropa mendapatkan nikel, Alcoa mendapatkan bagian terbesar bauksit, perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Prancis mendapatkan hutan tropis Sumatera. Di masa reformasi, raksasa-raksasa multinasional semakin tumbuh bak jamur di musim hujan. PT Newmont Nusa Tenggara resmi memiliki tambang tembaga batu hijau dengan produksi pertahun mencapai 245 ribu ton tembaga dan 18 ton emas. Kelian Equatorial mendapatkan tambang emas dan perak di wilayah Kalimantan Timur dan Indomure Mine di Kalimantan Tengah.

Hingga kini, agenda privatisasi terus digencarkan. Berbagai regulasi liberalistik lain terus ditelurkan di antaranya UU Sumber Daya Air, UU Kelistrikan, UU Migas dan sebagainya. Undang-undang inilah yang membuat penjarahan itu sah secara hukum. Atas nama investasi, Indonesia dipaksa melegalisasi penjarahan SDA oleh para investor. Bahkan dalam skema kontrak investor migas, pemerintah RI-lah yang harus menanggung seluruh biaya produksi dan cost recovery investor.

Kedua: utang luar negeri. Utang luar negeri merupakan metode ampuh para kreditor raksasa untuk menguasai SDA Indonesia sekaligus menggali keuntungan finansial dari poyek dan bunga utang. Hingga kini Indonesia terperosok dalam jebakan utang luar negeri sehingga pemerintah selalu bergantung pada asing.

John Perkins dalam bukunya Confession of Ecnomic Hit Man mengungkapkan timnya bekerja untuk meyakinkan pemerintah Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh utang luar negeri. Persyaratan yang diajukan adalah agar pemerintah Indonesia menggunakan perusahaan rekayasa dan konstruksi dari Amerika Serikat. Dana utang luar negeri Indonesia tidak ditransfer ke rekening pemerintah namun langsung dari Washington ke perusahaan-perusahaan rekayasa dan kontruksi tersebut. Pada akhirnya, beban cicilan pokok, bunga utang termasuk biaya mark up dan korupsi menjadi tanggungan rakyat.

IMF juga memaksa pemerintah menasionalisasi utang para konglomerat. Melalui Lol yang ditandatangani Presiden Soeharto pada 15 Januari 1998, IMF mendapatkan komitmen pemerintah untuk mengambil-alih seluruh utang konglomerat domestik dan luar negeri yang dituang dalam Kepres Nomor 24, 26 dan 27 bulan Januari 1998. Kepres inilah yang menjadi landasan hukum penjaminan pemerintah atas segala kewajiban pembayaran bank umum dan program penyehatan perbankan nasional.

Berdasarkan landasan hukum inilah, BI mengucurkan dana BLBI kepada jaringan perbankan nasional yang pada akhirnya merugikan negara dalam nominal yang sangat besar. Dari total Rp 144,5 triliun yang dikucurkan BI, 95,7% bocor kepada para konglomerat hitam. Dan di masa Megawati, tiba-tiba para konglomerat itu mendapat tanda lunas utang dengan munculnya skema perjanjian yang disebut Master of Settlement and Acquisition Agreement. Mereka mendapat jaminan bebas hukum asal syarat sudah dipenuhi secara tuntas. Uang negara melayang, sementara rakyat dipaksa membayar skandal BLBI ini dalam bentuk obligasi hingga 2030 mendatang.

Ketiga: pasar bebas. Pasar bebas membuka peluang masuknya modal dan produk dari negara-negara lain dari yang sebelumnya terproteksi. Faktanya yang terjadi bukanlah persaingan, tapi dominasi negara-negara kaya terhadap negara miskin. Dengan demikian negeri-negeri miskin semakin sulit membebaskan diri dari belenggu kapital raksasa.


Kacamata Islam

Sikap pragmatisme dan ketamakan penguasa yang hanya mengejar kedudukan dan keuntungan materi membuat mereka mudah ditundukkan oleh kepentingan asing baik dengan jalan ditekan maupun disuap. Bahkan mereka sendirilah yang mengemis kepada asing agar diberikan bantuan meski konsekuensinya negara harus digadaikan.

Telah nyata bahwa lembaga-lembaga keuangan internasioanl merupakan serigala berwajah domba. Lembaga-lembaga ini merupakan penjahat dunia yang memberikan jalan atas perampokan kekayaan alam. John Perkins mengakui bahwa korporat jahatlah yang menjadi penguasa dunia dan biang dari segala kerusakan di dunia. Proyek-proyek yang mereka danai sepintas tampaknya demi kepentingan rakyat miskin, padahal demi kepentingan korporatokrasi.

Karena itu, Indonesia membutuhkan rezim yang baik yang melahirkan sosok pemimpin bermental mandiri dan independen dari pengaruh dikte asing yang sekaligus akan memutus segala hubungan dengan lembaga-lembaga neokolonialis. Penerapan sistem pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab menjadi sesuatu yang mutlak. Aparat pemerintahan haruslah diisi dengan para professional, beretos kerja tinggi dan amanah sehingga berbagai penyelewangan tidak terjadi.

Potensi sumber daya alam Indonesia merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar. Namun dalam APBN porsinya sangat kecil. Hal ini disebabkan kepemilikan dan hasil SDA jatuh ke tangan swasta dan asing. Dalam konteks Islam, kekayaan SDA yang jumlahnya melimpah adalah harta milik umum sehingga tidak boleh diserahkan kepada swasta dan asing. Kekayaan SDA tersebut harus dikelola negara dan menyalurkan hasilnya kepada rakyat.

Dengan tegaknya kemandirian negara, hukum-hukum keuangan Islam, kepemilikan umum, dan pelarangan transaksi ribawi, maka tidak ada lagi jalan untuk merampok harta negara. Apabila terjadi pelanggaran, maka hukum akan tegas bertindak. []

Oleh: Fitria Osin

Posting Komentar

0 Komentar