Koruptor, Investor dan Industri Politik


Lembaga Tranparansi Internasional-Indonesia melaporkan tingginya tingkat korupsi di negeri ini. Laporan tersebut menyebutkan bahwa inisiatif suap justru lebih banyak dilakukan oleh aparat pemerintahan. Lembaga peradilan adalah yang paling tinggi tingkat inisiatif meminta suap hingga mencapai 100%. Lebih dari 4 dari 10 keluarga di Indonesia harus menyuap demi memperoleh keadilan. Bea cukai berada di urutan kedua dengan tingkat inisiatif suap 95%, disusul imigrasi 90%, BPN 84%, polisi 78% dan pajak 76%.

Dipemda, Disnaker menduduki peringkat wahid paling korup dengan tingkat inisiatif suap hingga 84%, lalu dinas Kimpraswil 82% serta pengurusan izin usaha 82%. Begitulah karikatur birokrasi Indonesia. Ibarat mobil yang tidak bisa berjalan tanpa bensin, hampir seluruh urusan di negeri ini akan sulit tanpa uang pelicin.

Tekad dari berbagai kalangan untuk memberantas korupsi rasanya tidak mengurangi kecepatan laju korupsi. Justru koruptor di negeri ini kian menyebar dari pusat hingga pelosok. Jadilah Indonesia korupsi berjamaah. Pemerintah Indonesia tidak sungguh-sungguh sedang berperang dengan koruptor sekalipun telah banyak instrumen politik yang dikeluarkan. Sejak reformasi saja, telah keluar 2 TAP MPR, 5 UU dan PP, 1 Kepres dan Inpres. Bahkan meskipun kinerja KPK dinilai prestatif, Indonesia tetap negara paling koruptif. Satu per satu kasus korupsi mencuat ibarat puncak gunung es yang terus meleleh.

Sejauh ini, aksi pemberantasan korupsi hanya dijadikan alat politik rezim untuk meredam amarah rakyat akibat merebaknya korupsi dan/atau melumpuhkan rival politik.Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi dinilai masih menggunakan sistem tebang pilih: lawan dibasmi, kawan dilindungi.

Ada dua hal yang mendasari mengapa akhirnya korupsi sulit dieliminir. Pertama, menurut logika para elit, politik dan kekuasaan dipandang sebagai lahan basah yang dapat dijadikan mesin pencetak uang. Maka tak heran bila kemudian panggung politik melahirkan para OBK (Orang Baru Kaya). Dengan mainstream seperti ini, akhirnya politik diposisikan sebagai top gainer investment yang menjanjikan return bagi para politisinya. Politik pun diindustrialisasi dengan motif profit, bukan lagi bertujuan untuk mengatur urusan rakyat dan mensejahterakan mereka.

Sebagaimana seorang investor yang mengharapkan capital gain atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan, para politisi juga berusaha men-hedge dana yang kadung keluar dari saku mereka. Konsekuensinya, dalam masa jabatannya mereka akan berusaha semaksimal dan sesingkat mungkin untuk mengembalikan dana investasi tersebut. Maka tidak dapat berharap para elit akan mengurusi kepentingan rakyat karena alasannya seragam; tiga tahun pertama sibuk mengembalikan utang atas modal kampanye dan dua tahun berikutnya sibuk mempersiapkan Pemilu.

Masih dalam logika para elit, amanah kepemimpinan dan kejujuran cukup dalam tataran idealisme saja. Menghalalkan segala cara untuk meraih kepentingan politik adalah sebuah kewajaran. Lobi-lobi politik yang bermuara pada kesepakatan materi maupun jabatan politik adalah wajah lain dari tindak korupsi. Pemerintahan negeri ini diisi oleh personal-personal yang tidak bertakwa dan tidak amanah menjalankan tugas. Sebagus dan sebanyak apapun aturan yang dikeluarkan bila pelakunya tidak amanah maka aturan-aturan tersebut tidak akan berjalan efektif. Sesering apapun reformasi birokrasi dilakukan bila pelaksanya tidak bertakwa maka akan berujung pada kesia-siaan saja.

Negeri ini bisa belajar dari negeri kecil Hongkong dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Pemerintah memulainya dengan menjaring para aparat kotor mulai dari jaksa, hakim, polisi bahkan sekaligus anggota KPK. Bagaimana mungkin halaman bisa dibersihkan menggunakan sapu yang kotor? Bagaimana mungkin penyelesaian korupsi diharapkan dari pihak yang melakukan dan memelihara korupsi itu sendiri?

Oleh karena itu, hukum harus tegak atas para koruptor tanpa pandang bulu. Kejahatan sosial politik ini jangan diselesaikan secara politik pula. Reformasi birokrasi sebagai sebuah keputusan politik harus terbebas dari subordinasi dan kooptasi politik sehingga menghambat akses elit untuk mengeruk negara.

Kedua, penerapan sistem ekonomi kapitalistik telah mensuasanakan nilai-nilai keserakahan sehingga masyarakat menampilkan perilaku egoistik. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah namun masih menggunakan pendekatan fungsional dan instrumental saja sementara praktek korupsi sudah terjadi secara struktural dan sistemik. Maka langkah yang selayaknya ditempuh pemerintah adalah dengan mengganti corak pemerintahan ini.

Sudah menjadi keniscayaan dalam sistem politik kapitalis, penguasa dan pengusaha menjadi pilar penting dalam pemerintahan. Sistem corporate state semakin memperjelas fenomena ini. Posisi kuat para pemilik kapital mampu mengintervensi sekelompok orang bahkan negara sekalipun. Hubungan penguasa dan pengusaha ini yang kerap menimbulkan praktek suap dan korupsi.

Tidak rasional niat baik untuk memberantas korupsi tetapi masih menggunakan sistem demokrasi yang sangat mahal harganya. Proses Pemilu yang menjadi salah satu pilar demokrasi kerap digelar dengan biaya sangat besar.Lingkungan birokrasi pun semakin menyuburkan praktek korupsi di negeri ini. Maka tak ada jalan lain kecuali pemerintah bertekad untuk mengubah corak kenegaraan kapitalistik ini dengan sistem Islam yang akan membabat praktek korupsi dan pelakunya. Waallahu a’lam.[]

Oleh: Fitria Osin

Posting Komentar

0 Komentar