KH Najamuddin Ramli Nilai Perpres RAN PE Berpotensi Picu Konflik



TintaSiyasi.com-- Mantan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Dr. Najamuddin Ramli menilai Peraturan Presiden No.7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat.

"Perpres Nomor 7 Tahun 2021 ini akan memicu konflik horizontal," tuturnya dalam Diskusi Online Media Umat: Menyoal Perpres Ekstremisme, Ahad (7/2/2021) di kanal Youtube Media Umat.

Menurutnya, jika Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Ekstremisme tersebut diberlakukan dan masyarakat dihimbau melaporkan yang diduga tindakan terkategori ekstremisme kepada polisi, maka, bisa terjadi konflik horizontal di masyarakat.

"Kalau semuanya di dorong oleh babinkantibmas ya, yang ada di desa itu atau kelompok-kelompok dusun itu babinkantibmas didorong semua di suruh melapor disuruh ini. Maka, akan terjadi nanti konflik secara horizontal," tuturnya.

"Kemudian kalau sudah seperti itu masyarakat sudah terbelah, ini kan teori komunis ini. Bagaimana membelah masyarakat supaya dapat di kendalikan. Apalagi membelah pemikiran masyarakat, perbedaan masyarakat," tambahnya

Ia menilai, pemerintahan sekarang ini secara terus terang memojokkan kaum Muslimin sampai kepada level paling bawah. Ia khawatir, kalau yg diterapkan adalah teori konflik di masyarakat, maka masyarakat akan takut untuk bersuara mengedepankan kebenaran. "Ya, saya kira janganlah terlalu seperti ini penguasanya, karena mengemukakan pendapat dijamin oleh konsitusi dasar kita," harapnya.

Lebih lanjut, ia menilai, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE tersebut lebih menyasar umat Islam, karena yang selalu di cap terorisme dan ekstremisme itu hanya umat Islam. "Ya, walaupun ada pernyataan-pernyataan pemimpin negara kita bahwa ekstremisme terorisme itu semua dilakukan oleh agama lain jadi tidak hanya sekedar Islam," imbuhnya.


Pengalihan Isu

Ia mengatakan Perpres Nomor 7 juga adalah sebuah pengalihan isu atas ketidakmampuan pemerintah mengelola pandemi dan juga ketidakmampuan pemerintah mengelola kesejahteraan rakyat

Apalagi, ungkapnya, belum lama ini secara beruntun ada beberapa menteri ditangkap terkait kasus korupsi. Di antaranya menteri Kelautan dan Perikanan Mentri Sosial yang mengorupsi dana fakir miskin. "Apalagi terlibat partai politik tertentu. Dan ini pengalihan isu," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar