Kebijakan Khilafah dalam Meningkatkan Sektor Pertanian

Masalah kebutuhan atas makanan merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Maka, dalam sistem Islam, sektor pertanian mendapatkan perhatian khusus dari negara/khilafah. Sejarah telah mencatat bagaimana sistem Islam mampu merealisasikan masalah swasembada pangan ini dengan baik. 

Dalam menjalankan politik pertaniannya khilafah akan melakukan kebijakannya, yakni: Pertama, kebijakan di sektor hulu guna meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan menggunakan sarana produksi pertanian yang lebih baik. Kebijakan pemberian subsidi untuk keperluan sarana pertanian akan diterapkan oleh khilafah. 

Dan diwan ‘atha (biro subsidi) dalam baitul mal akan menjamin semua kebutuhan para petani baik modal, peralatan, benih, teknologi, teknik budidaya, obat-obatan, research, pemasaran, informasi dan sebagainya, baik secara langsung atau semacam subsidi. Maka, seluruh lahan yang ada akan produktif. Negara pun akan membangun infrastruktur pertanian, jalan, komunikasi dan sebagainya sehingga arus distribusi lancar.

Ekstensifikasi pertanian dilakukan guna meningkatkan luasan lahan pertanian yang diolah. Negara akan menerapkan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya perluasan lahan pertanian dengan menjamin kepemilikan lahan pertanian yang diperoleh dengan jalan menghidupkan lahan mati (ihya’ul mawat) dan pemagaran (tahjîr) bila para petani tidak menggarapnya secara langsung. Rakyat pun akan diberikan tanah pertanian (iqtha’) yang dimiliki negara asalkan mampu mengolahnya.

Jika lahannya terbatas, khilafah akan membuka lahan baru, seperti mengeringkan rawa dan merekayasanya menjadi lahan pertanian lalu dibagikan kepada rakyat yang mampu mengolahnya, seperti yang  pernah dilakukan masa Umar bin Khathab di Irak. 

Negara pun akan menerapkan kebijakan yang dapat mencegah proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Daerah yang kurang subur bisa dijadikan area perumahan dan perindustrian. Jika ada lahan yang dibiarkan selama tiga tahun oleh pemiliknya, negara akan mengambil alih untuk diberikan kepada mereka yang mampu mengolahnya. Sabda Rasulullah SAW, “Siapa yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya dia menanaminya, atau hendaknya diberikan kepada saudaranya. Apabila dia mengabaikannya, maka hendaknya tanahnya diambil” (HR Bukhari).

Kedua, kebijakan di sektor industri pertanian. Khilafah akan mendorong berkembangnya sektor riil saja, sedangkan sektor non riil yang diharamkan seperti bank riba dan pasar modal tidak akan diizinkan untuk melakukan aktivitas. Khilafah pun akan menjaga stabilnya harga dengan menghilangkan  penyimpangan mekanisme pasar dari bentuk penimbunan, intervensi harga dan sebagainya. Dalam Islam juga tidak dibenarkan menimbun dengan menahan stok agar harganya naik. Sebagaimana yang dikatakan Abu Umamah al-Bahili, “Rasulullah SAW melarang penimbunan makanan” (HR al-Hakim dan al-Baihaqi).

Jika pedagang atau siapa pun menimbun, ia dipaksa untuk mengeluarkan barang dan memasukkannya ke pasar. Jika efeknya besar, pelakunya juga bisa dijatuhi sanksi tambahan sesuai kebijakan khalifah dengan mempertimbangkan dampak dari kejahatan yang dilakukannya.

Islam juga tidak membenarkan adanya intervensi terhadap harga. Sebagaimana sabda Rasul SAW, “Siapa saja yang melakukan intervensi pada sesuatu dari harga-harga kaum muslimin untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya dengan tempat duduk dari api pada Hari Kiamat kelak.” (HR Ahmad, al-Hakim, al-Baihaqi).

Negara pun akan menjaga keseimbangan harga. Jika terjadi ketidakseimbangan (harga naik/turun drastis), melalui lembaga pengendali seperti Bulog,  negara akan segera menyeimbangkannya dengan mendatangkan barang baik dari daerah lain. Seperti yang pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khathab ketika di Madinah terjadi musim paceklik. Ia mengirim surat kepada Abu Musa ra. di Bashrah yang isinya: “Bantulah umat Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam! Mereka hampir binasa.”

Beliau juga mengirim surat kepada ‘Amru bin Al-‘Ash ra. di Mesir. Kedua gubernur ini mengirimkan bantuan ke Madinah dalam jumlah besar, terdiri dari makanan dan bahan pokok berupa gandum. Bantuan ‘Amru ra. dibawa melalui laut hingga sampai ke Jeddah, kemudian dari sana baru dibawa ke Makkah (Lihat: At-Thabaqâtul-Kubra karya Ibnu Sa’ad, juz 3 hal. 310-317).

Dalam Akhbârul-Madînah, karya Abu Zaid Umar Ibnu Syabbh, Juz 2, hal 745, Ibn Syabbah meriwayatkan dari Al-Walîd bin Muslim Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, “Aku telah diberitahukan oleh Abdurahmân bin Zaid bin Aslam ra. dari ayahnya dari kakeknya bahwa Umar Radhiyallahu ‘anhu memerintahkan ‘Amr bin ‘Ash ra. untuk mengirim makanan dari Mesir ke Madinah melalui laut Ailah pada tahun paceklik.”  

Begitu juga dalam  Târîkhul Umam wal Muluk, Karya Imam ath-Thobariy, Juz 4, hal. 100, dinyatakan bahwa Abu Ubaidah ra. pernah datang ke Madinah dengan membawa 4.000 hewan tunggangan yang dipenuhi makanan. Umar ra.  lalu memerintahkannya untuk membagi-bagikannya di perkampungan sekitar Madinah. 

Jika pasokan dari daerah lain tidak mencukupi, itu bisa diselesaikan dengan kebijakan impor. Impor hukumnya mubah, karena masuk dalam keumuman kebolehan melakukan aktivitas jual beli. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 275 yang artinya, “Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba.” Ayat ini umum, menyangkut perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Itulah kebijakan khilafah dalam meningkatkan sektor pertanian sehingga keberlangsungan hidup rakyat akan terus terjaga.[]

Oleh: Ummu Nada, Aktivis Dakwah di Kota Depok

Posting Komentar

0 Komentar