Kapitalisme Pemicu Tingginya Angka Kekerasan Kepada Anak

Valentina Gintings, Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi.  Dia mengatakan bahwa berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi  3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual, angka ini tergolong tinggi. Oleh karena itu dalam menghadapi new normal ini, kita harus pastikan angka ini tidak bertambah lagi dengan melakukan upaya pencegahan yang mengacu pada protokol penanganan anak korban kekerasan dalam situasi pandemi Covid-19. (kemenpppa.go.id, 23/6/2020)

Masih membekas dalam ikatan kita adanya seorang anak yang telah terbunuh ditangan ibu kandungnya di Banten. Dilansir dari cnnindonesia.com, (15/9/2020), pelaku menganiaya putrinya hingga berujung kematian itu karena kesal sang anak sulit menerima pembelajaran saat belajar daring. 

Ada lagi berita bahwa seorang wanita berinisial MAW (22) di Ende, Nusa Tenggara Timur, tega membunuh anak kandungnya yang masih berumur tiga bulan. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membunuh sang buah hati lantaran stres terhimpit ekonomi. Terlebih suaminya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek kini tak lagi mencari penumpang. Sang suami malah asik bermain game dan kartu. (merdeka.com, 19/10/2020)

Sebelum pandemi saja kekerasan terhadap anak kerap kali terjadi ditambah dengan maraknya PHK di mana-mana akibat pandemi, tekanan sosial ekonomi seperti terlilit utang, rendahnya kemampuan ekonomi dan faktor lain. Semua itu dapat memicu tingginya tingkat stress pada orang tua. 

Pelampiasan stress yang paling mudah terjadi adalah kepada anak yaitu pihak yang lemah dan tidak berdaya. 


Pandangan Islam Tentang Anak

Anak adalah anugerah yang diberikan Allah Swt kepada  orang tuanya. Kehadiran anak disebut sebagai kabar gembira (QS. Maryam: 7), hiburan karena menyejukkan pandangan mata (QS Al-Furqan:74), dan perhiasan hidup di dunia (QS. Al-Kahfi:46). Apa artinya berumah tangga tanpa kehadiran anak? Pasti terasa ada yang kurang bukan?

Anak juga sebagai bukti kebesaran dan kasih sayang Allah Swt. Anak adalah calon pemimpin masa depan, penerus estafet dakwah dan pewaris harta orang tua, tetapi juga sekaligus ujian (QS. At-Taghabun:15).

Dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda rasulullah Saw., ”Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat (ditinggikan) derajatnya di jannah (syurga)”. Lalu ia bertanya (terheran-heran), ”Bagaimana aku bisa mendapat ini (yakni derajat yang tinggi di surga)?”. Dikatakan kepadanya, ”(Ini) disebabkan istighfar (permohonan ampun) dari anakmu (kepada Allah) untukmu”.


Kapitalisme Pemicu Kekerasan Kepada Anak

Ekonomi kapitalisme yang berorientasi materi membuat negara berlepas tangan terhadap kesejahteraan warga negaranya. Kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang hanya menguntungkan sekelompok orang yakni para korporasi. 

Pasalnya para penguasa memberi jalan kepada para korporasi yakni swasta asing untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat yang seharusnya dikelola sendiri oleh negara. Akibatnya, negara gagal menyerap tenaga kerja lokal karena terikat dengan perjanjian-perjanjian masuknya tenaga kerja asing. Padahal pengelolaan mandiri oleh negaralah yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar dari kalangan warga negara.

Ditambah lagi masalah pajak yang makin membebani warga negara. Berbagai jenis iuran pelayanan publik seperti biaya kesehatan, biaya pendidikan yang tinggi juga menjadi beban ekonomi tersendiri bagi rakyat. 

Kondisi ini diperburuk dengan adanya pandemi yang membuat sebagian besar orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Meningkatnya beban hidup inilah yang mengakibatkan stress pada orang tua hingga menjadi alasan bagi mereka melakukan kekerasan pada anak. kondisi semacam ini tentu tidak akan terjadi jika Islam dijadikan sebagai standar kehidupan.


Khilafah Mencegah Kekerasan Kepada Anak

Islam memahami potensi luar biasa yang ada dalam diri anak-anak. Merekalah yang akan menentukan kemana arah masa depan suatu negara. Jadi, harus ada jaminan menyeluruh pada kebutuhan dasar anak. Islam telah menetapkan jaminan pendidikan sebagai jaminan jasa publik yang wajib dijamin oleh negara secara mutlak. 

Negara harus menyelenggarakan pendidikan gratis bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, baik kaya maupun miskin, muslim maupun non-muslim, cerdas maupun biasa. Negara memastikan setiap warga negaranya mendapatkan kualitas pendidikan yang sama.

Adapun jaminan pendidikan khilafah direalisasikan dalam bentuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai seperti gedung- gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran dan lain sebagainya.

Negara Khilafah juga berkewajiban menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang ahli di bidangnya. Sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan. Termasuk jika dalam kondisi pandemi seperti saat ini yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara online, maka negara tetap akan menjamin segala perangkat dan fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran online seperti ketersediaan perangkat dan kuota harus dijamin oleh negara. Seluruh pembiayaan pendidikan di dalam negara Khilafah diambil dari baitul mal yakni dari pos fa'i dan kharaj serta pos milkiyyah 'amah.

Seluruh pemasukan negara Khilafah baik yang dimasukkan di dalam pos fa'i, kharaj serta pos milkiyyah 'amah boleh diambil untuk membiayai sektor pendidikan.

Mekanisme penjaminan pendidikan oleh negara ini akan membuat hati para orang tua tentram karena tidak dipusingkan dengan tanggungan pembiayaan sekolah seperti uang gedung, SPP, kuota internet, jika pembelajaran daring dan lain sebagainya.

Selain memberikan jaminan langsung pada pendidikan, Islam juga menetapkan jalur yang jelas terkait penafkahan. Penafkahan dalam Islam hanya dibebankan kepada laki-laki yang dewasa dan mampu bekerja. Jalur penafkahan ini akan membuat seluruh individu baik perempuan, anak-anak, orang tua renta terjamin kebutuhan pokok mereka.

Syariat Islam telah menetapkan mekanisme nafkah kepada anggota keluarga yang laki-laki, baligh dan mampu untuk menafkahi dirinya dan orang yang berada pada tanggungannya. Jika laki-laki tersebut tidak ada atau tidak mampu, maka kewajiban nafkah berada pada laki-laki kerabat dekatnya. Jika tidak ditemukan, maka negara akan mengambil alih tanggung jawab tersebut.

Adapun peran negara dalam konteks ini adalah menyediakan kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi para pencari nafkah. Beberapa mekanisme inti yang akan dilakukan negara Khilafah adalah melakukan penataan ulang terhadap hukum-hukum kepemilikan, pengelolaan dan pengembangan kepemilikan serta distribusi harta di tengah masyarakat.

Hal ini dapat terlihat dari penguasaan sumber daya alam. Syariah telah menetapkan sumber daya alam termasuk harta milik umum yang wajib dikelola oleh negara dan haram diprivatisasi. Pengelolaan sumber daya alam ini pasti membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak baik tenaga kerja ahli maupun tenaga kerja teknis. Pengelolaan sumber daya alam secara mandiri inilah yang akan membuka peluang terbukanya lapangan pekerjaan. 

MasyaAllah begitu sempurnanya syariat Islam mengatur seluruh urusan manusia. Tidakkah kita sangat merindukan pemimpin amanah yang tidak hanya berdimensi dunia tapi juga akhirat? Pemimpin yang akan bertanggung jawab penuh menjamin kesejahteraan tiap individu rakyatnya. Pemimpin tersebut hanya dapat kita jumpai dalam sebuah Daulah Khilafah Islamiyah. 

Oleh karena itu, marilah segera bergabung dengan jama'ah yang istiqamah memperjuangkan tegaknya Daulah Islam di muka bumi ini.

Dengan begitu, Islam sebagai rahmatan lil ‘aalamin dan Khilafah sebagai periayah dan pelindung bagi urusan umat akan terwujud, begitu pun keberkahan akan melimpah untuk seluruh umat. Insyaallah.[]

Oleh: Nabila Zidane, Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban

Posting Komentar

1 Komentar

  1. keberadaan ideologi kapitalisme/komunisme kalau diamati, secara tidak langsung membuat umat islam dalam keraguan dalam mengelola sumber daya yang ada, jika dikelola oleh pribadi/ormas/swasta khawatir dilabeli kapitalis. jika dikelola negara khawatir dilabeli komunis dan sejenisnya. akhirnya pengelolaan diserahkan ke asing, lama-lama hidup di hutan sambil gigit jari/akar.

    BalasHapus