Jokowi Minta Dikritik, Prof. Suteki: Tetap Waspada, Awas Jadi 'Boomerang'!

Foto: Wahyudi al Maroky (kiri) dan Prof. Suteki (kanan)


TintaSiyasi.com-- Merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah dan mengajak elemen bangsa berkontribusi untuk perbaikan layanan publik, Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., mengingatkan kepada rakyat khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) agar waspada agar tidak jadi boomerang di kemudian hari.

"Jadi, berdasar pengalaman saya ini, meskipun Presiden membuka lebar-lebar kritik, tetaplah waspada karena boleh jadi kritik itu akan menjadi boomerang buat Anda," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Kamis (11/02/2021).

Menurutnya, jika seorang guru besar seperti dia bisa diperlakukan seperti itu (dibebastugaskan dari jabatan fungsional di Undip), apalagi ASN dengan pangkat atau golongan rendah. "Saya membayangkan Anda ASN yang jabatan fungsional, pangkat dan golongan yg lebih rendah dari saya, sedang terhadap saya yang nota bene Guru Besar, Pembina Utama Muda, Golongan IV D saja mendapat perlakuan seperti ini," ujarnya.

Ia merasakan, betapa berat kritikus menahan beban ketika menyuarakan kebenaran dan keadilan yang diyakininya. Ia menceritakan pengalamannya pada tahun 2017/2018, ketika menjadi Ahli di Mahkamah Konsitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, lantaran tidak setuju dengan Perppu Ormas, karena digunakan untuk mencabut badan hukum ormas HTI. Ia menyayangkan, beberapa postingan facebook-nya yang berisi pembelaan terhadap kebenaran dan keadilan, berakhir penjatuhan sanksi untuknya di Undip.

"Sanksi itu berupa pemberhentian tetap atas jabatan saya sebagai Kaprodi Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum Undip yang dituangkan dalam SK (Surat Keputusan) Rektor No. 586/UN.7/KP/2018 yang saya terima tidak pada waktu semestinya (terlambat)," ungkapnya.

"Jadi, praktis setelah SK Pembebasan sementara tugas jabatan tidak pernah ada sidang, padahal tujuan utama SK 223 itu adalah untuk kelancaran pemeriksaan (sidang pembuktian). Bagaimana bisa menetapkan seseorang melakukan pelanggaran berat disiplin tanpa melalui proses pembuktian yang patut, transparan dan akuntabel sesuai dengan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik)? Apalagi SK Penetapan yang memuat sanksi itu telah dibuat sejak 28 November 2018 dan baru diberikan 25 Mei 2019, 6 bulan setelah dibuat," tambahnya.

Ia menilai sanksi ini tergolong sanksi pelanggaran disiplin berat yang berarti 5 (lima) tahun ke depan sejak pemberhentian itu, ia tidak dapat menjabat (tugas tambahan) apa pun di Undip sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2019. 

"Berdasarkan keputusan Rektor No. 586/UN7.P/KP/2018, saya pengajar Pancasila dan Filsafat Pancasila selama 24 tahun tetapi dinyatakan terbukti anti Pancasila dan anti NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), serta tidak setia kepada pemerintah. Sakit rasanya di-labeling dan di-stamping seperti itu," ungkapnya.

Atas putusan itu, ia mengajukan gugatan TUN (Tata Usaha Negara) mulai dari PTUN Semarang, (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) PTTUN Surabaya hingga Kasasi (Mahkamah Agung) MA, namun seperti ia duga, hasilnya nul (nol). "Saya dikalahkan di semua level peradilan tersebut," pungkasnya.[] Achmad Mu'it

Posting Komentar

1 Komentar