Jokowi Minta Dikritik, Chusnul Mar’iyah Duga Hanya Mapping yang Berpotensi Devide et Impera



TintaSiyasi.com-- Menanggapi pidato Presiden Jokowi terkait permintaan agar dikritik masyarakat, Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Dra. Chusnul Mar’iyah, M. Pd menduga, hal tersebut hanya mapping (pemetaan) yang berpotensi terjadi devide et impera (mengadu domba), memecah belah, dan tidak menyatukan bangsa.

“Saya setuju dengan yang disampaikan Bang Azhari, ini seperti mapping saja. Siapa yang nanti mengkritik tinggal panggil buzzer. Yang terjadi malah devide et impera. Pemecah belah bangsa yang luar biasa, bukan malah mempersatukan,“ tuturnya dalam wawancara bertajuk Jangan Kaget dan Bingung, Jokowi Minta Dikritik, Jumat (12/02/2021) di kanal Youtube Realitatv.

Chusnul mempertanyakan keseriusan pemerintah terhadap permintaan kritik dari masyaraka. Sebab menurutnya, pemerintah sendiri tidak memiliki legitimasi dan trust. “Bagaimana seorang pemimpin yang minta dikritik sementara tangannya berdarah terhadap pengkritiknya? Jadi, yang berpidato itu sudah tidak memiliki legitimasi, tidak memiliki trust. Lalu siapa yang mau mengikutinya?" katanya. 

Ia mengatakan bahwa isu agama seperti intoleran terus diangkat dan hal itu juga bisa memicu memecah belah bangsa. Padahal, data tentang intoleran atau toleran suatu masyarakat di wilayah tertentu diungkap Chusnul, hanyalah skenario. Ia juga berpendapat bahwa rezim sekarang, sudah mengarah kepada represif, khususnya terhadap kelompok Islamis.

"Ini juga pemecah belah, agama dijadikan isu dan diangkat-angkat dengan konsep intoleransi. Penelitian yang dilakukan Bappenas misalnya, NTT toleran, DKI tidak intoleran. Saya katakan pada mereka ada lima orang researchers-nya dari Bappenas. Mereka tanya, kok ibu tahu padahal belum baca? Tahulah, itu kan skenario kalian. DKI intoleran karena ada 411.212. Rezim ini sudah represif terhadap kelompok Islamis,” tandasnya.

Rezim ini masih mengklaim dirinya demokratis menurut Chusnul. Tetapi ia melihat, sebenarnya apa yang terjadi di lapangan tidak menunjukkan demikian. Ia justru berpendapat bahwa demokrasinya sudah defisit, bahkan mengarah kepada otoritarian, karena sebenarnya menurut dosen Ilmu Politik UI tersebut, pemimpinnya adalah otoritarian leaders.

Ia juga memaparkan, beberapa fakta di lapangan seperti penangkapan para aktivis pro demokrasi, demonstran diborgol dan dipertontonkan di muka publik, juga kasus ulama dipersekusi, ditangkap, hingga meninggal. Ia mengatakan, semua kejadian tersebut sudah melanggar hak warga negara, khususnya hak hidup.

"Makanya bicara tentang aktivis pro demokrasi, demontrasi, ditangkap, diborgol, dipertontonkan dimuka publik. Saya enggak tahu di mana sebenarnya proses hukum yang kita katakan praduga tak bersalah? Ulama dipersekusi, ditangkap, mati, dan sebagainya. Semua kejadian-kejadian itu sudah melanggar hak to live, hak hidup,” tegasnya. 

Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa hak untuk berpendapat tidak boleh diintervensi. Menurutnya, semua warga negara punya hak berpartisipasi dan bersuara. 

“Hak untuk bisa berpendapat tidak boleh di-intervent. Itu juga ada di civil right. Dalam demokrasi, paling tidak ukuran sederhana dalam pelaksaan kompetisi tidak boleh menggunakan kekerasan (excluding the users force). Sehingga anak-anak mahasiswa, kelompok-kelompok kepentingan, ineterest group, pressure group, itu tidak boleh dihadapai dengan tank, dibunuh, ditembaki yang seperti itu. Itu enggak boleh,” tambahnya. 

Ia menegaskan, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam civil right sudah ditandatanagi dan harusnya dilaksanakan. “Semua aturan-aturan yang ditandatangani tidak dilaksanakan dengan baik. Tetapi kembali kepada persoalannya. Anda berkuasa itu dengan benar atau tidak?" pungkasnya.[] M. Siregar

Posting Komentar

0 Komentar