Jeratan Narkoba Semakin Kuat, Bagaimana Solusinya?


"Say no to drugs", seperti itu lah kalimat ajakan pada masyarakat agar menjauhi jeratan narkoba. Tanpa memandang status sosial candu narkoba bisa dialami siapa saja, misalnya kalangan artis, pejabat hingga masyarakat biasa. Momoknya seperti lingkaran setan, sulit untuk keluar jika telah terjerumus di dalamnya. 

Jeratan narkoba memiliki latar belakang yang berbeda, dari faktor ekonomi maupun gaya hidup. Hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, narkoba menjadi permasalahan yang hingga saat ini belum mampu teratasi dengan baik. 

Dikutip dari, bnn.go.id (16/12/2020), sebagai upaya mencegah masuknya pasokan narkoba dari luar negeri serta memutus peredaran narkoba di dalam negeri, Badan Narkotika Nasional (BNN) membuat suatu kebijakan  dalam hal sinergitas pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 

Country Manager UNODC, Collie Brown mengatakan bahwa segitiga emas untuk metafetamin ditemukan dengan jumlah volume tinggi di sejumlah negara, seperti Australia, Jepang, Selandia Baru, Malaysia dan Indonesia. (detiknews.com, 26/6/2018)

Adapun empat fungsi strategis pertahanan aktif dalam hal fungsi kelembagaan BNN khususnya P4GN, antara lain fungsi protektif (pemberantasan),  fungsi preventif (pencegahaan), fungsi kuratif (rehabilitasi) dan fungsi imunitif (pemberdayaan masyarakat).

Namun, tampaknya empat fungsi strategis belum berjalan dengan maksimal. Momok menakutkan dari penyalahgunaan narkoba belum juga berhenti, penangkapan bandar narkoba dan juga pemakai narkoba masih terus menghiasi pemberitaan. 

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba belum mampu teratasi dengan tuntas, yaitu pertama, liberalisasi yang menguasai cara pandang kehidupan di masyarakat. 
Kedua, ketakwaan individu dan masyarakat semakin terkikis. Ketiga, sistem sanksi atas penyalahgunaan narkoba yang tak memberikan dampak jera bagi pengguna maupun penjual narkoba. 

Ketiga hal tersebut merupakan bentuk wajah gagalnya sistem kapitalisme yang bercokol di Indonesia. Sebagai suatu negara dengan penerapan sistem kapitalisme, senantiasa mengadopsi paham-paham barat. Dimana kebebasan berperilaku, dan kepemilikan harta (penjual narkoba) tak bisa terpisahkan dari gambaran kehidupan masyarakatnya. 

Dalam sistem kapitalisme, sistem sanksi atas tindakan penyalahgunaan sepertinya belum bertindak tegas, sanksi yang diberlakukan hanya pada pengedar kelas kecil namun terhadap mafia narkoba tak berlaku. 

Sangat tidak mungkin narkoba bisa diputus mata rantainya. Ketika mafia narkoba dalam skala internasional masih berkeliaran bebas melalui berbagai cara, misalnya melalui jalur perdagangan internasional laut, udara bahkan secara online.  

Oleh sebab itu, berharap pada sistem kapitalisme untuk dapat mengatasi maraknya penyalahgunaan narkoba secara tuntas merupakan sesuatu yang tidak mungkin. 

Butuh suatu sistem kenegaraan yang tak akan membuka peluang masuknya paham barat, seperti liberalisasi dalam berperilaku maupun soal kepemilikan harta. Suatu aturan negara yang mengajak masyarakatnya untuk senantiasa menjadi manusia yang bertakwa, memahami halal dan haram secara menyeluruh. 

Suatu sistem sanksi yang menjadikan aturannya berlaku tanpa pilih-pilih siapa pelakunya, baik sebagai pemakai maupun pengedar dalam skala kecil maupun besar. 

Memandang narkoba merupakan barang yang haram diproduksi, dikonsumsi dan didistrubusikan di tengah masyarakat. Bahkan keharamannya tersurat dalam hadist Nabi Saw.: 

" Rasulullah Saw. melarang setiap zat yang memabukan dan menenangkan (mufattir)." (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 

Adapun sanksi yang dapat diberlakukan sesuai dengan kadar bagi pelakunya, dari yang ringan hingga paling berat. Mulai dari pengumuman, diekspos di tengah masyarakat, penjara, denda, cambuk bahkan hukuman mati. Dengan melihat kadar kejahatannya dan bahayanya di tengah masyarakat. 

Dalam kitab Nizham al-'Uqubat, apabila vonis telah dijatuhkan maka itu bersifat mengikat bagi seluruh kaum Muslim, termasuk pemimpin negara. Oleh sebab itu, tak boleh dibatalkan, dihapus, diubah, diringankan atau yang lainnya selama vonis itu pada jalur syariat Islam. 

Maka, begitu vonis telah ditetapkan harus segera dieksekusi secepatnya. Proses eksekusinya pun dipublikasikan, diketahui,  bahkan disaksikan oleh masyarakat. Dengan cara itu, akan memberikan efek jera. Orang pun akan berpikir kembali untuk melakukan kejahatan yang sama, sehingga sanksi sebagai zawajir dapat terwujud.

Karena sistem sanksi dalam Islam bersifat zawajir dan jawabir,  hukum mati bagi pelaku kejahatan sesuai dengan kadar yang bisa ancaman yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. 

Hal itu bertujuan agar masyarakat terlindungi dari dampak kejahatan narkoba, misalnya pencurian, perampokan, begal, pembunuhan, KDRT, loss generation dan lain-lain.

Tak ada solusi lain, kecuali dengan menegakan kembali sistem Islam yang akan memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh.[]

Oleh: Sri Astuti, Am.Keb
(Aktivis Muslimah Peduli Negeri) 

Posting Komentar

0 Komentar