Jaga Iklim Investasi, Wujud Dedikasi Liberalisasi Ekonomi


Investasi memang selalu menjadi solusi andalan pemerintahan Jokowi. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi seperti rumus tetap versi rezim Jokowi. Sejumlah Undang-Undang pun diamini demi memuluskan jalan investasi. 

Contohnya UU Cipta Kerja, UU sapu jagat yang merombak aturan investasi di Indonesia. Bahkan dibentuklah Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Lembaga ini dinilai bisa menjadi mitra investor dalam membangun infrastruktur seperti tol, bandara, pelabuhan, sampai metropolitan baru Ibu Kota Negara (IKN).

Lembaga ini juga digadang-gadang bisa merecovery utang BUMN dan sejumlah pembiayaan infrastruktur yang terus digenjot pemerintahan Jokowi. Berbagai upaya dilakukan agar para investor bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. Investor diberi angin segar menanamkan investasinya dengan kemudahan izin dan administrasi. Karena menurut rezim, investasi adalah jalan lebar menuju negara kuat dan mandiri. 

Sampai-sampai panglima TNI pun ikut bersuara agar menjaga iklim investasi. Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, mengatakan, TNI harus memberdayakan pembinaan ketahanan wilayah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa guna menjaga stabilitas keamanan. Dengan begitu, iklim investasi di Indonesia dapat terjaga.

"Stabilitas nasional yang kondusif sangat berpengaruh pada iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif pula," jelas Hadi. Dia mengatakan, pada masa pandemi Covid-19 TNI harus benar-benar bisa menjaga iklim investasi tersebut. Penjagaan iklim investasi yang ia maksud itu ialah dalam bentuk menjaga stabilitas keamanan. Jika itu sudah tercapai, pengusaha dan investor ia sebut dapat melakukan kegiatan ekonominya dengan aman. (Republika.co.id, 16/2/2021) 


Dampak Investasi

Pertanyaan besar yang sering terlontar manakala pemerintah terus menggenjot investasi ialah sejauh mana dampak investasi bagi perekonomian rakyat. Investasi yang diklaim akan memperluas lapangan kerja tampaknya  baru teori di atas kertas. Faktanya, kenaikan realisasi investasi tak sejalan dengan serapan tenaga kerja di lapangan. 

Rata-rata penurunan tenaga kerja yang diserap dari PMA sebesar 15 persen per tahun. Pada 2015, nilai PMA sebesar 29,27 miliar dolar AS berhasil membuka sebanyak 930.905 tenaga kerja di Indonesia. Namun pada 2018, nilai PMA sebesar 29,30 miliar dolar AS hanya menyerap 490.368 tenaga kerja, anjlok 47 persen. (Tirto.id, 19/7/2019) 

Jika pada tahun 2014 setiap satu persen pertumbuhan ekonomi menyerap 300.000 tenaga kerja. Hingga tahun 2020, serapan itu bahkan kurang dari 200.000 orang. Semakin menurunnya serapan tenaga kerja akan berdampak pada meluasnya angka pengangguran di Indonesia. Terlebih di masa pandemi, banyak pekerja dirumahkan dan di-PHK. Perusahaan gulung tikar, pengangguran terbuka pun tak terhindarkan. 

Ada beberapa alasan mengapa investasi tak memberi peningkatan terbukanya lapangan kerja. Pertama, tren investasi asing yang semakin padat modal. Industri padat modal tidak membutuhkan banyak pekerja. Tenaga mesin lebih banyak diandalkan dibanding tenaga manusia. 

Kedua, SDM kurang kompetitif. Peluang besar terciptanya lapangan kerja sebenarnya ada pada industri padat karya. Namun, karena investasi asing sudah bergeser ke industri padat modal, yang investor butuhkan adalah skill SDM yang mumpuni. Tak heran bila perhatian pemerintah terhadap pendidikan vokasi begitu menggebu. Pendidikan vokasi dikejar agar lulusan berdaya guna dalam industri. 

Ketiga, mengenai upah. Biasanya investor akan mempertimbangkan berinvestasi jika syarat dan ketentuan tentang izin usaha dan upah pekerja lebih mudah dan murah. Demi menarik investor, pemerintah memangkas seluruh administrasi berbelit dan memudahkan perizinan bagi investor. 

Selain itu, upah pekerja yang terlalu mahal dinilai sangat merugikan bagi investor. Hambatan inilah yang ingin dihilangkan pemerintah melalui UU Cipta Kerja tentang upah pekerja. Mengapa para investor banyak memindahkan usahanya ke Vietnam? Salah satunya karena Vietnam menawarkan upah pekerja yang sangat murah dibanding Indonesia. Dan Indonesia sedang mencontoh itu sekarang. 

Pemerintah lupa. Ekonomi kuat dan mandiri bukan sekadar persoalan SDM yang mampu memenuhi pasar industri. Bukan pula tentang seberapa banyak investor berminat di Indonesia. Negara yang kuat dan mandiri ada pada paradigma dan sistem yang diterapkan. Jika sistemnya bercorak kapitalis neoliberal, mustahil Indonesia bebas dari jerat penjajahan ekonomi. Utang dan investasi adalah jalan mulus asing menjarah dan mengeksploitasi potensi kekayaan negeri ini. 


Investasi Menurut Islam

Merujuk laman al-waie.id, kegiatan investasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap masyarakat dan negara, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun negara. Tanpa investasi, ekonomi mustahil berkembang. Hanya saja, model investasi dalam suatu masyarakat atau negara akan mengikuti ideologi yang mereka anut. Masyarakat kapitalis, misalnya, akan berinvestasi dengan prinsip kebebasan yang menjadi prinsip utama ideologi itu.

Dalam Islam, kegiatan investasi yang dilakukan seseorang wajib terikat pada syariah Islam.  Salah satu konsep investasi dalam ekonomi Kapitalisme yang sangat kontradiktif dengan Islam adalah kaburnya batasan sektor-sektor yang boleh dan tidak boleh dimasuki oleh investor swasta. 

Bagaimana Islam mengatur investasi asing? Ada ketentuan yang harus dilakukan oleh negara, diantaranya:
Pertama, investasi asing tidak boleh dalam bidang yang strategis atau sangat vital. Sebab, bila itu dilakukan, investor bisa saja melakukan praktik bisnis yang merugikan rakyat. 

Kedua, investasi asing tidak boleh dalam bidang yang membahayakan rakyat. Contohnya adalah investasi dalam pembalakan hutan, budidaya ganja, produksi khamr maupun ekstasi, dan lain-lain. Investasi semacam ini akan menimbulkan dharar bagi kaum muslim. 

Ketiga, investasi hanya boleh dalam bidang halal. Investasi asing tidak dibolehkan pada harta milik umum. Apa saja yang termasuk harta rakyat? Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, hutan dan api."

Keempat, investasi hanya boleh bergerak di sektor riil, bukan non riil seperti pasar modal, saham, obligasi dan sejenisnya. 

Kelima, investor yang akan berinvestasi bukan terkategori muharriban filan. Yang dimaksud dengara muhariban filan adalah negara yang secara nyata memerangi Islam dan kaum muslimin.

Begitulah ketentuan Islam mengenai investasi. Islam tidak antiinvestasi. Hanya saja, ada sejumlah pengaturan yang wajib diikuti dalam hal investasi. Karena setiap kegiatan ekonomi pengaturannya harus berpedoman pada syariat Islam. 


Khatimah

Menjaga iklim investasi jika hanya untuk mendedikasikan diri dengan sistem ekonomi liberal tidak akan membawa dampak positif bagi negeri ini. Yang ada, negeri ini semakin menggantungkan diri pada skema utang dan investasi. Bagaimana ekonomi mau mandiri bila investasi asing terus digencarkan? Utang terus naik tak terkendali. 

Jika ingin menjadi negara dengan ekonomi mandiri dan berdaulat, Indonesia harus berlepas diri dari sistem kapitalis neoliberal. Sistem yang hanya peduli pada kesejahteraan kapitalis namun abai terhadap kesejahteraan rakyatnya sendiri. Hanya dengan penerapan syariat kaffah, ekonomi akan terasa berkahnya. Indonesia bisa sejahtera dengan khilafah.[]

Oleh: Chusnatul Jannah
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban) 

Posting Komentar

0 Komentar