Izin Investasi Miras Dibuka, Bukti Demokrasi Halalkan Segala Cara


UU cipta kerja mulai menampakkan buahnya. Buah yang cukup menimbulkan was-was di dada. Betapa tidak, dengan payung UU tersebut pemerintah punya payung hukum untuk membuka investasi bagi asing, tak terkecuali untuk investasi miras. 

Dikutip dari CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Syaratnya, investasi hanya dilakukan di daerah tertentu. Ketentuan ini tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat," tulis Pasal 2 ayat 1 Perpres 10/2021 seperti dikutip, Kamis (25/2).

Dari kondisi di atas menambah satu bukti yang memperkuat bahwa demokrasi sistem penghalal cara. Sebagaimana induk dari sekularisme sebagai asasnya. Tak heran jika demokrasi akan membuka kran besar bagi dunia usaha meski mengandung resiko dan bahaya. Berpadu dengan ideologi kapitalismenya demokrasi kian nyata sebagai pengokoh arus liberalisme bagi pemodal asing untuk melakukan ambisinya.

Meski "Persyaratan, untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat," tulis lampiran III perpres tersebut. (CNN Indonesia, 25/2/2021). Kondisi ini tentu tidak dapat dimaklumi mengingat bahaya bisnis ini bagi generasi bangsa. Pun tidak menutup kemungkinan dari daerah lokal tersebut efek miras pun akan melebar ke daerah lain. 

Jika tanpa izin legal saja produksi miras membawa dampak besar bagi peradaban dan generasi. Bisa dibayangkan saat bisnis ini dipayungi hukum bahkan terbuka bagi asing.

Lagi-lagi sistem demokrasi yang berpadu dengan kapitalisme tidak akan menjadikan bahaya atau tidak sebagai prioritas pengambilan kebijakan. Dalam rumus kapitalisme selama barang itu ada yang meminta (membutuhkan) "halal" bagi mereka untuk diproduksi. Inilah inti poin sistem ekonomi kapitalisme.


Islam Solusi Tuntas

Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna telah menetapkan keharaman minuman keras (khamr). Bahkan tergolong dosa besar. Sebagaimana dalam Firman Allah surat Al-Maidah ayat 90, 

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

Bahkan, Islam pun telah menetapkan sanksi (hudud) bagi para peminum khamar. 

جَلَّدَ رَسُوْلُ اللهِ أَرْبَعِيْنَ وَأَبُو بَكْر أَرْبَعِيْنَ وَعُمَرَ ثَمَانِيْنَ وَكُلٌ سُنّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

Rasulullah SAW mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini (80 kali) lebih aku sukai. (HR. Muslim).

Dalam Islam sanksi ini berfungsi sebagai jawabir dan jawazir. Disamping sebagai efek jera dan preventif bagi yang lain agar tidak melakukan. Pun berfungsi sebagai penebus hukuman di akhirat bagi pelakunya. 

Tentu sanksi ini tidak bisa terealisasi secara sempurna tanpa ada sistem Islam yang menerapkan syariat Islam secara Kaffah. Karena penerapan sanksi ini tentu tidak lepas dari penerapan aturan syariat yang lain. Termasuk aturan sistem ekonomi, politik, sosial dan lainya.

Kesempurnaan Islam dalam menjaga akal manusia termasuk salah satunya dengan syariat larangan minuman khamr. Hal ini menjadi bukti betapa aturan Islam amat manusiawi dan benar-benar menjadi solusi. Tentu tidak heran karena aturan Islam bersumber dari sang pencipta manusia. Yang secara pasti tidak punya tendensi kepentingan pribadi seperti hukum buatan manusia. 

Syariat Islam turun sebagai Rahmad dan penyelamat manusia bahkan seluruh alam semesta. Sebagaimana diutusnya Rasulullah Muhammad sebagai Rahmat bagi seluruh alam.

Melihat kerusakan demi kerusakan negeri dan berbagai segi. Yang kian hari serasa tiada henti. Maka tiada langkah dan solusi jitu lain. Selain kembali pada solusi Ilahi dalam sebuah sistem yang diberkahi yaitu sistem Islam dalam naungan Khilafah Islamiyyah. Sistem yang akan menerapkan seluruh aturan Islam secara komprehensif. Dan akan menjamin keamanan, jiwa, akal, harta, nasab, akidah, nyawa dan kondisi negara ini. Allahu a'lam bi shawab.[]

Oleh: Yuyun Rumiwati

Posting Komentar

0 Komentar