Indonesia dan Ilusi Demokrasi

Indonesia dinilai sebagai salah satu negara paling demokratis di dunia. Pasalnya Indonesia diklaim berhasil menyelengarakan serangkaian pemilu dengan aman dan tertib. Berbagai pujian dan penghargaan pun meluncur dari Barat, terutama Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi. 

Indonesia menerima Democrazy Award dari Asosiasi International Konsultan Publik (IAPC/International Association of Political Consultant)-sebuah organisasi profesi yang memperjuangkan demokrasi sebagai negara yang dinilai mampu mengubah
sistem otoriter ke sistem demokrasi dalam kurun waktu hanya enam tahun. Ini merupakan hal yang luar biasa sehingga patut diberi selamat.

Kementrian Luar negeri Amerika Serikat pun mencatat bahwa Indonesia negara demokratis ketiga terbesar di dunia dan tempat bermukimnya populasi muslim dunia telah melangkah lebih jauh untuk mengkonsolidasikan sebuah demokrasi yang pluralistik dan representatif setelah empat dekade berada di bawah rezim yang represif dan otoriter. Bahkan Freedom House telah mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara maju di dunia Barat sebagai negeri bebas (free) sejak tahun 2005.

Pujian, penghargaan dan dukungan politik ini tentu saja disambut gembira oleh pemerintah Indonesia. Selain karena memang karakter bangsa ini yang senang dipuji ditambah pula pujian tersebut berasal dari negara adidaya Amerika Serikat yang sangat disegani dan dihormati penguasa negeri ini.

Masalahnya adalah apakah demokrasi berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan berdirinya pemerintahan ini? Apakah demokrasi mampu menjamin tercukupinya kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan? Inilah yang harus dipahami bersama agar politik Indonesia tidak seperti mercusuar, mampu memberi penerangan pada perjalanan kapal di malam hari namun disaat bersamaan daerah dibawahnya gelap gulita.

Selama ini dinyatakan, semakin demokratis sebuah negara maka negara tersebut akan semakin maju. Oleh sebab itulah banyak orang menggantungkan harapan kepada demokrasi agar negeri ini segera terbebas dari keterpurukan dan rakyat menjadi sejahtera. Namun faktanya, reformasi yang dinilai sangat demokratis yang telah berjalan lebih dari 20 tahun tidak memberi perubahan positif bagi kesejahteraan rakyat kecuali rakyat diminta untuk berpartisipasi langsung dalam Pemilu/Pilkada. Silih bergantinya rezim sebagai representasi demokrasi tidak berdampak baik bagi kemajuan ekonomi rakyat. Justru kemiskinan meningkat, kriminalitas membumbung tinggi, korupsi merajalela, biaya pendidikan dan kesehatan tak terjangkau, wabah penyakit dan kelaparan merebak, anak-anak kurang gizi dan busung lapar, harga sembako terus naik, pengangguran tak teratasi dan berbagai derita lain masyarakat.

Fakta di beberapa negara menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi demokrasi dengan taraf perbaikan hidup rakyat. Filipina yang berdemokrasi sejak lengsernya Presiden Marcos sampai saat ini belum bisa menurunkan jumlah penduduk miskin. Begitu pula dengan India meski telah bertahun-tahun mengemban demokrasi angka kemiskinan tidak teratasi. Menurut laporan Worldaudit.org terhadap pencapaian demokrasi seluruh negara di dunia. Indonesia berada dirangking ke 73, Singapura (77), Malaysia (85) dan Thailand (89). Namun bila ditilik dari tingkat kesejahteraan rakyatnya, Indonesia jauh lebih rendah daripada negara-negara tersebut. Dengan menggunakan standar Human Development Index (HDI) Indonesia berada diposisi 107, Singapura (25), Malaysia (63) dan Thailand (78).

Ironisnya lagi, Pemilu/Pilkada sebagai salah satu pilar demokrasi terbukti turut memiskinkan masyarakat. Pasalnya, rata-rata setiap pemilu butuh dana sekitar Rp 47 T atau setara dengan 1,6 juta rumah yang harganya Rp 30 juta. Tentu saja APBN tidak mampu menanggung dana sebesar itu. Alternatifnya adalah lobi-lobi penambahan utang luar negeri. Lembaga Transparansi Indonesia mengungkapkan dana untuk kepentingan pemilu 1999 berasal dari berbagai negara di bawah payung Program Pembangunan PBB, UNDP. Dana tersebut digunakan untuk membenahi administrasi KPU, menyediakan fasilitas pelatihan pengawas pemilu dan pengawasan pemilu lokal.

Akibat dari utang luar negeri ini tentu saja dilemparkan ke pundak rakyat karena rakyatlah ditugasi membayar hutang tersebut berikut bunganya. Dengan demikian, jangankan menjadi sejahtera justru rakyat menjadi semakin sengsara.


Hakikat Sistem Demokrasi

Banyak pihak yang salah persepsi terhadap demokrasi dengan menganggap demokrasi hanyalah perwujudan partisipasi masyarakat dalam kancah pemilu yang transparan dan akuntabel kemudian dibubuhi oleh kegiatan musyawarah para wakil rakyat. Lebih dari itu, sedikitnya demokrasi mengandung dua unsur yakni kedaulatan rakyat dan jaminan atas kebebasan umum.

Pertama, Kedaulatan rakyat. Anggapan yang menyatakan kedaulatan ada ditangan rakyat jelas keliru. Faktanya yang memiliki kedaulatan adalah para kapital. Buku Who Really Runs Congress karya Ralph Nader tahun 1972 menceritakan kuatnya pengaruh dan lobi-lobi para kapital dalam pemerintahan AS. Unsur terpenting dalam kehidupan politik AS adalah uang. Dengan begitu semakin jelas pernyataan Huey Newton, pemimpin Black Panther tahun 1960-an yang menyatakan “Power to people for those who can afford it”.

Kedua, Jaminan atas kebebasan umum. Demokrasi dengan tabiat liberalnya telah membebaskan umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Pertama, kebebasan beragama. Konsep ini membebaskan seseorang untuk meyakini suatu agama tanpa paksaan an berhak pula untuk meninggalkan agama tersebut lalu berpindah pada keyakinan baru. Bahkan seseorang berhakuntuk tidak beragama atau menciptakan agama baru.

Kebebasan inilah yang menyuburkan perilaku -perilaku penistaan dan penodaan agama (terutama Islam) seperti Jamaah Lia Eden, Ahmadiyah atau Alqiyadah al Islamiyah. Wajar saja bila kasus tersebut rasanya sulit untuk dihentikan karena mereka berlindung di balik punggung demokrasi.

Kedua, kebebasan berpendapat. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat apapun, dalam hal apapun tanpa terikat dengan batasan apapun. Tidak aneh bila kemudian banyak pendapat yang digunakan untuk menghujat Islam (dalam demokrasi sebuah kewajaran golongan Islam selalu menjadi pihak yang diplonco).

Ketiga, kebebasan kepemilikan. Setiap orang berhak memiliki segala sesuatu dan menggunakannya tanpa melihat apakah sesuatu tersebut milik umum atau bukan. Oleh sebab itu dalam demokrasi sering terjadi “pelelangan” aset negara seperti pulau, hutan, laut dan sebagainya. Bahkan asing diberi porsi untuk memiliki sumber daya alam milik rakyat melalui UU Migas, UU SDA, UU PMA dan lain-lain. Akibatnya akan terjadi akumulasi kekayaan pada segelintir orang (terutama asing) yang kemudian mereka berubah menjadi hegemoni yang menguasai dan mengendalikan kehidupan perpolitikan.

Keempat, kebebasan berperilaku. Setiap orang berhak untuk bertingkah laku/berekspresi. Oleh sebab itulah dalam demokrasi pelaku asusila, pornografi dan pornoaksi dibiarkan berkeliaran. Kebebasan untuk mengejek, menghina dan menistakan sebuah agama juga sah-sah saja. Salah satu contohnya Greet Wilders yang telah menghina Islam tetapi tidak disanksi karena aktivitasnya tersebut dibenarkan demokrasi.


Kesimpulan

Demokrasi tidak lain adalah doktrin AS yang ditanamkan ke seluruh negara di dunia untuk mempertahankan hegemoni dan eksistensi ideologinya. Kebobrokan sistem ini bisa dilihat dengan mata telanjang. Oleh sebab itulah, sangat memprihatinkan orang yang menganggap demokrasi sebagai cara dan tujuan sebuah negara apalagi menjadikannya sebagai standar nilai. Benarlah Sir Winston Churchill (PM Inggris pada masa PD-II) yang menyatakan “Demokrasi bukanlah sistem yang baik, ia menyimpan kesalahan dalam dirinya (built in error).” []

Oleh: Fitria Osin

Posting Komentar

0 Komentar