Honor Nakes di Tengah Pandemi, Haruskah Dipotong?


Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila salah seorang diantara kalian mengontrak tenaga seorang pekerja maka hendaknya diberitahukan kepadanya upahnya.” (HR. Ad-Daruquthni)

Beredar Surat Keputusan Menteri Keuangan S-65/MK.02/2021, isinya pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19. Hal ini menindaklanjuti surat Menteri Kesehatan Nomor KU.01.01/Menkes/62/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang Menangani Covid-19. Namun, besarnya mengalami penurunan dibanding tahun lalu (Bisnis.com, 4/2/21).

Insentif bagi dokter spesialis diberikan sebesar Rp7,5 juta, peserta PPDS Rp6,25 juta, dokter umum dan gigi Rp5 juta, bidan dan perawat Rp3,75 juta, serta tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp2,5 juga. Sementara itu, santunan kematian bagi tenaga medis yang meninggal karena tertular Covid-19 sebesar Rp300 juta, begitu yang tertulis dalam surat tersebut. Ada perbedaan Jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Insentif untuk dokter spesialis Rp15 juta, dokter umum dan dokter gigi Rp10 juta, bidan dan perawat Rp7,5 juta, serta tenaga medis lainnya Rp5 juta. Sementara untuk santunan kematian Rp300 juta. Ini yang menjadi pertanyaan publik, mengapa ada penurunan atau pemotongan?


Pro-Kontra Pemotongan Honor Nakes

Walau ada penjelasan dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, pemotongan tersebut masih dikoordinasikan antara instansinya dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun, keputusan ini tetap memicu pro-kontra terutama di kalangan nakes. Bagaimana tidak, pandemi belum berakhir dan para nakes masih harus terus berjuang menghadapi korban Covid-19 yang terus bertambah.

Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), keputusan pemerintah memotong anggaran insentif tenaga kesehatan kurang tepat. Sebab, tenaga kesehatan masih bekerja keras dalam menangani pasien Covid-19 hingga saat ini. Senada dengan Ketua Tim Mitigasi Covid-19 Dr. Moh. Adib Khumaidi. Sp.OT., menjelaskan bahwa beban tenaga kesehatan justru kian berat seiring dengan peningkatan kasus positif Covid-19 (Suara.com, 4/2/2021).

Menurut Moh. Abid, penurunan insentif di saat kasus meningkat dan beban kerja tenaga medis yang meningkat diakibatkan BOR (Bed Occupancy Rate) yang meningkat adalah kebijakan yang kurang tepat.

Memang, pemerintah sedang mengalami kesulitan keuangan terlebih di saat krisis dan resesi di tengah pandemi. Akhirnya, mungkin terpaksa memangkas beberapa pengeluaran di antaranya honor nakes. Namun, hal ini bukan alasan karena bagaimana pun pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya. Selain itu, pengorbanan dan perjuangan nakes patut diapresiasi di antaranya dengan memberikan honor yang layak dan memberikan perlindungan ekstra. Karena mereka sudah mempertaruhkan diri, keluarga dan nyawanya untuk negeri ini. 

Jika masalahnya adalah keuangan, maka harus ditelaah mengapa negeri ini begitu kesulitan hingga harus berutang ke negara lain dan mencari peluang dari dana-dana kaum muslim. Padahal, Allah sudah memberi aset SDA yang luar biasa untuk Indonesia. Bahkan, Allah berikan gratis bagi seluruh hamba-Nya. 

Ada yang salah dalam pengelolaan harta atau kekayaan SDA yang sudah Allah beri. Sudah menjadi rahasia umum, sumber daya alam di Indonesia banyak sekali baik kekayaan hayati dan juga jenis tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Di samping itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta km2 juga menyediakan potensi alam yang sangat besar. 

Ke mana hasilnya, apakah digunakan untuk kesejahteraan rakyat atau dinikmati para korporat? Padahal, tertuang di dalam undang-undang bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di negeri ini digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nyatanya, hidup rakyat masih nelangsa di negeri khatulistiwa dan memiliki banyak sumber daya alam. Ironinya, di tengah melimpahnya SDA negeri ini memiliki prestasi luar biasa dalam berutang. 


Sistem Ekonomi Islam Solusi

Kapitalisme yang digunakan di negeri ini ternyata tidak mampu mengelola SDA dengan baik. Justru kapitalisme telah banyak merusak SDA yang ada di Indonesia, di balik investasi para kapital ingin menguasai SDA dan menjadikan tuan rumah sebagai budak. Haruskah sistem ini dipertahankan? Padahal, Islam memiliki tata kelola SDA dan keuangan yang paripurna dan mampu menyejahterakan rakyatnya sepanjang sejarah peradaban Islam. 

Dalam Islam, SDA yang kemungkinannya terus 'mengalir' akan dikelola untuk negara dan ini diatur dalam sistem ekonomi Islam. Digunakan untuk kesejahteraan rakyat, hal ini sebagaimana hadis Rasul tentang garam. Bahwa ketika ada sahabat Rasul bertanya, bolehkah mengelola garam oleh individu, Rasul membolehkan. Akan tetapi, setelah sahabat itu pergi, Rasul diingatkan oleh sahabat yang lain, bahwa garam tersebut jika dikelola seperti air mengalir. Maka Rasul menarik kembali perkataannya dan garam tersebut dikelola oleh negara.

Senada dengan hadis Rasul, dari Ibnu Abbas RA berkata sesungguhnya Nabi saw bersabda; orang muslim berserikat dalam tiga hal yaitu; air, rumput (pohon), api (bahan bakar), dan harganya haram. Abu Said berkata: maksudnya: air yang mengalir (HR Ibnu Majah).

SDA yang menjadi kepemilikan umum di Indonesia banyak, jika dikelola dengan benar sesuai perintah Allah maka lebih dari cukup membiayai kebutuhan rakyat dan mensejahterakannya. Harta milik umum masuk ke dalam pos pemasukan Baitul Mal (kas negara) di dalam Islam. Digunakan untuk memberi gaji atau honor para pegawai negara, jika kurang bisa diambil dari pos lainnya. 

Islam akan menunaikan kewajiban pada rakyatnya, dan rakyat mendapatkan haknya dengan baik. Terkait pekerja, hadis dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu Majah). 

Betapa Islam sangat memperhatikan apa yang seharusnya dimiliki oleh rakyatnya. Bahkan, kesehatan, keamanan dan pendidikan dijamin oleh negara. Di dalam Islam, pemimpin negara memiliki tanggung jawab mengurus rakyatnya dengan baik sesuai syariah. Dorongannya adalah akidah dan sadar bahwa suatu saat nanti akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah (QS. Al Isra: 36).

Kapitalisme telah gagal mengayomi rakyat khususnya nakes yang telah banyak berjuang dan berkorban di garda terdepan, tak ada harapan jika terus menggunakan kapitalisme. Sebaliknya, akan semakin merusak karena pada dasarnya memang sudah rusak. Lalu, masihkah kapitalisme diterapkan di negeri ini? Sementara Allah sudah memberikam aturan yang lebih baik, tidak hanya untuk muslim tapi juga non Muslim.

Firman-Nya, "Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?" (TQS. Al Maidah: 50). Allahu A'lam bi ash Shawab.[]

Oleh: Sherly Agustina, M.Ag
(Kontributor Media dan Pemerhati Kebijakan Publik)

Posting Komentar

0 Komentar