GeNose C19: Antara Harapan Rakyat dan Realita Kebijakan

Dilansir dari money.kompas.com, 25/1/2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan alat pendeteksi Covid-19, Gajah Mada Electric Nose Covid-19 atau GeNose C19 digunakan secara massal. Ia bahkan berencana untuk menggunakan alat buatan dalam negeri itu di berbagai fasilitas umum, mulai dari ruang lingkup administrasi masyarakat setingkat RT hingga fasilitas transportasi umum.

Sebuah karya anak bangsa yang patut mendapat apresiasi. GeNose C19 adalah alat pendeteksi virus corona yang dikembangkan para peneliti di Universitas Gajah Mada. Alat ini menggunakan sampel nafas yang dihubungkan dengan alat GeNose yang telah didukung sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Deteksi virus Covid-19 dengan GeNose diklaim lebih nyaman, murah, cepat, dan lebih akurat. Hanya butuh waktu sekitar 80 detik hasilnya sudah bisa diketahui dan tingkat akurasinya di atas 90 persen. Satu alat GeNose dapat melakukan 120 tes. Hal ini dari estimasi bahwa setiap tes membutuhkan waktu 3 menit termasuk pengambilan nafas. Alat tersebut efektif bekerja selama 6 jam.

GeNose C19 telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan dan izin pemakaian darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Alat ini telah digunakan sejumlah rumah sakit yang berada di Jogyakarta dan beberapa rumah sakit di Jakarta. Bahkan per 5 Februari 2021 akan diwajibkan penggunaannya dimulai di setiap stasiun kereta api di pulau Jawa.

Alat yang mempunyai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.62 juta ini sudah diproduksi. 100 Unit GeNose pada produksi pertama, 3000 Unit  telah siap dipasarkan, dan selanjutnya minimal 1000 Unit akan diproduksi setiap bulan. Demikian menurut Eko Fajar Prasetyo, Kepala Produksi Konsorsium GeNose C19 (kompas.com, 23/1/2021).

Dalam kondisi susah di tengah musibah ini, tentu rakyat berharap agar pemerintah bisa memberikan alat tersebut secara gratis. Dan dilakukan berbagai cara untuk bisa memproduksi secara massal, dan mendistribusikan ke berbagai fasilitas umum. Dengan demikian dalam waktu yang relatif singkat negara dapat memisahkan antara orang yang sakit dengan orang sehat. Penularan penyakit pun bisa diminimalisir.

Tapi sayangnya, pemerintah hanya menjanjikan biaya tes yang lebih murah, yakni berkisar antara Rp.25.000 - Rp.15.000. Pemerintah juga mengalami masalah dalam menyuplay alat GeNose tersebut. Kendalanya adalah karena GeNose proyek perguruan Tinggi tidak ada kapasitas produksinya. 

Atas hal ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta Bio Farma untuk melakukan pendekatan kepada sejumlah perusahaan seperti PT Len Industry dan PT Pindad. Pendekatan ini tentunya agar perusahaan tersebut bisa membantu untuk memproduksi GeNose C19.

Begitulah pemerintah dalam sistem sekulerisme kapitalisme. Sistem yang menjauhkan agama dari urusan kehidupan dan memprioritaskan keuntungan materi dalam setiap kebijakan. Hubungan negara dengan rakyat hanya sebatas transaksi bisnis. Ada kepentingan ekonomi yang tidak bisa dilepaskan saat negara bertransaksi dengan rakyat. Bukan perspektif mengatur urusan rakyat yang menjadi tujuan utama. Namun keuntungan materi yang menjadi orientasi.

Dalam sistem kapitalisme kolaborasi pemerintah dan swasta untuk menangani kebutuhan rakyat menjadi kerjasama yang berbasis provide oriented. Negara sebagai regulator dan fasilitator bagi kepentingan pemilik modal. 

Alhasil rakyat tak bisa berharap gratis, bahkan sebagai sasaran bisnis. Jika fasilitas kesehatan produksinya harus melibatkan  pihak swasta, tidak menutup kemungkinan rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Akan berbeda jika negara ini mau menerapkan sistem Islam. Sistem kepemimpinan global yang berasal dari Allah SWT dan warisan Rasululah SAW. Islam memiliki  konsep yang komplek, komprehensif dan universal. Sistem ini telah bertahan selama 13 abad dan sepanjang sejarahnya telah nyata mampu mengatasi masalah wabah secara tepat.

Dalam sistem Islam, Pemerintah dalam hal ini pemimpin negara, memposisikan diri sebagai Râ'in (pengatur urusan rakyat). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya." (HR. Muslim dan Ahmad). 

Terlepas dari kepentingan materi, keselamatan rakyat menjadi prioritas utama. Karena negara sangat menghargai setiap nyawa rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda," Sungguh hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak." ( HR.Nasa'i, Tirmidzi dan dishahihkan al-Albani).

Dalam Islam, urusan kesehatan menjadi tanggung jawab negara. Khilafah (negara dalam sistem Islam), akan mampu merealisasikan program kesehatan bagi rakyatnya. Hal ini karena negara memiliki sumber dana yang pasti yaitu Baitul Mâl. Di dalam Baitul Mâl, untuk anggaran pelayanan publik seperti jaminan kesehatan dan riset, dikeluarkan dari pos Kepemilikan Umum yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan alam. 

Ketika ada wabah melanda, khilafah akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

Pertama, Sejak awal muncul pandemi, dilakukan tindakan pemutus rantai penularan penyakit, yaitu memisahkan orang sakit dari orang sehat, melalui serangkaian tes kesehatan sebelumnya. 

Kedua, Negara bertanggungjawab penuh sebagai pengurus rakyat. Bila ditemukan warga yang terbukti terinfeksi segera diisolasi dan ditangani dengan pelayanan medis yang berkualitas dan gratis. Sementara warga yang sehat tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa takut tertular. 

Ketiga, Negara memperkuat dan meningkatkan Sistem Kesehatan. Fasilitas, obata-obatan, sumber daya manusia seperti Dokter, perawat, tenaga medis  dan lain-lain.

Keempat, Negara mendorong para ilmuwan menemukan metode, obat atau vaksin penyebab pandemi. Mereka dibiayai negara dalam melakukan riset. Adapun jika melibatkan pihak swasta, hal itu hanya sebatas akad ijarah, dikontrak untuk memproduksi.

Dicontohkan dalam sistem Khilafah Utsmani pada abad 19 tahun 1846. Telah menyediakan fasilitas kesehatan vaksinasi kepada anak-anak Muslim maupun non Muslim. 

Sempurnanya jaminan kesehatan dalam sistem Islam juga diakui oleh sejarawan Barat Will Durant dalam The Story of Civilization. Dia menyatakan," Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya. Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa menarik bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis. Para sejarawan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun."

Demikianlah sistem Islam yang berasaskan akidah Islam, mengutamakan keselamatan rakyat di atas kepentingan materi. Jika demikian, masihkah berharap kepada sistem sekulerime kapitalisme? Lantas menunggu apa lagi untuk menerapkan sistem Islam kembali? Allahu a'lâm bisshawâb.[]

Oleh: Sumiatun
Anggota Komunitas Penulis Ngopi
(Ngobrol seputar Opini)

Posting Komentar

0 Komentar