Farid Wadjdi: Isu HAM Demokrasi Jualan Penguasa Muslim untuk Mendapatkan Dukungan AS



TintaSiyasi.com-- Menyoal politik Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah era Joe Biden, Pengamat Politik Internasional Farid Wadjdi mengatakan, isu HAM demokrasi dijadikan jualan penguasa mendapatkan dukungan AS.

"HAM dan demokrasi sebenarnya adalah isu yang akan diusung oleh AS kalau isu itu sejalan dengan kepentingannya. Dan sebaliknya, isu HAM dan demokrasi ini pulalah yang kemudian 'dijual' oleh penguasa-penguasa Muslim untuk mendapatkan dukungan dari AS, yaitu upaya yang disebut AS memberangus kelompok-kelompok ekstrimis dan pikiran-pikiran radikalis," tuturnya pada kajian Politik Amerika di Timur Tengah Era Biden, Senin (25/01/2021) di kanal YouTube Peradaban Islam ID.

"Maka, wajar rezim- rezim yang represif itu, akan selalu menjual isu radikalisme agar mendapat dukungan dari Barat," imbuhnya.

Menurut Farid, isu- isu HAM dan demokrasi akan digunakan oleh AS, sejauh isu itu sejalan dengan kepentingannya. Alih-alih mereka akan membela isu itu, justru menurutnya, AS akan mendukung pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM.

"Hal ini berlaku sama di negeri Muslim lainnya. Seperti di Arab Saudi. AS kerap menudingnya sebagai negeri pelanggar HAM dan tidak demokratis. Namun, AS tetap menjalin hubungan yang erat  dengan Arab Saudi," imbuhnya.

"AS menggunakan isu demokrasi atau demokratisasi, ketika ingin melakukan perubahan politik di Afganistan dan Irak. AS memakai alasan untuk membangun demokrasi dan HAM untuk mengintervensi negara tersebut," bebernya.

Di sisi lain, ia mengatakan, ketika Jendral Abdullah Fattah as-Sisi melakukan kudeta militer terhadap Mursi, yang terpilih dalam pemilu yang paling demokratis di era modern Mesir, sikap AS justru membela tindakan Sisi tersebut.

Menurutnya, kalau AS konsisten  menegakkan HAM dan demokrasi, tentu AS tidak mendukung Sisi. "Terbukti sikap represif Sisi masih didukung AS. Sampai 
saat inipun Sisi diduga masih melakukan pelanggaran HAM. Banyak tahanan politik yang ia perlakukan tidak manusiawi. Melakukan penangkapan dengan bukti-bukti yang tidak jelas," tukasnya.

"Demikian juga dengan Indonesia, yang dinilai oleh beberapa pihak cenderung represif dan otoriter, menggunakan organ-organ kekuasaan negara untuk mempertahankan kekuasaannya. Membungkam lawan- lawan politiknya dengan berbagai mekanisme UU yang dirancang sedemikian rupa, seperti UU ITE, yang oleh banyak pihak dinilai, represif dan melanggar HAM," bebernya.

Lebih jauh ia mengatakan, dugaan terbunuhnya laskar organisasi yang dinyatakan terlarang baru-baru ini, AS tidak otomatis melakukan pengecaman pada pemerintah Indonesia, bahkan nyaris tidak berkomentar terhadap kasus tersebut. Beda sikap AS terhadap Cina terkait pelanggaran HAM di Uighur, AS sangat getol menyuarakannya," tandasnya.

"Apabila AS menginginkan terjadinya perubahan rezim, maka AS akan mengangkat isu pelanggaran HAM dan demokrasi. Seperti pada masa Orde Baru. Ketika Suharto tidak bisa lagi dijadikan sebagai alat politik AS, maka AS segera mencari penggantinya yang sejalan dengan kepentingan AS," ujarnya.

Farid menegaskan, yang dilakukan Sisi terus mengkampanyekan perang melawan radikalisme. "Bahkan, Sisi melakukan kriminalisasi dan monsterisasi terhadap Ikhwanul Muslimin, sebagai kelompok teroris. Inilah jualan mereka kepada AS yang membuktikan bahwa mereka serius memerangi radikalisme. Intinya isu tersebut, untuk memerangi Islam," pungkasnya.[] Witri Osman

Posting Komentar

0 Komentar