Dosol Uniol 4.0: Perpres Ekstremisme Dikhawatirkan Memicu Kegaduhan



TintaSiyasi.com-- Menyoal Peraturan Presiden (Perpres) RAN PE, Dosen online Uniol 4.0 Diponorogo Ika Mawarningtyas, S.Pd menilai, dikhawatirkan memicu kegaduhan dan memecah belah bangsa dan seharusnya perpres itu dicabut.

"Perpres RAN PE atau ekstremisme dikhawatirkan memicu kegaduhan dan memecah belah bangsa dan seharusnya perpres itu dicabut," tuturnya dalam kuliah online di WhatsApp Group Uniol 4.0 Diponorogo, Rabu (17/2/2021).

Menurutnya, selain berpotensi akan terjadi banyak tindak persekusi, perpres tersebut juga memungkinkan terjadi aksi saling lapor. "Sebelum terjadi saling lapor ini, nuansa yang terjadi bisa saling curiga antaranak bangsa. Sebelum ada curiga dan dugaan, terjadilah tajassus (memata-matai)," katanya.

Ia menilai, perpres ini justru dapat menimbulkan kegaduhan. "Jika yang terjadi demikian, akankah tercipta ketentraman? Justru bisa memicu kegaduhan," ujarnya.

Ia mencontohkan, terkait kasus seorang tokoh nasional yang baru-baru ini dilaporkan atas dugaan radikalisme, ia berpandangan, tuduhan itu tidak berdasar dan salah alamat, karena makna radikalisme tidak jelas. "Apalagi definisi radikalisme cenderung lentur dan kental dengan nuansa politik," tambahnya.

"Oleh karena itu, perpres ini baiknya dicabut. Lantas, kegaduhan apalagi yang sedang disulam oleh negeri ini akibat perpres tersebut?" tanyanya.

Ia menduga, peta hukum tajam kepada umat Islam, tetapi tumpul kepada partner kekuasaan. "Apalagi gambaran hukum tajam kepada Islam dan oposisi, tetapi tumpul kepada koalisi," tandasnya.

Menilik dalam perspektif ajaran Islam, ia memberikan penjelasan mengenai larangan memata-matai saudaranya sendiri. "Melihat pandangan dalam Islam dilarang memata-matai saudaranya sendiri. Tetapi, karena perpres ini, tajassus bisa terjadi hanya karena ingin menjatuhkan lawan politik. Padahal mereka sama-sama Muslim," jelasnya.

Selain itu, ia menyarankan, sebaiknya perpres tersebut dibatalkan, bila negara memang berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan. "Seharusnya jika negara berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Perpres RAN PE harus dicabut dan dibatalkan," pungkasnya.[] Enggo Transinus

Posting Komentar

0 Komentar