Disebut Ormas Terlarang, UIY Pertanyakan Apa Kesalahan HTI



TintaSiyasi.com-- Menanggapi revisi Rancangan Undang-Undang Pemilu, salah satu poin menyebut, bekas anggota organisasi terlarang di dalamnya disebut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak boleh ikut pemilu, Cendekiawan Muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) mempertanyakan, apa kesalahan HTI hingga disebut organisasi terlarang.

"Karenanya tidak tepat disebut bahwa organisasi ini (HTI) terlarang. Lagipula, jika didasarkan pada kesalahan. Apa sesungguhnya kesalahan yg telah dilakukan HTI," tuturnya dalam kanal Youtube Fokus Khilafah Channel, Ahad (31/01/2021)

"HTI tidak pernah melakukan pemberontakan, tidak pernah melakukan gerakan separatisme atau mendukung gerakan separatisme atau melakukan tindakan kriminal, juga tidak pernah melakukan korupsi," imbuhnya.

Ia menjelaskan, HTI tidak pernah melakukan tindakan kriminal, selama ini HTI hanya mendakwahkan ajaran Islam yang di dalamnya ada khilafah ajaran Islam. "Dan lagipula, apa yang dilakukan HTI selama ini adalah dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam dari A sampai Z, dari akidah sampai muamalah. Di dalamnya ada politik dan di dalam politik itu ada ajaran Islam tentang Khilafah," tegasnya.

Menurutnya, jelas ketentuan ini yaitu RUU Pemilu tidak pantas diteruskan. "Karena itu, rancangan semacam ini semestinya tidak diteruskan," katanya. 

Ia menjelaskan dua poin penting alasan revisi RUU Pemilu tidak dapat diteruskan. Pertama, ketentuan tersebut telah melampaui batas peraturan perundang-undangan yang ada. "Keputusan ini jelas bertentangan dengan apa yang telah menjadi ketentuan Mahkamah Konsitusi mengenai pasal serupa Undang-Undang Tahun 2003 pasal 60 huruf G TH yang dinyatakan bahwa pasal itu dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap," bebernya.

Kedua, ketentuan ini melampaui batas hak politik warga negara yang ada. "Ketentuan ini jelas telah melanggar hak politik warga negara. Lagi pula atas dasar apa ketentuan itu dibuat?" tandasnya.

Menurutnya, meskipun HTI sudah dicabut Badan Hukum Pemerintah (BHP), tetapi tidak serta merta bisa disebut ormas terlarang. "Memang HTI telah dicabut BHP-nya. Dan menurut Undang-undang ormas yang sudah di-Perppu-kan dengan dicabutnya BHP, maka ormas itu dinyatakan bubar," ujarnya. 

"Tetapi, tidak berarti organisasi itu (HTI) terlarang, karena dalam UU yang sama, dikenal ormas yang tidak berbadan hukum dan juga tidak memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar)," jelasnya.

"Sementara di depan kita jelas-jelas ada kelompok atau partai politik (parpol) yang kadernya termasuk juga Ketua Umumnya melakukan korupsi. Mestinya, parpol seperti ini dicabut hak politiknya. Bahkan, bila perlu seperti banyak tuntutan, dibubarkan," pungkasnya.[] Rasman dan Ika Mawarningtyas


Posting Komentar

0 Komentar