Direktur IJM: Legislatif Perlu Merevisi Total UU ITE

TintaSiyasi.com-- Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengatakan pihak legislatif perlu melakukan revisi total UU ITE tersebut.

"Kalangan legislatif perlu melakukan revisi total terhadap Undang-Undang ITE." tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Senin (22/2/2021).

Ia mengatakan sebagian besar masyarakat khawatir UU ITE disalahgunakan. Sebagaimana dalam perjalanannya UU ITE lebih ditekankan dalam konteks pidana di luar konteks transaksi bisnis.

Padahal, menurutnya, tersebut sebenarnya untuk mengatur transaksi bisnis, serta ekonomi yang menggunakan informasi elektronik. Seperti transaksi keuangan mobile banking, internet banking, SMS banking atau e-comerse yaitu berbelanja di internet. Oleh karena itu namanya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  

"Sehingga UU ITE membutuhkan revisi total terutama Pasal 27 Ayat 3 tentang Pencemaran Nama Baik, Pasal 28 Ayat 2 tentang Ujaran Kebencian Terhadap SARA, Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 tentang Berita Bohong. Pasal - pasal ini sebagai pasal lentur atau pasal karet dan sering digunakan mengkriminalisasi para aktivis yang kritis kepada pemerintah," terangnya.

Ia memgungkapkan di Pasal 28 Ayat 2 tentang Ujaran Kebencian Terhadap SARA ada tafsir yang begitu lentur terkait ujaran kebencian. Padahal UU tersebut harusnya membatasi bahwa ujaran kebencian itu deliknya adalah materiil dan harus ada dampak atau akibat nyata yang dapat terukur dan diukur. 

"Walhasil penghapusan pasal karet sangat penting. Berikutnya kriminalisasi menggunakan beleid itu harus dihentikan. Apalagi, ada penyalahgunaan pelaporan UU ITE. Pelapor biasanya punya motif balas dendam, barter kasus, membungkam kritik, shock therapy, dan persekusi kelompok," pungkasnya. [] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar