Diibaratkan Kasus Pencurian, Perpres RAN PE Malah Seolah Lindungi Maling?



TintaSiyasi.com-- Perpres RAN PE alias Perppu Ekstremisme dinilai tidak akan menyelesaikan masalah tetapi justru akan semakin memperburuk keadaan karena keliru dalam memberikan solusinya. “Bila diibaratkan dengan pencurian, Perpres RAN PE ini bukannya mencegah pencurian terjadi tetapi malah seolah mengkriminalisasi pihak-pihak yang teriak-teriak ada maling,” ujar jurnalis Joko Prasetyo kepada Tintasiyasi.com, Rabu (3/2/2021). 

Om Joy, begitu sapaan akrabnya, menyatakan itu berdasarkan Lampiran Perpres RAN PE (Latar Belakang) yang menyebutkan, “Kondisi kondusif dan konteks struktural sebagai faktor pendorong, antara lain kesenjangan ekonomi, marginalisasi dan diskriminasi, tata kelola pemerintahan yang buruk, pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan hukum, konflik berkepanjangan, serta radikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan.”

Ia pun mempertanyakan mengapa kesenjangan ekonomi terjadi? Mengapa terjadi marginalisasi dan diskriminasi? Siapa yang buruk dalam tata kelola pemerintahan? Kok bisa terjadi pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan hukum? Mengapa konflik berkepanjangan? “Bila dicermati dengan pandangan yang jernih, tentu saja itu semua bermuara kepada sistem yang diterapkan dan rezim yang menegakkannya. Benar enggak?” jawabnya.

Kesenjangan ekonomi misalnya. Menurut Om Joy terjadi karena penerapan sistem kapitalisme. “Jadi sistem kapitalismelah ancaman yang sebenarnya untuk Indonesia. Tapi mengapa para aktivis Islam kaffah ketika mengkritik rezim yang menerapkan sistem ini yang dipersekusi dan dikriminalisasi dengan dalih radikal?” tanyanya retoris.

Lebih parahnya tindakan represif tersebut, menurut Om Joy, kini seakan dilegalisasi melalui perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 6 Januari 2021. Hal itu diketahui dengan membaca lampiran (bagian latar belakang) perpres yang bernama resmi Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE) tersebut. 

Menurutnya, lampiran tersebut menyebutkan tujuan RAN PE untuk “menangani pemacu (drivers) terjadinya ekstremisme” dan salah satunya adalah “proses radikalisasi”.   

Sialnya, lanjut Om Joy, fakta di lapangan menunjukkan persepsi radikalisasi yang dimaksud rezim itu menyasar kepada pihak-pihak yang berupaya menguatkan akidah dan ketaatan kaum Muslimin kepada Islam, bukannya kepada pihak-pihak yang membuat umat Islam jadi sekuler dan kapitalistik. 

“Patut diduga, inilah kepanjangan dari war on radicalism (perang melawan radikalisme) yang dicanangkan penjajah Amerika Serikat,” pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar