Dana Umat Diembat, Tapi Syariat Islam Dicampakkan

Di tengah ketidakmampuan sistem kapitalisme mengurai problem ekonomi, mereka melirik potensi dana umat Islam sebagai solusi penyelamatan ekonomi. Sebenarnya lucu dan sangat menggelikan, sebab rezim ini kerap menyudutkan syariat Islam, termasuk menuduh Islam sebagai agama intoleran, anti Pancasila dan tidak layak diterapkan di zaman modern seperti saat ini. Namun begitu menyadari potensi wakaf yang bisa menyentuh angka triliunan, mereka seolah amnesia dengan kriminalisasi ajaran Islam yang kerap mereka lakukan. Transformasi wakaf seolah menjelma jadi bahasa lain dari modernisasi wakaf.Tak mau disebut antisyariat Islam, Menkeu bahkan membahasakan bahwa nilai-nilai yang terpancar dari wakaf sendiri amat lekat dengan nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. (MuslimahNews.com)

Pemerintah menilai potensi wakaf di Indonesia masih cukup besar. Tercatat potensi wakaf secara nasional senilai Rp 217 triliun atau setara 3,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan potensi tersebut berasal dari 74 juta penduduk kelas menengah saja. “Potensi yang besar ini, saya mengajak seluruh masyarakat untuk memulai melakukan gerakan wakaf, salah satunya melalui instrumen surat berharga negara syariah (SBSN) atau sukuk,” ujarnya saat konferensi pers virtual Indonesia menuju Pusat Produsen Halal Dunia’ Sabtu (24/10).

Sri Mulyani menjelaskan instrumen sukuk memiliki jangka waktu dua tahun sampai enam tahun. Artinya aset yang diwakafkan tidak diserahkan selamanya kepada pemerintah. Sri Mulyani menyebut wakaf tunai link sukuk sudah diterbitkan sejak 2018. Namun jumlahnya belum besar karena hanya investor institusi, sehingga pemerintah akan memperluas instrumen tersebut dengan melibatkan investor individu. “Kalau bisa kita melakukan mobilisasi ini kita bisa dapat langkah besar untuk mengumpulkan pendanaan sosial, saat yang sama instrumen yang bisa dikembangkan. Kami gunakan sama seperti ritel kelompok milenial luar biasa banyak, meski uangnya sedikit tapi kesadaran mereka untuk investasi meningkat," ucapnya.

Sementara Wakil Presiden Maruf Amin menambahkan pemerintah berencana membuat gerakan nasional untuk pengumpulan wakaf tunai. Sebab selama ini penggunaan dana wakaf hanya untuk masjid, madrasah, atau pemakaman. Wapres menjelaskan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dilakukan melalui penguatan dan perluasan dana sosial Syariah yang mencakup zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Khusus mengenai wakaf, pihaknya mendorong penguatannya melalui Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT) untuk memperluas partisipasi seluruh masyarakat. (Republika.co.id, Jakarta)


Lalu, apa itu sebenarnya wakaf uang? Fatwa mengenai wakaf uang sebenarnya telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002. Di dalam dokumen fatwa tersebut dijelaskan wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqud) merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Pengertian wakaf uang ini di dalamnya termasuk surat-surat berharga. "Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)," tulis dokumen fatwa tersebut seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (30/1/2021). MUI menjelaskan, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah. Nilai pokok dari wakaf uang pun harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Mohammad Nuh menjelaskan, kegiatan wakaf sudah dilakukan sejak zaman nabi. Namun, dengan perkembangan zaman, bentuk wakaf pun terus mengalami perubahan.

Wakaf yang dulu hanya berupa tanah kini juga diperbolehkan dalam bentuk uang, saham, hingga hak cipta. Menurut dia, wakaf dalam bentuk uang tersebut dikelola oleh nazir. Wakif atau orang yang berwakaf lalu melakukan akad dengan nazir berkaitan dengan tujuan dari penyaluran uang wakaf tersebut. "Konteks yang ramai, Gerakan Nasional Wakaf Uang. Ini sesuai aturan kaidah di perwakafan, uang wakaf tidak masuk ke mana-mana, tetapi ke nazir," jelas Nuh. "Karena transaksi akad dari orang yang berwakaf dengan nazir. Ini untuk apa diserahkan, ke penerima manfaat bisa untuk rumah sakit kesehatan, pendidikan, kegiatan sosial, atau yang umum kemaslahatan umat," ujar dia.

Staf Ahli Menteri Keuangan Suminto menjelaskan, seluruh dana yang terkumpul dari GWNU sepenuhnya masuk ke badan-badan yang mengurus dana wakaf atau para nazir. Di Indonesia sendiri, jumlah nazir di Indonesia sangat banyak, misalnya BWI itu sendiri, Dompet Dhuafa, ACT, Rumah Zakat, LazisMU yang dikelola Muhammadiyah, LazisNU yang dikelola Nahdlatul Ulama, hingga nazir yang berada di universitas. Perusahaan start up crowdfunding Kitabisa.com juga merupakan salah satu nazir. "Jadi, tidak ada dana wakaf itu yang masuk ke pemerintah atau APBN. Sehingga tidak ada sama sekali dana wakaf digunakan untuk biaya APBN atau proyek infrastruktur," kata Suminto. Terkait dengan instrumen investasi pemerintah, yakni cash wakaf linked sukuk (CWLS) yang digunakan sebagai wadah investasi wakaf uang, Suminto menjelaskan, hal itu dibutuhkan untuk menjaga nilai pokok wakaf dalam bentuk uang. Namun demikian, CWLS merupakan opsi dari berbagai instrumen investasi lain seperti bank syariah atau membeli sukuk pemerintah. Sukuk pemerintah atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sendiri sebenarnya bisa dibeli siapa pun. Sehingga, siapa saja yang membeli instrumen SBSN, termasuk nazir wakaf uang merupakan investor. Bukan berarti uang tersebut nantinya menjadi bagian dari APBN atau masuk ke kas negara. (Kompas.com)

Sementara itu Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, pengelolaan wakaf uang hanya akan diinvestasikan untuk produk keuangan syariah. Hal mengenai mekanisme pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. 

Itulah jika system yg diterapkan selain sistem Islam, kerena Islam memiliki sistem ekonomi yang khas. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Sayangnya, masih banyak umat yang belum mengenal sistem ini karena tidak diterapkan dalam suatu institusi. Bila seluruh jenis kekayaan ini dikelola negara, pasti negara akan memiliki pemasukan dana yang luar biasa besar untuk membiayai pembangunan, menanggung kehidupan fakir miskin, serta menjamin kesehatan dan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat. Belum berbagai usaha pertambangan lainnya seperti minyak, batu bara, tembaga, timah, dan sebagainya. Ditambah hasil kehutanan dan perairan, serta pendapatan dari harta milik negara, maka akan tersedia dana lebih dari cukup untuk menggerakkan roda pembangunan dan memakmurkan rakyat, tanpa perlu lagi berutang.

Hingga saat ini, kesan bahwa Pemerintah ramah terhadap sebagian hukum Islam dan mewaspadai hukum Islam yang lain makin terasa kuat. Pemerintah cenderung menerima syariah Islam yang bersifat pribadi dan keluarga, juga yang memiliki nilai finansial tertentu (semisal zakat, haji dan wakaf). Sebaliknya, Pemerintah tidak mau menerima dan cenderung memusuhi syariah Islam lainnya, seperti penerapan syariah Islam dalam bidang sosial, politik, hukum dan pemerintahan. Bahkan mereka yang berkomitmen dalam dakwah Islam dan menyerukan syariah secara kaffah dianggap intoleran dan radikal. 

Padahal Islam adalah din yang sempurna. Menerapkan syariah Islam secara menyeluruh akan membawa kebaikan, karena Islam adalah solusi atas setiap persoalan yang ada. Allah SWT berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 

Kami telah menurunkan Kitab (al-Quran) kepada kamu sebagai penjelasan atas segala sesuatu; juga sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi kaum Muslim (TQS an-Nahl: 89).

Abdullah Ibn Mas'ud ra. menjelaskan, sebagaimana dikutip oleh Al-Hafizh Ibn Katsir dalam tafsirnya,  "Sungguh Dia (Allah) telah menjelaskan untuk kita semua ilmu dan semua hal." (Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Azhim, IV/ 594). 
Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT melalui al-Quran telah menjelaskan semua hal. Tentu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Meninggalkan syariah, meski hanya sebagian, tentu akan mengakibatkan kesempitan hidup. Buktinya adalah defisit anggaran negara, utang negara mencapai lebih dari Rp 6000 triliun, kekayaan milik publik dikuasai oleh korporasi, korupsi menjamur di setiap lini dan lain-lain. Itu semua bagian kecil dari merebaknya kesempitan dan sirnanya keberkahan hidup akibat negara tidak dikelola berdasarkan syariah Islam. Allah SWT tegas berfirman:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 

Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku, bagi dia penghidupan yang sempit dan Kami akan mengumpulkan dirinya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta (TQS Thaha: 124)

Dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi seharusnya menyadarkan kita akan urgensi adanya sistem yang bisa menerapkan syariah secara kaffah, itulah khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Baginda Rasulullah saw. Hanya dengan penerapan sistem Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah yang telah terbukti menerapkan sistem ekonomi Islam secara total hingga mampu menyejahterakan manusia di dua per tiga belahan dunia. 
Wallaahu a’lam.[]

Oleh: Lilik Rosyidah

Posting Komentar

0 Komentar