Dana Umat Diembat, Syariat Islam Dibabat


Pemerintah menilai potensi wakaf di Indonesia masih cukup besar. Tercatat potensi wakaf secara nasional senilai Rp 217 triliun atau setara 3,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

Istilah wakaf memang cukup populer di telinga masyarakat. Namun, tidak semua memahami pengertian wakaf itusendiri. Wakaf berasal dari bahasa Arab “Waqf” yang artinya menahan diri. Dalam kamus fiqih, wakaf adalah memindahkan hak pribadi menjadi milik umum atau badan yang berfokus untuk kepentingan masyarakat. Dari penjelasan diatas sangatlah jelas bahwa wakaf ini berasal dari agama Islam dan bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini penguasa di Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara. Dan mengungkapkan pemanfaatan wakaf uang tak hanya terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi juga sosial dan ekonomi. Sedangkan faktanya, yang berkaitan dengan agama Islam baik dari segi para ulama, ustaznya atau ajaran Islamnya, bahkan siapa saja yang lebih condong kepada Islam selalu dikriminalisasi oleh penguasa atau oknum-oknum tertentu dari pihak negara ini. Lalu mengapa mereka memihak begitu saja kepada Wakaf milik umat Islam ini?

Memang sangat aneh jika kebijakan baru tersebut muncul secara tiba tiba dalam kondisi ditengah pandemi seperti ini. Ironisnya pemerintah dan penguasa negara ini seperti memusuhi agama Islam, namun pada wakafnya mereka menginginkannya dengan iming iming untuk kesejahteraan rakyat yang miskin. Namun jelas sekali kita temui bahwa contoh dari bansos-bansos yang kemarin saja dalam pendistribusiannya sangat tidak merata. Mereka yang benar-benar membutuhkan sama sekali tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Lalu apakah dengan adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) akan terealisasi dengan tepat? Bahkan penggunaan dana wakaf menurut mereka, rasanya tidak tepat sebagaimana di dalam Islam. Seolah seperti membuat hukum baru di dalamnya. 

Alih alih pengumpulan wakaf untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat miskin, namun jika kita menggunakan logika, ini hanya akal-akalan mereka saja. Negara ini seolah hampir bangkrut! Sehingga para penguasa dan pemerintahannya seperti membutuhkan suntikan dana untuk ketahanan negara ini. Hal ini terbukti dari secara tiba tibanya mereka membutuhkan suntikan dana seperti dari kebijakan akan diadakannya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) bahkan yang berkaitan dengan pulsa, kartu pendana, voucher dan token listrik pun akan dikenakan penarikan pajaknya. Sungguh ini menandakan bahwa negara ini sedang ada dalam masa krisis keuangan.

Hal ini tidak akan menemukan titik terang solusinya jika sistem yang dianutnya masih sistem kapitalis demokrasi, hukum yang dibuat oleh manusia yang lemah dan terbatas. Sedangkan hukum Islamnya sendiri bahkan ajaran Islam diambil sebagian bahkan hampir ditinggalkan yang jelas jelas sesuai dengan fitrah manusia karena dibuat oleh Allah SWT yang Maha Pengatur dan lebih tahu akan makhlukNya. Maka wajar saja keadaan negara ini semakin lama terasa semakin gersang mendekati kehancuran yang di depan mata. Maka dari itu kita harus memperjuangkan tegaknya khilafah islamiyah kembali, agar terciptanya kesajahteraan bagi negara dan yang tentunya akan diridhoi oleh Allah Swt. Wallahu'alam.[]

Oleh: Eti Lisnawati

Posting Komentar

0 Komentar