Banjir Merajalela, Umat Butuh Islam

Anugerah dan bencana adalah Kehendak-Nya
Kita mesti tabah menjalani
Hanya cambuk kecil agar kita sadar
Adalah Dia diatas segalanya, oh  oh...

Sepenggal bait lagu yang berjudul “Untuk Kita Renungkan” yang dinyanyikan Ebiet G Ade mengandung pesan bahwa hidup ini penuh dengan kekotoran yang disebabkan oleh tangan manusia, dengan merusak dan mengabaikan perintah Allah Swt, serta manusia yang serakah ingin menang sendiri dengan ego masing-masing. 

Fenomena banjir yang terjadi di daerah Semarang dan Jember  terjadi bukan hanya masalah administrasi tapi problem mendasar karena orientasi pembangunan yang tidak memprioritaskan keselamatan rakyat akan tetapi berhitung untung rugi. Menurut Hari Putri Lestari,anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini menerangkan sebenarnya permasalahan banjir tahunan di Tempurejo yang melanda 3 desa setempat berlangsung sudah 10 tahun lebih. Selain itu juga, lokasi yang sama sungai hanya dinormalisasi atau dikeruk dan hanya bersifat sementara. 

“Akhirnya banjir terulang kembali, berarti ada masalah yang belum tuntas. Warga masyarakat korban banjir tahunan bukan sekedar butuh bantuan makanan sementara tapi harus ada kepastian tahun berikutnya tidak banjir lagi karena kerugian tidak hanya barang yang rusak, tapi juga hasil pertanian dan juga psikologis warga,” terangnya. 

Wakil rakyat yang maju dari Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang ini berharap, harus duduk bersama semua pihak terkait misal: tokoh masyarakat, kepala desa, dinas dan bupati Jember, dan Provinsi jika diperlukan sampai pemerintah pusat.“Mikir bersama bergotong royong mencarikan solusi. Misal membuat aliran sungai baru atau DAS baru, atau bendungan atau lainnya. Jika ada sungai yang terawat atau bendungan bisa untuk pertanian dan obyek wisata,” terangnya. Dilansir dari (Lentera today.com Ahad,17/01/21).#

Terlalu bermimpi, jika pengemban amanah di sistem kapitalis yang mengedepankan untung rugi sebagai tolak ukur mereka dalam  membuat suatu kebijakan. Hal ini tampak dalam penanganan masalah banjir, tidak dibangunnya bendungan baru, tidak dilakukannya perbaikan atas muka tanah seiring beban kota besar. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa pengemban amanah abai terhadap keselamatan publik. 

Jika saja pengemban amanah benar-benar serius menyelesaikan masalah banjir, tentu akan membangun bendungan-bendungan untuk menampung curahan air hujan dan air sungai. Memetakan daerah rawan banjir dan melarang penduduk membangun pemukiman di dekat daerah tersebut. Melakukan pembangunan sungai buatan, kanal, saluran drainase untuk mengurangi penumpukan volume air dan mengalirkan aliran air, membangun sumur-sumur resapan di daerah tertentu. 

Tapi sayang, sungguh malang kondisi masyarakat di negeri ini. Tak tampak keseriusan pengemban amanah mengakhiri derita rakyat akibat banjir. Inilah mengapa begitu penting memperhatikan siapa pengemban amanah yang dipilih untuk mengurusi rakyatnya. Bukan sekadar memilih pengemban amanah saja tetapi juga memilih sistem yang akan diterapkan oleh pengemban amanah yang terpilih. 

Jika  pengemban amanah bukan orang yang bertakwa dan amanah, lalu sistem negaranya bukan Islam, maka rakyat hanya akan terus mendapatkan kebijakan yang tak manusiawi yang mengabaikan keselamatan mereka. Keuntungan di atas segalanya, yang lain tidak menjadi perhitungan mereka.


Cara Islam Atasi Banjir

Kebijakan mendasar dalam Islam terkait dengan pembangunan tidak dilepaskan dari sistem ekonomi yang diterapkan. Dalam perisai umat tentu menerapkan sistem ekonomi Islam secara utuh dan murni. Tidak hanya itu, perisai umat juga memastikan berjalannya politik ekonomi dengan benar.

Perisai umat  memiliki sumber kekayaan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan negara. Berbeda halnya dalam sistem kapitalisme yang membiayai penyelenggaran negara bertumpu pada utang. Ketika perisai umat harus membangun infrastruktur maka akan menggunakan dana Baitul Mal, tanpa memungut sepeser pun dana masyarakat. Jika Baitul Mal tidak memiliki dana, dalam kondisi seperti ini, negara bisa mendorong partisipasi publik untuk berinfak, dengan catatan bahwa proyek infrastruktur tersebut memang vital, merupakan satu-satunya fasilitas umum yang dibutuhkan rakyat atau dengan kata lain, negara bisa mengenakan pajak bagi kaum Muslim, laki-laki dan mampu guna membiayai proyek ini. 

Berlaku sebaliknya jika proyek infrastruktur tidak vital, maka negara tidak perlu menarik pajak dari masyarakat. Negara juga tidak boleh mengambil fasilitas kredit, termasuk berutang kepada negara atau perusahaan asing untuk membiayai proyek ini. Sebab utang luar negeri dapat dijadikan alat untuk menguasai dan menjajah suatu negara. Selain menggunakan riba, di dalamnya juga ditetapkan berbagai syarat yang mengikat negara penerima utang.

Peradaban Islam yang mampu mewujudkan perlindungan terbaik bagi warga-warganya. Nyawa manusia adalah prioritas utama, dalam sistem Islam membuat kebijakan karena bagian dari hifdzu an nafs (penjagaan nyawa manusia) yang menjadi bagian dari maqashidu asy syariah terlebih lagi perspektif negara dalam Islam adalah institusi periayah(pengurus) keperluan rayat. 

Paradigma ini yang menjadi perbedaan mendasar pemimpin dalam Islam dan pemimpin dalam Sistem Kapitalis. Pemimpin dalam Islam tidak akan berfikir berulangkali dalam merealisasikan tindakan teknologi mitigasi bencana ditambah sistem keuangan Islam yang berbasis baitul mal yang menjadikan negara memiliki keuangan yang kuat dan stabil sehingga siap untuk menangani bencana.

Untuk mencegah terjadinya banjir negara akan melihat penyebab banjir dan memetakan kawasan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Jika banjir disebabkan karena keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air baik akibat hujan, gletser, rob, dan lain sebagainya maka perisai umat akan membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air. Contoh bendungan yang masih berdiri dengan kokoh yaitu bendungan shadravan, Kanal Darian, Bendungan Jareh, Kanal Gargar, Bendungan Mizan (berada di Khuzestan daerah Iran selatan), bendungan di Sungai Turia (Spanyol).

Perisai umat akan memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terkena genangan air, selanjutnya membuat kebijakan melarang masyarakat membuat pemukiman di wilayah tersebut.

Perisai umat akan membuat master plan agar pembukaan pemukiman atau kawasan baru menyertakan variabel-variabel drainase penyediaan daerah resapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah dan topografinya. Perisai umat menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai hima (cagar alam) yang harus dilindungi. Perisai umat menetapkan sanksi berat bagi siapa saja yang merusak lingkungan hidup tanpa pernah pandang bulu.

Dapat kita ketahui, tertatanya tata ruang dan berbagai lahan dalam Islam menunjukkan maju dan besarnya peradaban Islam. Pantas saja, jika Islam pernah menjadi negara adidaya yang dikagumi dunia. Negara musuh saja menaruh hormat dan memperhitungkannya. Demikian kehebatan perisai umat dalam menanggulangi banjir yang tidak akan pernah bisa terealisasi dalam sistem kapitalis. Wallahu a’lam bish shawab.[]

Oleh: Ummu Zakrina
Pengajar Sekolah Swasta

Posting Komentar

0 Komentar